Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN — Ancaman fenomena iklim El Nino 2026, kembali menantang kesiapan tata kelola bencana dan ketahanan nasional Indonesia . Merespons potensi krisis tersebut, Komisi V DPR RI mendesak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) serta kementerian terkait untuk berbenah cepat dan tidak terjebak dalam pola penanganan reaktif . Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya , menegaskan bahwa BMKG memegang peranan vital sebagai baris terdepan ( first responder ) dalam penyediaan data iklim . Namun, validitas data tidak akan bermakna tanpa diimbangi mitigasi berbasis pemetaan risiko yang presisi di tingkat tapak . "BMKG harus melakukan mitigasi secara komprehensif dengan memetakan daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) . Informasi tersebut harus disampaikan secara cepat dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan," tegas Danang dalam keter...

Air mancur di lingkungan DPR/MPR RI MENJUAL HARAPAN — Membangun jalan tol bukan sekadar urusan menggelar aspal dan meratakan beton sepanjang puluhan kilometer . Di balik megaproyek yang membelah kawasan subur Solo hingga Yogyakarta, terdapat hak konsumen—yakni para pengguna jalan—yang wajib dijamin mutunya bahkan sebelum gerbang tol resmi beroperasi . Paradigma preventif inilah yang kini sedang ditekankan secara ketat oleh parlemen . Komisi V DPR RI mengirimkan sinyal tegas kepada seluruh kontraktor dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Surakarta . Parlemen mengingatkan dengan keras bahwa Standar Pelayanan Minimum (SPM) tol tidak boleh lagi diperlakukan sebagai instrumen evaluasi pasca-konstruksi, melainkan harus dijadikan kompas utama sejak tahap konstruksi sedang berjalan . Mencegah 'Bongkar-Pasang' Pasca-Operasi Selama ini, potret tata kelola infrastruktur nasional kerap diwarnai oleh siklus klasik yang tidak efisien: tol diresmikan, keluhan...

MENJUAL HARAPAN — Selama bertahun-tahun, impian untuk menyatukan dua epicentrum budaya Jawa—Yogyakarta dan Surakarta—melalui ekosistem transportasi publik yang seamless (tanpa hambatan) kerap terbentur pada sekat birokrasi sektor dan fragmentasi sistem pembayaran . Wisatawan mancanegara, yang terbiasa dengan kepraktisan kartu transportasi universal di kota-kota megapolitan dunia, sering kali harus menelan kebingungan akibat kerumitan tiket saat transit antarmoda . Akan tetapi, angin perubahan mulai berembus dari Stasiun Solo Balapan . Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI, sebuah cetak biru ambisius diungkap ke publik: percepatan implementasi skema single tap (satu kali ketuk) yang akan mengintegrasikan seluruh lini transportasi di sepanjang koridor Yogyakarta hingga Solo . Solusi Cerdas untuk Hambatan Klasik Perjalanan Paradoks transportasi publik di kawasan aglomerasi ini akhirnya terkuak melalui data empiris . Berdasarkan survei terbaru dari Direktorat Jenderal I...

MENJUAL HARAPAN, KABUPATEN BANDUNG – Komisi V DPR RI mendesak pemerintah pusat untuk segera menindaklanjuti seluruh aspirasi dan kebutuhan pembangunan yang diajukan oleh Desa Wisata Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung . Langkah ini dinilai krusial mengingat desa tersebut telah sukses menjadi salah satu percontohan nasional dalam pengembangan potensi wisata berbasis masyarakat . Desakan tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin, di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsifik) Komisi V DPR RI di Desa Wisata Cibiru Wetan, Jumat (3/7/2026) . Kunjungan lapangan ini ditujukan untuk mengevaluasi dukungan konkret pemerintah sekaligus meninjau kesiapan infrastruktur desa wisata tersebut . "Apapun proposal dari Desa Cibiru Wetan adalah aspirasi Komisi V DPR RI. Itu akan kami bawa dan kami perjuangkan dalam rapat kerja dengan kementerian terkait agar mendapat tindak lanjut," ujar Syafiuddin tegas di hadapan perwakilan pemerintah desa dan kement...

MENJUAL HARAPAN – Wakil Ketua Komisi V DPR RI , Andi Iwan Darmawan Aras, menyatakan dukungannya terhadap penguatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam rapat kerja bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI pada Selasa (26/5/2026) . Andi menilai bahwa BSPS merupakan program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi kebutuhan masyarakat . Ia juga mengapresiasi kenaikan target penyediaan rumah dari 45 ribu menjadi 400 ribu unit, serta menyatakan kesiapan Komisi V untuk mendukung peningkatan target tersebut hingga mencapai dua juta unit di masa mendatang . Terkait anggaran, ia berharap penyerapan dana Kementerian PKP dapat berjalan optimal hingga akhir tahun untuk mengurangi deviasi negatif . Selain fokus pada BSPS, Andi juga mendorong optimalisasi pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang diperuntukkan bagi institusi pendidikan seperti sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi . Dalam rapat tersebut, ia turut menyoroti perlunya ...