Menjual-Harapan

Penerbitan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 dan rencana penguatan melalui Peraturan Pemerintah pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Praktik tersebut mencerminkan autokrasi legalistik, di mana regulasi sektoral digunakan untuk melemahkan supremasi konstitusi. Analisis menunjukkan bahwa penempatan polisi aktif di jabatan sipil tanpa pengunduran diri menimbulkan ketidakadilan bagi ASN karier, mengganggu merit system, serta memperburuk kepercayaan publik terhadap birokrasi. Upaya pemerintah melegitimasi melalui PP dipandang sebagai maladministrasi yang berisiko menciptakan ketidakpastian hukum jangka panjang. Polemik ini bukan sekadar teknis administratif, melainkan pertarungan nilai antara legalitas formal dan legitimasi moral dalam administrasi negara. Oleh Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung   MENJUAL HARAPAN -  DALAM  diskursus administrasi negara modern, hukum bukan sekadar instrumen kekuasaan, melainkan batasan moral dan pro...

MENJUAL HARAPAN - Bendera merah-putih berkibar di setiap sudut negeri menjelang 17 Agustus.  Ia menjadi simbol kebanggaan, identitas, dan kemerdekaan. Akan tetapi, di balik kibaran itu, ada bayang-bayang kekuasaan yang tak terlihat , oligarki yang menyusup ke dalam jantung negara, mengatur arah tanpa suara rakyat. Oligarki bukan sekadar dominasi ekonomi, tetapi juga dominasi narasi.  Mereka menentukan apa yang layak diberitakan, siapa yang layak dipilih, dan bagaimana sejarah ditulis. Dalam sistem demokrasi yang prosedural, oligarki menjadi penentu hasil, bukan rakyat. Di balik bendera, ada yang mendanai kampanye, mengatur regulasi, dan memonopoli sumber daya.  Mereka tak perlu duduk di kursi pemerintahan, karena mereka sudah mengendalikan tombol-tombolnya. Negara menjadi panggung, dan rakyat hanya penonton. Dalam refleksi filosofis, oligarki adalah bentuk pengkhianatan terhadap kontrak sosial.  Ia merusak prinsip keadilan distributif, mengabaikan etika publik, dan m...

MENJUAL HARAPAN  - “Negeri ini lucu.”  Kalimat itu sering muncul di obrolan warung kopi, status media sosial, bahkan di ruang diskusi akademik yang mulai kehilangan kesabaran. Tapi lucu yang dimaksud bukan tentang tawa, melainkan tentang absurditas yang berulang, tentang ironi yang tak kunjung selesai. Lucu karena terlalu serius untuk ditertawakan, dan terlalu menyakitkan untuk diabaikan. Di panggung politik, kelucuan itu tampil dalam bentuk drama kekuasaan yang tak pernah kekurangan episode. Hari ini bicara soal keberpihakan rakyat, besok sibuk mengatur panggung pencitraan. Lucu, karena janji-janji kampanye sering kali lebih teatrikal daripada sinetron sore. Kita tertawa, tapi dalam hati kita tahu: ini bukan komedi, ini tragedi yang dikemas dengan humor tipis. Dalam birokrasi, kelucuan menjelma jadi prosedur yang berbelit, regulasi yang saling bertabrakan, dan pelayanan publik yang kadang lebih sibuk mengurus dokumen daripada manusia. Lucu, karena sistem yang katanya dirancan...