Pengemudi Ojol Gelar Demo Besar-Besaran, Tuntut Potongan Aplikasi Diturunkan

Ilustrasi para pengemudi Ojol (foto hasil tangkapan layar katadata.co.id)

MENJUAL HARAPAN - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Selasa, 20 Mei 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan perusahaan aplikator yang dinilai semakin memberatkan pengemudi, terutama terkait potongan biaya aplikasi yang terus meningkat (Lihat: kompas.com) .

Ketua Umum Asosiasi Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa salah satu tuntutan utama dalam aksi ini adalah penurunan potongan aplikasi menjadi 10 persen. Saat ini, potongan yang dikenakan oleh aplikator telah mencapai 50 persen atau lebih, jauh melebihi batas maksimal 20 persen yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP 1001 Tahun 2022 (Lihat: kompas.com).

"Kami meminta aplikator untuk mematuhi regulasi yang ada. Namun, alih-alih mengikuti aturan, mereka justru menaikkan potongan lebih jauh. Kami menuntut agar potongan dikurangi menjadi 10 persen," ujar Igun dalam keterangannya (Lihat: kompas.com).

Selain tuntutan terkait potongan aplikasi, para pengemudi juga mendesak pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikator yang melanggar regulasi. Mereka juga meminta revisi tarif penumpang, penghapusan skema prioritas yang dinilai merugikan pengemudi, serta penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang dengan melibatkan asosiasi dan regulator (Lihat: news.detik.com).

Demo ini berlangsung di tiga titik utama di Jakarta: Istana Merdeka, Gedung Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR/MPR RI. Massa aksi diperkirakan mencapai lebih dari 25 ribu pengemudi, dengan perwakilan dari berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, hingga Sumatera (Lihat: news.detik.com).

Sebagai bentuk protes tambahan, para pengemudi ojol juga melakukan aksi mematikan aplikasi secara massal selama 24 jam, yang diperkirakan akan berdampak pada layanan transportasi daring di berbagai kota (Lihat: news.detik.com).

Menanggapi aksi ini, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa setiap aplikator memiliki kebijakan komisi yang berbeda-beda, dan pelanggan memiliki opsi untuk memilih layanan yang sesuai. Namun, para pengemudi menilai bahwa kebijakan ini tidak cukup untuk mengatasi ketidakadilan dalam sistem bagi hasil (Lihat: msn.com.

Aksi demonstrasi ini menjadi momentum penting bagi pemerintah dan perusahaan aplikator untuk mengevaluasi kebijakan yang ada. Jika tuntutan pengemudi tidak segera ditanggapi, maka ketidakpuasan ini berpotensi terus berulang dan berdampak pada stabilitas industri transportasi daring di Indonesia. (S-267)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pesan RUU Perampasan Aset, Menata Hak Publik

Oleh Silahudin SALAH satu poin krusial tuntutan unjuk rasa sejak 25 Agustus 2025 yang lalu, adalah soal Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. RUU ini, memang sudah jauh-jauh hari diusulkan pemerintah, namun tampaknya masih belum menjadi prioritas prolegnas. Di tengah meningkatnya tuntutan publik seperti dalam 17+8 tuntutan rakyat, RUU ini menjadi salah satu poin tuntutannya yang harus dijawab sungguh-sungguh oleh pemerintah dan DPR. RUU Perampasan Aset dalam tuntutan tersebut diberi tenggang waktu target penyelesaaiannya dalam kurun waktu satu tahun, paling lambat 31 Agustus 2026 (Kompas.id, 3/9/2025). RUU Perampasan Aset, tentu merupakan bagian integral yang menjanjikan reformasi struktural dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Selama ini, aset hasil kejahatan, terutama korupsi dan kejahatan ekonomi, tidak jelas rimbanya. RUU ini tampak visioner dimana menawarkan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan, sebuah pendekatan yang lebih progresif dan berpihak pada kepentingan ...

Baca selengkapnya

MENTERTAWAKAN NEGERI INI

Oleh: Silahudin MENJUAL HARAPAN - Mentertawakan negeri ini bukan karena kita tak cinta. Justru karena cinta itu terlalu dalam, hingga luka-lukanya tak bisa lagi ditangisi. Maka tawa menjadi pelipur, menjadi peluru, menjadi peluit panjang di tengah pertandingan yang tak pernah adil. Negeri ini, seperti panggung sandiwara, di mana aktor utamanya tak pernah lulus audisi nurani. Di ruang-ruang kekuasaan, kita menyaksikan para pemimpin berdialog dengan teleprompter, bukan dengan hati. Mereka bicara tentang rakyat, tapi tak pernah menyapa rakyat. Mereka bicara tentang pembangunan, tapi tak pernah membangun kepercayaan. Maka kita tertawa, bukan karena lucu, tapi karena getir yang terlalu lama dipendam. Pendidikan, katanya, adalah jalan keluar. Tapi di negeri ini, sekolah adalah lorong panjang menuju penghapusan imajinasi. Anak-anak diajari menghafal, bukan memahami. Mereka diuji untuk patuh, bukan untuk berpikir. Guru-guru digaji dengan janji, sementara kurikulum berganti seperti musim, tanpa...

Baca selengkapnya

Menjadi Wakil Rakyat Tidak Hanya Terpilih, Tapi Teruji

MENJUAL HARAPAN - Pemilihan umum merupakan gerbang masuk menuju ruang representasi, tetapi bukan jaminan bahwa seseorang telah siap menjadi wakil rakyat. Terpilih adalah pengakuan elektoral, sementara teruji adalah proses etis dan reflektif yang berlangsung sepanjang masa jabatan. Dalam konteks DPRD, menjadi wakil rakyat yang teruji berarti menjalankan fungsi kelembagaan dengan integritas, keberpihakan, dan kesadaran akan dampak sosial dari setiap keputusan. Demokrasi lokal membutuhkan wakil rakyat yang tidak hanya hadir secara politik, tetapi juga secara moral. Seperti dikemukakan oleh Max Weber (1919), “Politik yang bermakna adalah politik yang dijalankan dengan tanggung jawab, bukan dengan ambisi.” Maka, keterpilihan harus diikuti dengan proses pembuktian: apakah wakil rakyat mampu menjaga etika, mendengar publik, dan berpihak pada keadilan. Fungsi DPRD mencakup legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiganya menuntut kapasitas analitis, keberanian politik, dan komitmen etis. Ter...

Baca selengkapnya

Menjual-Harapan

Cari Blog Ini