Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengambil langkah politik spektakuler demi meyakinkan publik terkait komitmen pembentukan hukum di tanah air. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kini ditargetkan tuntas dan sah dalam Rapat Paripurna paling lambat pada 15 Desember 2026. Tak tanggung-tanggung, pimpinan parlemen mempertaruhkan kursi jabatannya jika target tersebut meleset. Sikap tegas ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima audiensi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) atau Relawan Pati di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, Dasco didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. "Limit waktu paling lambat untuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset itu akan diketok di Paripurna pada tanggal 15 Desember 2026," ujar Dasco. Komitmen tersebut bukan sekadar...

MENJUAL HARAPAN – Komisi IV DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kembali menegaskan urgensi pergeseran paradigma pengelolaan hutan nasional . Dalam kunjungan kerja ke Sidoarjo, Jawa Timur , Sabtu (13/6/2026), DPR menekankan bahwa revisi regulasi ini harus beranjak dari pendekatan teknokratis-birokratis menuju pendekatan yang berpihak pada kesejahteraan sosial . Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro , menyoroti adanya disparitas yang cukup tajam dalam pengelolaan kawasan hutan, khususnya di Pulau Jawa yang selama ini berada di bawah otoritas Perhutani . Menurut Darori, keberadaan sekitar 3.600 desa di sekitar kawasan hutan semestinya menjadi modal sosial bagi pembangunan ekonomi berbasis masyarakat, bukan sebaliknya, menjadi subjek konflik agraria . Reorientasi Skema Bagi Hasil Salah satu poin krusial yang diusulkan oleh Darori dalam revisi UU Kehutanan adalah rest...