Langsung ke konten utama

Pengemudi Ojol Gelar Demo Besar-Besaran, Tuntut Potongan Aplikasi Diturunkan

Ilustrasi para pengemudi Ojol (foto hasil tangkapan layar katadata.co.id)


MENJUAL HARAPAN - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Selasa, 20 Mei 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan perusahaan aplikator yang dinilai semakin memberatkan pengemudi, terutama terkait potongan biaya aplikasi yang terus meningkat (Lihat: kompas.com) .

Ketua Umum Asosiasi Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa salah satu tuntutan utama dalam aksi ini adalah penurunan potongan aplikasi menjadi 10 persen. Saat ini, potongan yang dikenakan oleh aplikator telah mencapai 50 persen atau lebih, jauh melebihi batas maksimal 20 persen yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP 1001 Tahun 2022 (Lihat: kompas.com).

"Kami meminta aplikator untuk mematuhi regulasi yang ada. Namun, alih-alih mengikuti aturan, mereka justru menaikkan potongan lebih jauh. Kami menuntut agar potongan dikurangi menjadi 10 persen," ujar Igun dalam keterangannya (Lihat: kompas.com).

Selain tuntutan terkait potongan aplikasi, para pengemudi juga mendesak pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikator yang melanggar regulasi. Mereka juga meminta revisi tarif penumpang, penghapusan skema prioritas yang dinilai merugikan pengemudi, serta penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang dengan melibatkan asosiasi dan regulator (Lihat: news.detik.com).

Demo ini berlangsung di tiga titik utama di Jakarta: Istana Merdeka, Gedung Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR RI. Massa aksi diperkirakan mencapai lebih dari 25 ribu pengemudi, dengan perwakilan dari berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, hingga Sumatera (Lihat: news.detik.com).

Sebagai bentuk protes tambahan, para pengemudi ojol juga melakukan aksi mematikan aplikasi secara massal selama 24 jam, yang diperkirakan akan berdampak pada layanan transportasi daring di berbagai kota (Lihat: news.detik.com).

Menanggapi aksi ini, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa setiap aplikator memiliki kebijakan komisi yang berbeda-beda, dan pelanggan memiliki opsi untuk memilih layanan yang sesuai. Namun, para pengemudi menilai bahwa kebijakan ini tidak cukup untuk mengatasi ketidakadilan dalam sistem bagi hasil (Lihat: msn.com.

Aksi demonstrasi ini menjadi momentum penting bagi pemerintah dan perusahaan aplikator untuk mengevaluasi kebijakan yang ada. Jika tuntutan pengemudi tidak segera ditanggapi, maka ketidakpuasan ini berpotensi terus berulang dan berdampak pada stabilitas industri transportasi daring di Indonesia. (S-267)
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner   ke-kitaan   yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu  penghormatan kepada para p...
Posting Komentar
Baca selengkapnya