Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label mbg

DPR Desak Evaluasi Total Program MBG Usai Kasus Keracunan Massal 352 Siswa di Lombok Tengah

MENJUAL HARAPAN — Insiden keracunan massal yang menimpa 352 siswa di Kabupaten Lombok Tengah , Nusa Tenggara Barat (NTB), memicu gelombang desakan evaluasi terhadap program strategis pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG) . Kejadian pada Jumat (11/9/2026) tersebut dinilai menjadi sinyal merah atas lemahnya pengawasan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) di tingkat lapangan . Wakil Ketua DPR RI , Sari Yuliati, menegaskan bahwa keselamatan serta kesehatan anak-anak tidak boleh dikorbankan atas nama pelaksanaan program nasional . Menurutnya, insiden ini bukan sekadar masalah teknis biasa, melainkan ancaman terhadap kepercayaan publik pada kebijakan strategis negara . "Saya prihatin dengan kejadian keracunan yang dialami ratusan siswa . Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas . Karena itu, penyebab kejadian ini harus diusut secara menyeluruh," tegas legislator asal Dapil NTB II tersebut dalam keterangan resminya, Sabtu (12/9/2026) dan dikutip dpr....

21 Bulan Sumpah Istana: Anatomi Doktrin ‘Populisme Eksekutif’ Prabowo-Gibran dan Operasi Bedah Organisasi Negara

  Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI  di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. (Foto: BPMI Setpres) MENJUAL HARAPAN — Di hadapan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Jumat pagi ini (14/8/2026), Presiden Republik Indonesia menyampaikan laporan pertanggungjawaban politik atas 21 bulan masa pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.  Berbeda dari narasi kenegaraan konvensional yang kerap dipenuhi retorika normatif, pidato berdurasi intens tersebut menyajikan cetak biru konsolidasi kekuasaan eksekutif yang agresif, terukur, dan berorientasi pada pembersihan kelembagaan negara secara radikal. Dengan menetapkan empat prinsip kepemimpinan—kepatuhan konstitusional UUD 1945, perlindungan core and vital national interest , intervensi sosial cepat, serta keberlanjutan intergenerasional—Presiden menegaskan doktrin politiknya: "Saya tidak menerima mand...