Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label nkri

Indonesia Menggugat Kembali: Suara Perubahan, Keadilan, dan Harapan Bangsa

Elegi Kota Pahlawan: Ketika Surabaya Menolak Padam

MENJUAL HARAPAN - Setiap tahun, ketika dedaunan mulai menguning dan angin November berbisik perlahan, ingatan bangsa ini kembali tertuju pada satu nama kota: Surabaya. Ia bukan sekadar kota, melainkan altar sakral  tempat martabat dipertaruhkan dengan nyawa, tempat kemerdekaan yang baru seumur jagung diuji oleh gemuruh meriam. Tanggal Sepuluh November  bukanlah sekadar tanggal; ia adalah epos  yang tertulis dengan tinta darah, sumpah yang diikrarkan dalam kobaran api. Proklamasi 17 Agustus 1945 telah mengoyak tirai kegelapan, namun fajar kebebasan itu masih rapuh, diintai oleh bayangan masa lalu yang ingin kembali mencengkeram. Di sudut kota, di Hotel Yamato  yang angkuh, bendera tiga warna (Merah-Putih-Biru) kembali dikibarkan, seolah mencabik-cabik harga diri yang baru saja direngkuh. Tangan-tangan perkasa rakyat Surabaya tak sudi berdiam. Insiden heroik perobekan kain biru itu, menyisakan Merah dan Putih  yang berkibar gagah, adalah proklamasi kedua: bahwa ke...

Politik Pro-Kotra Pemberian Gelar Pahlawan pada Soeharto

  Foto hasil tangkapan layar dari  ugm.ac.id MENJUAL HARAPAN -  DI  tengah riuh rendah politik Indonesia yang tak pernah sepi dari perdebatan, wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, kembali mencuat dan memecah opini publik. Usulan tersebut, bukanlah yang pertama, namun kali ini terasa lebih intens karena melibatkan aktor-aktor politik lintas partai, organisasi masyarakat, dan lembaga negara. Di satu sisi, ada yang menganggap Soeharto sebagai tokoh pembangunan dan stabilitas nasional. Di sisi lain, banyak yang menolak keras, mengingat rekam jejak pelanggaran HAM dan praktik otoritarianisme selama 32 tahun masa Orde Baru. Secara historis, Soeharto adalah figur sentral dalam transisi kekuasaan pasca-G30S 1965. Ia memimpin Indonesia melewati masa-masa genting, membangun infrastruktur, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, sejarah juga mencatat represi politik, pembungkaman oposisi, dan pelanggaran HAM berat seper...

HUT TNI Ke-80: Transformasi, Kemanunggalan dan Visi Strategis Untuk Pembangunan Nasional

HUT TNI Ke-80 (Foto hasil tangkapan layar dari kompas-com) Oleh Silahudin Pemerhati Sosial Politik, Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN - Tentara Nasional Indonesia (TNI), tanggal 5 Oktober 2025, memasuki usianya yang ke-80 tahun. HUT TNI ke-80 ini mengusung tema "TNI Prima-TNI Rakyat-Indonesia Maju". Tentu saja tema tersebut, bukan sekadar rangkaian kata yang indah, melainkan sebuah komitmen deklarasi visi strategis, dan sekaligus reflektif atas posisi dan peran TNI di tengah dinamika geopolitik global, dan tantangan domistik. Tema tersebut, secara lugas membagi fokus ke dalam tiga pilar utama yang saling menguatkan, menetapkan standar kualitas, dan menegaskan kembali jati diri historis, serta mengarahkan pada tujuan nasional jangka panjang. TNI Prima Pada frasa “TNI Prima” merupakan inti dari transformasi militer yang harus diwujudnyatakan secara fundamental dan berkelanjutan. Tentu, prima disini tidak hanya sekedar berarti terbaik, malainkan harus dite...

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner   ke-kitaan   yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu  penghormatan kepada para p...

Sishankamrata dan Geopolitik

MENJUAL HARAPAN - Dalam Sidang Tahunan MPR 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia “menegakkan kedaulatan di panggung dunia” dengan bergabung dalam   BRICS , memperkuat diplomasi internasional, mendukung Palestina, dan sekaligus memperluas struktur militer dengan penambahan kodam, pangkalan laut, pasukan udara, hingga unit pasukan khusus. Pidato tersebut, memperlihatkan sebuah narasi ganda , yaitu : negara hadir dalam diplomasi global , dan juga menyiapkan pertahanan domestik  yang lebih kuat. Dalam perspektif sosiologi politik, ini merupakan upaya negara membangun legitimasi eksternal (pengakuan internasional) , dan legitimasi internal (perlindungan rakyat). Bergabung dengan BRICS  diproyeksikan sebagai strategi keluar dari dominasi Barat,  sekaligus memperluas jejaring ekonomi-politik global. Hal ini selaras dengan pandangan Immanuel Wallerstein (2004) tentang sistem dunia, bahwa negara-negara semi-periferi , seperti Indonesia berupaya memperku...

Negeri yang Belum Bernama

MENJUAL HARAPAN - Ada negeri yang kita tinggali, tetapi belum sepenuhnya kita miliki.  Ia punya bendera, punya lagu kebangsaan, punya konstitusi. Tapi ia belum punya nama yang benar-benar lahir dari suara warga. Ia belum punya wajah yang memantulkan semua keberagaman. Ia adalah negeri yang belum bernama. Negeri ini berdiri di atas sejarah panjang, tetapi sering lupa pada akar.  Ia dibangun dari perjuangan, tetapi sering mengabaikan luka. Ia bicara tentang persatuan, tetapi sering menyingkirkan perbedaan. Nama yang kita ucapkan belum sepenuhnya mencerminkan jiwa yang kita perjuangkan. Bahkan, d alam bahasa dialog warga acap terdengar kata-kata “Kami tinggal di sini, tapi tak merasa dimiliki.”  Mereka merasa asing di tanah sendiri, tak diundang dalam kebijakan, tak diakui dalam narasi. Negeri ini berjalan, tetapi tak menoleh. Negeri yang belum bernama adalah negeri yang belum selesai.  Ia masih mencari arah, masih menggugat makna, masih merajut harapan. Ia bukan kegaga...

Keadilan Yang Tak Berwajah

Refleksi Kemerdekaan RI ke-80 MENJUAL HARAPAN - Keadilan adalah wajah yang seharusnya paling dikenali dari negara.  Ia adalah janji yang tertulis dalam konstitusi, nilai yang dijunjung dalam Pancasila, dan harapan yang hidup dalam hati warga. Namun, dalam kenyataan hari ini, keadilan tak punya wajah—ia tak tampak, tak terasa, dan tak berpihak. Warga sering bertanya: “Di mana keadilan itu?”  Mereka melihat koruptor tersenyum di televisi, sementara pencuri ayam dihukum berat. Mereka melihat tanah mereka diambil tanpa musyawarah, pelayanan publik yang diskriminatif, dan hukum yang tak menyentuh elite. Keadilan menjadi ilusi. Keadilan yang tak berwajah adalah keadilan yang tak bisa dikenali.  Ia hadir dalam pidato, tetapi absen dalam praktik. Ia disebut dalam dokumen, tetapi tak hidup dalam pelayanan. Ia menjadi kata-kata, bukan tindakan. Dalam refleksi filosofis, keadilan adalah relasi yang adil.  Ia bukan hanya soal distribusi, tetapi soal pengakuan, partisipasi, dan k...

Narasi yang Dikuasai Negara

MENJUAL HARAPAN - Setiap bangsa hidup dari narasi.  Ia adalah benang yang merajut identitas, m embentuk ingatan, dan menentukan arah. Namun, ketika narasi hanya dimiliki oleh negara, maka yang lahir bukan kebangsaan, melainkan penghapusan. Warga tak lagi punya ruang untuk bercerita. Narasi resmi sering kali dibentuk dari atas.  Ia ditulis dalam buku pelajaran, disampaikan dalam pidato, dan diputar dalam media. Tokoh-tokoh dipilih, peristiwa diseleksi, dan makna ditentukan. Sejarah menjadi milik negara, bukan milik rakyat. Narasi yang dikuasai negara juga membentuk cara kita memahami masa lalu.  Perlawanan dianggap gangguan, kritik dianggap ancaman, dan keragaman dianggap penyimpangan. Sejarah disederhanakan, kompleksitas dihapuskan, dan luka disembunyikan. Dalam refleksi filosofis, narasi adalah ruang perebutan makna.  Ia bukan hanya soal cerita, tetapi soal siapa yang berhak bicara. Ketika negara memonopoli narasi, maka warga kehilangan suara. Demokrasi menjadi suny...