Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN - Digitalisasi , dalam wacana pemerintahan hari ini, telah menjadi mantra.   Ia disebut dalam pidato, ditulis dalam rencana strategis, dan dipamerkan dalam bentuk aplikasi. Akan tetapi, di balik gemerlapnya, digitalisasi sering kali kehilangan jiwa—terlepas dari makna, etika, dan keberpihakan. Warga sering kali bingung di hadapan layanan digital.  Mereka diminta mengunduh aplikasi, mengisi formulir daring, dan mengikuti prosedur yang tak dijelaskan. Di desa tanpa sinyal, di komunitas tanpa literasi digital, digitalisasi menjadi tembok, bukan jembatan. Dalam dialog komunitas, muncul keluhan: “Kami lebih paham bicara langsung daripada klik-klik.”  Ini bukan penolakan terhadap teknologi, tetapi ekspresi kebutuhan akan pendekatan yang manusiawi. Digitalisasi yang tak kontekstual adalah bentuk baru dari eksklusi. Digitalisasi juga sering kali menjadi topeng birokrasi.  Layanan yang lambat dibungkus dengan antarmuka modern. Ketidakhadiran petugas digantikan...

“ Makna harus terus dibuka, agar pelayanan tak kehilangan jiwa . ” MENJUAL HARAPAN - DEWASA ini, banjir istilah pelayanan publik terdengar megah , akan tetapi terasa kosong . Pertanyaan mendasarnya, apakah makna masih hidup dalam kata-kata yang kita pakai untuk melayani?   Catatan kecil ini, mencoba mengelaborasi menelusuri kembali pentingnya makna dari sekedar jargon untuk merawat pelayanan melalui bahasa yang hidup, etis dan berpihak. Dalam peradaban yang terus makin didominasi oleh kata efisiensi dan kalkulasi, kata-kata kehilangan nyawa. Istilah-istilah dalam pelayanan publik , lebih sering tampil sebagai jargon teknokratis yang terlepas dari denyut hidup masyarakat yang sesungguhnya. Padahal, bahasa bukan sekadar medium komunikasi , ia merupakan jendela nilai, dan cermin relasi kuasa  dalam penentu arah. "Akses", "pelibatan", "partisipasi", bahkan "publik" itu sendiri, telah menjadi kata-kata usang , bukan karena maknanya tidak penting, teta...

Ilustrasi energi (foto hasil tangkapan layar dari gramedia.com) Oleh Silahudin ROBOHNYA rezim Soeharto pada bulan Mei 1998, tampak belum membawa pada penyelenggaraan kehidupan politik negara bangsa yang kondusif. Salah guna pemerintahan dalam menata tatanan negara bangsa ini, terutama tata pemerintahan yang baik (good governance) masih jauh dari harapan, bahkan yang dirasakan dan menjadi tontonan justru akrobatik politik elit politik dalam memperebutkan kekuasaan. Kenyataan dalam kehidupan politik negara bangsa dengan membangun Indonesia yang demokratis, acapkaki terjebak egoisme politik masing-masing.   Dalam bahasa lain, politik mengurus “dapur sendiri” terus-menerus menonjol menjadi tontonan di negeri ini. Sehingga keberadaannya pada lembaga-lembaga negara, baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif belum menyentuh kepentingan publik, namun yang mencolok mereka elit politik “sibuk” melayani diri sendiri untuk kepentingan kelompoknya. Propaganda politik untuk memertahankan akses...

Ilustrasi  (foto hasil tangkapan layar dari https://www.hukumonline.com) Oleh Silahudin*) Dorongan objektif maupun subjektif terhadap pembenahan rezim Polri, secara niscaya, terus menerus disuarakan oleh berbagai kalangan. Entah itu berupa hujatan-hujatan yang acapkali (kalau tidak selalu) muncul, karena Polri dianggap tidak peka terhadap kemauan publi k. B ahkan secara kultur P olri masih elitis  dan bertindak militeristis. Padahal, Polri sebagaimana dimanatkan Undang-Undang Dasar 1945, menjaga keamanan, ketertiban, dan mengayomi. Pertanyaannya, bagaimana dengan grand strategy reformasi birokrasi Polri? Apakah sudah terinternalisasi reformasinya itu, atau jangan-jangan reformasinya itu sekadar lip service dan tidak membumi terhadap perilaku Polri itu sendiri? Sementara sikap “gagah-gagahan” terus terulang seperti kasus kekerasan di Mesuji (Lampung dan Sumatera Selatan) dan Sape, Bima (Nusa Tenggara Barat).   Catatan kecil ini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali ...