Langsung ke konten utama

HUT TNI Ke-80: Transformasi, Kemanunggalan dan Visi Strategis Untuk Pembangunan Nasional

HUT TNI Ke-80 (Foto hasil tangkapan layar dari kompas-com)


Oleh Silahudin

Pemerhati Sosial Politik, Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung


MENJUAL HARAPAN - Tentara Nasional Indonesia (TNI), tanggal 5 Oktober 2025, memasuki usianya yang ke-80 tahun. HUT TNI ke-80 ini mengusung tema "TNI Prima-TNI Rakyat-Indonesia Maju".

Tentu saja tema tersebut, bukan sekadar rangkaian kata yang indah, melainkan sebuah komitmen deklarasi visi strategis, dan sekaligus reflektif atas posisi dan peran TNI di tengah dinamika geopolitik global, dan tantangan domistik.

Tema tersebut, secara lugas membagi fokus ke dalam tiga pilar utama yang saling menguatkan, menetapkan standar kualitas, dan menegaskan kembali jati diri historis, serta mengarahkan pada tujuan nasional jangka panjang.

TNI Prima

Pada frasa “TNI Prima” merupakan inti dari transformasi militer yang harus diwujudnyatakan secara fundamental dan berkelanjutan. Tentu, prima disini tidak hanya sekedar berarti terbaik, malainkan harus diterjemahkan sebagai profesional, responsif, interoperabilitas matra, dan adaptif. Hal ini, menuntut TNI untuk keluar dari zona nyaman alutsista lama, dan doktrin usang. Paradigma pertahanan harus bergeser dari sekadar kuantitas personel menjadi kualitas sistem senjata, dan kecanggihan teknologi.

Oleh karenanya, kita perlu melihat TNI yang benar-benar modern, dengan kemampuan siber yang mumpuni, integritas sistem informasi di antara ketiga mata, dan kesiapan menghadapi ancaman hibrida, bukan hanya ancaman konvensional. Tantantangannya, memastikan program modernisasi Minimum Essential Force (MEF), bukan hanya proyek pengadaan, melainkan sebuah lompatan kuantum dalam kapabilitas operasional dan kemampuan deterrence (daya tangkal) regional.

Jadi, peningkatan kapabilitas harus berbanding lurus dengan profesionalisme prajurit. TNI Prima, menuntut prajurit yang tidak hanya terampil dalam tempur, akan tetapi juga memiliki integritas moral dan pemahaman yang mendalam tentang hukum humaniter, serta hak asasu manusia. 

Profesionalisme sejatinya merupakan benteng terkuat terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan, atau terjebaknya prajurit dalam politik praktis. Dalam tataran ini juga, edukasi, latihan terpadu, dan manajemen karir yang transparan menjadi kunci untuk menghasilkan perwira dan bintara yang berbasis kelas dunia, bertindak disiplin dan akuntabel di bawah koridor supremisi sipil dan hukum.

TNI Rakyat

Pilar kedua frasa “TNI Rakyat”, ini menegaskan kembali jati diri historis dan kemanunggalan yang reflektif berakar pada sejarah kelahiran TNI. TNI sebagai “Tentara Pejuang” dan “Tentara Rakyat”. Legitimiasinya TNI berasal dari rakyat, bukan dari rezim tertentu.

Konsep “Kemanunggalan TNI-Rakyat” tentu perlu dipahami bukan hanya sebatas kegiatan bakti sosial, pengobatan gratis, atau karya bakti, malainkan jauh dari itu sebagai sebuah ikatan emosional dan struktural yang saling mempercayai.

Dalam tataran kritis, TNI Rakyat menuntut adanya jarak yang jelas dari kekuasaan politik sehari-hari. Keterlibatan TNI dalam operasi selain perang (OMSP), meski vital, harus tetap berada dalam koridor undang-undang, dan tidak serta merta mengaburkan fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara.   

Memang, TNI merupakan anak kandung revolusi, akan tetapi di era demokrasi, netralitas politik merupakan wujud tertinggi dari pengabdian kepada rakyat, dan bangsa secara keseluruhan. Isu-isu sensitif seperti potensi dwifungsi dalam bentuk baru harus dihindari dengan tegas, sehingga kepercayaan publik sebagai modal utama TNI Rakyat, tetap kokoh dan tidak tergoyahkan.

Indonesia Maju

Pada frasa terakhir tema HUT TNI ke-80 adalah “Indonesia Maju”. Frasa “Indonesia Maju”, merupakan horizon tujuan nasional yang menggabungkan dua pilar sebelumnya (TNI Prima dan TNI Rakyat). hal ini, menggambarkan dan menunjukkan bahwa pembangunan kekuatan TNI Prima, dan penguatan sinergi TNI Rakyat merupakan sarana, bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah stabilitas keamanan yang memungkinkan pembangunan nasional, dan akselerasi menuju Indonesia Emas 2045.

Secara strategi, TNI harus menjadi enabler (pemungkin) bagi kemajuan bangsa. Ini artinya, TNI memliki peran aktif dalam pengamanan objek vital nasional, penanggulanan bencana, hingga pengawasan batas wilayah, dan kesemuanya berdampak langusng pada iklim investasi, dan kesejahteraan rakyat.

Kendati demikian, tampak penting untuk dicatat, bahwa kontirbusi terhadap Indonesia Maju mesti dilakukan melalui pendekatan pertahanan dan keamanan yang profesional. TNI Maju merupakan TNI yang mampu menjaga kedaulatan darat, laut, dan udara, sehingga kapal-kapal dagang kita aman, sumber daya alam terlindungi, dan seluruh warga negara merasa terjamin keselamatannya.

Dengan demikia, tema yang diusung pada HUT TNI ke-80, merupakan kompas moral, dan operasional yang menyerukan sebuah institusi pertahanan yang kuat, modern, dan dicintai rakyat, serta sekaligus terus mewaspadai dirinya sendiri agar tidak tergelincir dari khittah profesionalisme dan netralitas.  Dirgahayu TNI ke-80 Tahun.*

 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner   ke-kitaan   yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu  penghormatan kepada para p...