Menjual-Harapan

Kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif (dormant) MENJUAL HARAPAN - Di tengah hiruk-pikuk digitalisasi keuangan, siapa sangka bahwa rekening yang tidak lagi disentuh bisa menjadi sumber kekacauan nasional. Kebijakan pemblokiran rekening dormant oleh PPATK telah mengguncang jagat publik Indonesia . P ertanyaan mendasar , siapa yang berhak atas uang yang diam? Sejak awal 2025, PPATK memblokir lebih dari 31 juta rekening yang tidak aktif selama lima tahun. Nilainya tak main-main: Rp6 triliun. “Kami bertindak untuk mencegah penyalahgunaan rekening oleh pelaku pidana,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana  (lihat: msn.com ). L angkah tersebut, tentu tidak datang tanpa kontroversi. Banyak nasabah mengaku tidak menerima pemberitahuan, dan tiba-tiba mendapati rekening mereka dibekukan. Di media sosial, keluhan membanjir. “Saya hanya menabung untuk anak saya. Kenapa tiba-tiba diblokir?” tulis seorang pengguna X (dulu Twitter). Memang, b ank-bank besar seperti BNI mendukung kebijakan ini....

MENJUAL HARAPAN   – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir sementara lebih dari 31 juta rekening bank yang dikategorikan sebagai dormant atau tidak aktif selama lebih dari lima tahun. Kebijakan ini sontak memicu kegaduhan publik, terutama karena banyak nasabah tidak menerima pemberitahuan sebelumnya. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pencegahan tindak pidana pencucian uang. “Rekening dormant sangat rentan disalahgunakan oleh pelaku kejahatan. Kami bertindak untuk melindungi sistem keuangan dan masyarakat,” ujar Ivan dalam wawancara dengan Bisnis Indonesia  (lihat: msn.com ). Menurut data PPATK, nilai total rekening yang diblokir mencapai Rp6 triliun. Namun, sejak Mei 2025, lebih dari 28 juta rekening telah diaktifkan kembali setelah proses verifikasi dokumen dan konfirmasi kepemilikan   (lihat: msn.com ) . Bank-bank besar seperti BNI dan BRI menyatakan dukungan terhadap kebijakan ini. Di...

  DIREKTORAT Jenderal Pajak menjalankan tiga strategi untuk mencapai target pajak yang lebih dari Rp1.000 triliun tahun ini. Pertama, strategi umum yang telah dijalankan dan akan dikembangkan dan diperbaiki. Kedua, strategi sunset policy jilid dua. Adapun yang ketiga ialah optimalisasi unit kerja Center for Tax Analysis. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Mekar Satria Utama mengemukakan hal tersebut dalam bincang-bincang dengan pers di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, kemarin. Mekar mengatakan, saat ini penduduk Indonesia tercatat sebanyak 240 juta jiwa. Jumlah penduduk yang merupakan wajib pajak dan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) seharusnya ada 46 juta jiwa. Namun, ternyata baru 20 juta jiwa saja yang sudah tercatat ber-NPWP. “Sunset policy jilid dua ini yang kami harapkan dapat memberikan bantuan besar bagi kami untuk mencap...