Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN  - Fenomena   “17+8 Tuntutan Rakyat” yang merebak di Indonesia sejak akhir Agustus 2025 ,  merupakan ekspresi kolektif dari keresahan publik terhadap akumulasi ketidakadilan sosial, ketimpangan politik, dan lemahnya akuntabilitas institusi negara. Angka 17+8 bukan sekadar simbol matematis, melainkan representasi dari 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang yang dirumuskan oleh masyarakat sipil, aktivis, dan influencer lintas sektor. Gerakan ini lahir dari momentum demonstrasi besar-besaran yang dipicu oleh isu kenaikan tunjangan DPR, kekerasan aparat, dan kematian tragis Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring yang dilindas kendaraan taktis Brimob. (Lihat:  detik.com ,  dw.com ). Secara substansi, 17 tuntutan jangka pendek menyoroti isu-isu mendesak seperti transparansi anggaran DPR, penghentian kekerasan aparat, pembebasan demonstran, dan penegakan disiplin institusi keamanan. Sementara 8 tuntutan jangka panjang mengarah p...

  MENJUAL HARAPAN - Peristiwa demo besar-besaran yang mengguncang berbagai kota di Indonesia pada 28 Agustus 2025, bukanlah sekadar luapan emosi sesaat.   Dalam optik sosiologi politik, ini merupakan manifestasi dari akumulasi ketegangan struktural yang telah lama terpendam.   Puncak kemarahan rakyat meledak ketika ruang publik dipenuhi oleh isu-isu yang secara fundamental mengancam kesejahteraan dan keadilan sosial. Demo tersebut, mencerminkan kegagalan pemerintah (an) dalam mengelola kontrak sosial dengan rakyatnya.   Kontrak sosial, dalam arti sederhana, merupakan kesepakatan tidak tertulis di mana rakyat memberikan legitimasi kepada negara untuk memerintah, dengan imbalan jaminan keamanan, kesejahteraan, dan keadilan.   Ketika janji-janji tersebut tidak terpenuhi, legitimasi negara tergerus dan ketidakpuasan pun muncul. Pemicu utama yang menjadi percikan api, adalah kebijakan pemerintah terkait aspek kehidupan, yang membebani lapisan masyarakat. Me...

Aksi demo Agustus 2025 (Foto hasil tangkapan layar dari  tirto.id ) MENJUAL HARAPAN - Demo besar-besar yang terjadi beberapa hari belakangan ini di Indonesia, tidak terhindarkan spanduk dan poster menjadi hiasan yang menyertainya. Dalam setiap demo, tentu spanduk dan poster tidak pernah terlupakan-alias selalu menyertainya. Spanduk dan poster menjadi pesan juru bicara senyap yang paling lantang. Keberadaannya, bukan hanya sekadar media penyampai pesan, melainkan manifestasi kolektif dari keresahan. Spanduk dengan tulisan tangan yang sederhana seringkali lebih kuat daripada poster cetakan karena mengandung keaslian dan kejujuran. Warna-warna yang dipilih juga sarat makna, merah seringkali melambangkan keberanian dan perlawanan, sementara hitam dapat merepresentasikan duka atau kemarahan atas ketidakadilan. Ketika ribuan spanduk serupa diangkat, mereka membentuk satu suara visual yang tak terbantahkan, menunjukkan bahwa isu yang diusung adalah masalah bersama. Refleksi Jiwa Mass...

MENJUAL HARAPAN - Di   tengah alun-alun Pati yang memerah oleh spanduk dan suara rakyat, ribuan warga berkumpul menuntut satu hal , yaitu : mundurnya Bupati Sudewo. Aksi ini bukan sekadar protes kebijakan, melainkan ekspresi kolektif dari rasa kecewa, marah, dan kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin yang mereka pilih secara demokratis.  (lihat: antaranews.com  dan kompas.com ). Dalam Sosiologi Politik Kontemporer, demonstrasi semacam ini dipahami sebagai bentuk artikulasi politik warga yang melampaui saluran formal. Charles Tilly menyebutnya sebagai “repertoar aksi kolektif” - cara   warga menyampaikan klaim politik ketika institusi gagal merespons aspirasi mereka secara bermakna (Tilly, 2004). Pemicu awalnya adalah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Meski kebijakan itu akhirnya dibatalkan, gelombang kemarahan tak surut. Mengapa? Karena akar masalahnya bukan sekadar pajak, melainkan akumulasi ketidakpuasan terhadap...

  Demo warga masyarakat Pati, nuntut Bupati Sudewo mundur (Foto hasil tangkapan layar dari  kompas.id ) MENJUAL HARAPAN   – Rabu pagi, 13 Agustus 2025, udara di jantung Kabupaten Pati tidak seperti biasanya. Sejak subuh, arus massa mulai membanjiri alun-alun dan jalan-jalan utama. Spanduk dan poster bertebaran, yel-yel menggema: "Bupati harus lengser!"  dan "Turun Sudewo sekarang juga!" . Inilah demonstrasi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah Pati, digerakkan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu . Mereka datang dengan satu tuntutan: Bupati Sudewo turun dari jabatannya. Pemicu utamanya  - kebijakan   menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) hingga 250 persen  - memantik   kemarahan kolektif warga. Meskipun kebijakan tersebut dibatalkan hanya beberapa hari setelah diumumkan, rasa kecewa terlanjur membara. "Ini bukan hanya soal pajak, ini soal rasa percaya yang sudah hilang,"  ujar seorang tokoh warga di sela ak...

Bupati Pati, Sudewo (Foto hasil tangkapan layar dari kompas.com ) MENJUAL HARAPAN   – Gelombang demonstrasi raksasa mengguncang Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Pati Bersatu  memadati pusat kota hingga halaman Kantor Bupati, mendesak Bupati Sudewo turun dari jabatannya. Aksi ini dipicu kebijakan kontroversial menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) hingga 250 persen—kebijakan yang akhirnya dibatalkan, namun tak meredam kemarahan warga. Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan keprihatinannya. "Ya tentunya beliau menyayangkan. Jangan sampai mengganggu kehidupan ekonomi Pati, apalagi ini menjelang peringatan ulang tahun kemerdekaan,"  ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, seperti dikutip Kompas.com  (13/8/2025). Massa dan Gejolak Politik CNN Indonesia melaporkan, aksi protes tetap berlangsung meski kebijakan PBB-P2 dibatalkan. Ketua DPRD Pati...

Ilustrasi para pengemudi Ojol (foto hasil tangkapan layar katadata.co.id ) MENJUAL HARAPAN - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Selasa, 20 Mei 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan perusahaan aplikator yang dinilai semakin memberatkan pengemudi, terutama terkait potongan biaya aplikasi yang terus meningkat (Lihat: kompas.com ) . Ketua Umum Asosiasi Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa salah satu tuntutan utama dalam aksi ini adalah penurunan potongan aplikasi menjadi 10 persen . Saat ini, potongan yang dikenakan oleh aplikator telah mencapai 50 persen atau lebih , jauh melebihi batas maksimal 20 persen yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP 1001 Tahun 2022 (Lihat: kompas.com ). "Kami meminta aplikator untuk mematuhi regulasi yang ada. Namun, alih-alih mengikuti aturan, mereka justru menaikkan potongan lebih jauh. Kami menuntut agar po...