Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label merauke

Dugaan Ketimpangan Hukum WNA-WNI: Skandal Penerbangan Australia-Merauke yang Menjerat Pilot Muda

  MENJUAL HARAPAN  — Praktik penegakan hukum di Indonesia kembali dihantam isu krusial terkait asas equality before the law (persamaan di hadapan hukum) . Ketimpangan perlakuan hukum antara Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) mengemuka menyusul skandal penerbangan lintas negara Australia–Merauke yang melibatkan seorang penerbang muda asal Karawang . Sorotan tajam tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka , usai menghadiri pembukaan Anugerah Jurnalistik KWP 2026 dan Pameran Foto Jurnalistik Warna-Warni Parlemen ke-16 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026) . Rieke mempertanyakan secara terbuka komitmen aparat penegak hukum dan kementerian terkait yang dinilainya tebang pilih dalam menangani perkara kejahatan lintas negara ( transnational crime ) . "Kenapa hukum kita menjadi tumpul terhadap WNA, tapi tajam bagi warganya sendiri," pangkas Rieke dengan nada tegas di hadapan awak media . Vidi , Pilo...

Dari Balai NU Merauke: Menyemaikan Pancasila, Memperjuangkan Keadilan Substantif di Ujung Timur Indonesia

MENJUAL HARAPAN  — Suasana Balai Warga PCNU Kabupaten Merauke pada pertengahan Juni 2026 terasa hangat. Puluhan kepala kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga kalangan pers lokal berkumpul mengitari ruang diskusi. Di hadapan sekitar 150 peserta, legislator senior MPR/DPR RI asal Daerah Pemilihan Papua Selatan, H. Sulaeman L. Hamzah, kembali menggelar agenda Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). Namun, agenda yang diinisiasi kerja sama DPD Partai NasDem Merauke dan Rumah Aspirasi Sulaeman L. Hamzah ini tak sekadar diisi dengan pidato normatif tentang pilar bernegara. Forum tersebut berubah menjadi arena dialog kritis tentang potret pembangunan nasional dan realitas hukum yang dirasakan masyarakat di Tanah Papua. Dalam pemaparannya, Sulaeman menggarisbawahi hakekat pembangunan nasional yang diamanatkan alinea keempat Pembukaan UUD 1945—yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, dan melindungi se...

Merauke Gelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Dorong Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

  Anggota MPR/DPR RI, H. Sulaeman L. Hamzah, tengah memaparkan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan (11/3/2026)  MENJUAL HARAPAN — Anggota MPR RI H. Sulaeman L Hamzah menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan di Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, pada 11 Maret 2026. Acara yang dihadiri sekitar 150 peserta dari unsur kepala kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, relawan, simpatisan Partai NasDem , serta media lokal ini menjadi wadah dialog antara wakil rakyat dan masyarakat mengenai penguatan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 , NKRI , dan Bhinneka Tunggal Ika . Dalam pemaparannya, Sulaeman menekankan bahwa Pancasila bukan sekadar teori, melainkan pedoman hidup bangsa yang harus diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari. “Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, jati diri, sekaligus alat pemersatu. Nilai-nilainya harus hadir dalam tindakan nyata, bukan hanya dalam wacana,” ujarnya. Peserta menyoroti tantangan implementasi Pancasila di tengah arus global...

Anggota MPR/DPR RI, Sulaeman Hamzah Gaungkan Alam dan Masa Depan Bangsa

  MENJUAL HARAPAN   –  Sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan kembali digelar di Papua Selatan. Kali ini, Anggota MPR/DPR RI dari Dapil Papua Selatan, H. Sulaeman L Hamzah, hadir langsung di K p. Kaliki, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, pada 10 Februari 2026. Acara yang dihadiri sekitar 150 peserta ini menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, relawan, dan warga setempat. Empat konsensus kebangsaan—Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—dijadikan landasan utama dalam kegiatan ini. Sulaeman menekankan bahwa sosialisasi bukan sekadar formalitas, melainkan wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Majelis Permusayawaratan Rakyat ( MPR )  memiliki tugas memasyarakatkan Pancasila dan UUD 1945, mengkaji sistem ketatanegaraan, serta menyerap aspirasi rakyat. Sosialisasi ini menjadi salah satu cara agar masyarakat merasa dekat dengan wakilnya , dan dapat ...

MPR RI Gaungkan Keadilan Sosial Lewat Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan di Merauke

  MERAUKE, MENJUAL HARAPAN   — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI kembali menggelar Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan di Merauke, Papua Selatan, sebagai bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara. Kegiatan yang berlangsung pada tahun 2025 ini menyoroti pentingnya pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, dengan fokus khusus pada sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia . Sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, kepala kampung, petani, hingga nelayan. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa MPR berkomitmen menyasar lapisan masyarakat akar rumput yang selama ini kurang terlibat dalam diskursus kebangsaan. Dalam forum tersebut, para peserta diajak berdialog langsung mengenai tantangan keadilan sosial di Papua Selatan. Infrastruktur yang terbatas, akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata, serta ketimpangan ekonomi menjadi sorotan utama. “Keadilan sosial bukan...

Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan Menjawab Ancaman Judi Online

MERAUKE , MENJUAL HARAPAN   - Di   tengah gempuran teknologi digital yang kian tak terbendung, Balai Kampung Bokem, Distrik Merauke, Papua Selatan, menjadi ruang perlawanan moral. Pada 5 Agustus 2025, Anggota MPR/DPR RI Dapil Papua Selatan, H. Sulaeman L. Hamzah, menggelar Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan ke-5 bersama tokoh adat, tokoh masyarakat, petani, dan nelayan. Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas kenegaraan, melainkan dialog reflektif tentang nilai-nilai dasar bangsa di tengah ancaman judi online yang meresahkan. Di hadapan 150 peserta, Sulaeman membuka ruang diskusi secara  terbuka. Salah satu peserta menyampaikan keresahannya , yaitu : sindikat judi online telah menyusup ke lingkungan mereka, melibatkan anak muda dan menciptakan kekhawatiran akan kerusakan moral yang sistemik. Pertanyaan pun mengemuka , bagaimana negara dan masyarakat bisa bersinergi menghadapi ancaman digital yang tak mengenal batas? Menjawab itu, Sulaeman memaparkan regulasi yang telah diter...