Wacana Ambang Batas Parlemen 5 Persen Masih Mentah, DPR Tegaskan Belum Jadi Keputusan Resmi
JAKARTA, MENJUAL HARAPAN — Wacana penetapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) sebesar 5 persen serta mekanisme pengusungan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dipastikan masih sebatas wacana informal. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa angka dan klausul tersebut belum menjadi keputusan resmi lembaga legislatif.
Keterangan tersebut disampaikan Puan saat merespons dinamika perkembangan revisi UU Pemilu dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
“Pembicaraan bahwa ambang batas PT 5 persen itu kan masih dalam tahap pembicaraan, belum secara resmi juga bahwa nantinya deal PT itu akan diusung oleh dua partai politik. Itu juga masih dalam proses wacana informal, jadi belum resmi karena nanti pembahasan resminya itu akan dibahas di DPR,” ujar politisi senior PDI-Perjuangan tersebut.
Puan menjelaskan bahwa berbagai usulan mengenai reformasi regulasi kepemiluan saat ini masih terus digodok secara informal. Oleh karena itu, poin-poin krusial seperti besaran parliamentary threshold maupun skema presidential threshold tidak bisa diklaim sebagai keputusan final.
Tahap Awal dan Ruang Dialektika Politik
Saat ini, proses revisi UU Pemilu masih berada pada tahap permulaan. Komisi II DPR RI tercatat masih menyerap aspirasi dan masukan dari pelbagai pemangku kepentingan—mulai dari akademisi, penyelenggara pemilu, hingga kelompok sipil. Isu-isu strategis yang menjadi sorotan meliputi penataan ambang batas parlemen, kriteria pencalonan presiden, hingga evaluasi desain pelaksanaan Pemilu pusat dan daerah.
Menurut Puan, muara dari seluruh rangkaian pembahasan legislasi ini harus diarahkan pada terbentuknya sistem politik yang matang dan responsif.
“Yang penting adalah nanti deal PT-nya itu akan bisa efektif, kemudian efisien, bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara,” tegas Puan.
Mengingat kontestasi Pemilu baru akan kembali digelar pada 2029, DPR menilai masih memiliki tenggat waktu yang cukup longgar untuk menguji setiap pasal secara komprehensif. Puan memastikan DPR akan patuh pada prosedur dan mekanisme legislasi yang berlaku serta tetap membuka ruang ruang dialog publik sebelum regulasi anyar tersebut disahkan secara resmi. (***_267)
Sumber Berita: dpr.go.id “Ambang Batas Parlemen 5 Persen Masih Menunggu Pembahasan Resmi” (diakses dan direkonstruksi, 23/9/2026)
Baca juga:
Presiden Prabowo Bidik Pendidikan Negeri Gratis hingga Perguruan Tinggi dan Perbaikan Masif Sekolah
Tegaskan Mandat Konstitusi, Komisi X DPR Minta Bantuan Pendidikan Dipisah dari Nomenklatur Bansos
Perkuat Kelembagaan, Baleg DPR dan Pemerintah Sepakati Pembentukan LPRA Langsung di Bawah Presiden
DPR Soroti Tata Kelola Aset Rampasan: Harus Transparan, Berbasis Risiko, dan Bebas Penyelewengan
Komentar