Menjual-Harapan

  MERAUKE, MENJUAL HARAPAN   — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI kembali menggelar Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan di Merauke, Papua Selatan, sebagai bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara. Kegiatan yang berlangsung pada tahun 2025 ini menyoroti pentingnya pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, dengan fokus khusus pada sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia . Sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, kepala kampung, petani, hingga nelayan. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa MPR berkomitmen menyasar lapisan masyarakat akar rumput yang selama ini kurang terlibat dalam diskursus kebangsaan. Dalam forum tersebut, para peserta diajak berdialog langsung mengenai tantangan keadilan sosial di Papua Selatan. Infrastruktur yang terbatas, akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata, serta ketimpangan ekonomi menjadi sorotan utama. “Keadilan sosial bukan...

MERAUKE , MENJUAL HARAPAN   - Di   tengah gempuran teknologi digital yang kian tak terbendung, Balai Kampung Bokem, Distrik Merauke, Papua Selatan, menjadi ruang perlawanan moral. Pada 5 Agustus 2025, Anggota MPR/DPR RI Dapil Papua Selatan, H. Sulaeman L. Hamzah, menggelar Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan ke-5 bersama tokoh adat, tokoh masyarakat, petani, dan nelayan. Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas kenegaraan, melainkan dialog reflektif tentang nilai-nilai dasar bangsa di tengah ancaman judi online yang meresahkan. Di hadapan 150 peserta, Sulaeman membuka ruang diskusi secara  terbuka. Salah satu peserta menyampaikan keresahannya , yaitu : sindikat judi online telah menyusup ke lingkungan mereka, melibatkan anak muda dan menciptakan kekhawatiran akan kerusakan moral yang sistemik. Pertanyaan pun mengemuka , bagaimana negara dan masyarakat bisa bersinergi menghadapi ancaman digital yang tak mengenal batas? Menjawab itu, Sulaeman memaparkan regulasi yang telah diter...

MENJUAL HARAPAN - Di tengah kekhawatiran meningkatnya polarisasi sosial dan arus ekstremisme di dunia maya maupun nyata, sosialisasi empat konsensus kebangsaan kembali menggema sebagai agenda strategis nasional. Forum ini tak hanya memperkuat pemahaman Pancasila, melainkan juga menekankan urgensi moderasi beragama sebagai jalan tengah merawat keberagaman dan menolak radikalisme. “Moderasi adalah ekspresi spiritual yang matang , bukan sekadar toleransi, akan tetapi perjumpaan aktif dengan perbedaan,” ujar anggota DPR RI H. Sulaeman L. Hamzah, pada kegiatan bertajuk “Sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan” yang berlagsung di Aula Hotel Megara, Jl. Raya Mandala, Merauke, Papua Selatan, Minggu (29/6/2025). Legislator Fraksi Partai Nasdem itu menekankan bahwa  Pancasila bukan sekadar dokumen historis, melainkan dasar hidup bersama. Sila demi sila merepresentasikan kerangka normatif untuk membangun masyarakat yang adil, plural, dan seimbang dalam iman serta kehidupan sosial. Sila pe...

MENJUAL HARAPAN - Mentari pagi menyapa lembut jendela kontrakan Bu Siti di gang sempit Bandung. Aroma kopi tubruk yang diseduh pagi-pagi buta sudah menyeruak, bercampur bau asap knalpot motor yang mulai ramai. Di ruang tengah yang sederhana, tergantung rapi sebuah pigura berisi lima simbol berbeda di bawah tulisan besar: PANCASILA. Bukan tanpa alasan Bu Siti memasang pigura itu di tempat paling mudah dilihat. Baginya, lima sila itu bukan sekadar hafalan masa sekolah, tapi pegangan hidup. Pagi itu, seperti biasa, Bu Siti bersiap membuka warung nasi kecilnya di ujung gang. Langkahnya ringan, senyumnya tulus menyapa setiap tetangga yang berpapasan. Ia tak pernah membeda-bedakan, dari tukang becak yang mangkal di dekat gang, mahasiswa kos yang sering sarapan di warungnya, hingga keluarga Pak Lurah yang kadang memesan nasi kotak untuk acara. Suatu siang, keributan kecil pecah di depan warung Bu Siti. Dua anak muda berselisih paham, nyaris adu jotos gara-gara masalah parkir motor. Bu Siti d...

Anggota DPR/MPR RI, H. Sulaeman L. Hamzah, memberikan paparan Sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan (14/5/2025) MENJUAL HARAPAN - Pilar-pilar kebangsaan yang merupakan fondasi esensial yang menopang tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terus dikumandangkan, dan disosialisasikan kepada berbagai lapisan masyarakat.  Anggota DPR/MPR RI H. Soelaiman mengatakan Pancasila sebagai salah satu pilar utama, urgensi pemahaman dan implementasinya sebagai pengingat kolektif akan jati diri bangsa.  Hal itu disampaikan pada acara kegiatan sosialisasi empat konsensus kebangsaan yang berlangsung diselenggarakan di Ke. karang Indah Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Rabu (14/5/2025).  Perserta Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan Sulaeman L. Hamzah, ini secara gamblang memaparkan bahwa Pancasila, yang terdiri dari ‘panca’ (lima) dan ‘sila’ (asas atau prinsip), bukanlah sekadar rumusan filosofis yang terpajang rapi. Ia adalah lima dasar fundamental yang menjad...

Peta yuridiksi Indonesia Oleh Silahudin MENJUAL HARAPAN - Persoalan pergulatan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, dapat dikatakan ‘sedang tidak baik-baik saja’. Peristiwa politik pemilu masih jauh dari harapan “mentahtakan” pemilik kedaulatan, persoalan hukum “masih jauh panggang api” dalam menegakkan keadilan, persoalan ekonomi masih sangat jauh dari pemerataan, persoalan pendidikan masih terbata-bata dalam mengejar ketertinggalan dan pemerataannya. Pertanyaan mendasarnya, apakah karena abai dalam mengamalkan nilai-nilai yang sudah terpatri dalam Pancasila? Atau nilai-nilai Pancasila hanya sekedar jadi “pelamis bibir” dalam pidato politik? Setiap bangsa dan negara mempunyai ukuran-ukurannya tersendiri yang menjadikan pedoman pelaksanaan langkah-langkah pembangunannya. Ukuran-ukuran tersebut sudah barang tentu pertama-tama merujuk kepada ideologi suatu negara tersebut sebagai cita-cita berbangsa dan bernegara. Konseptualisasi filsafat Filsafat itu sendiri telah mu...

Oleh Silahudin PERSOALAN kebangsaan Indonesia, mengalami ujian berat. Reformasi 1998, sebagai tonggak sejarah “bebas” dari rezim otoriter, masih belum menyerap kepada segenap aspek kehidupan. Bahkan, belakangan ini, justru klaim-klaim sektarianisme menyeruak muncul dan nyaris “menenggelamkan” identitas kebangsaan Indonesia. Pancasila sebagai falsafah bangsa, mestinya menjadi modal keunggulan bangsa, justru semakin ditinggalkan. Dalam bahasa lain, ada semacam keengganan merujuk Pancasila sebagai arah yang dapat menuntun negara bangsa ini merealisasikan tujuan bernegara, memajukan kesejahteraan umum. Padahal,  setiap bangsa dan negara memiliki ukuran-ukuran tersendiri yang menjadikan pedoman pelaksanaan langkah-langkah pembangunannya. Pembukaan  UUD 1945 merumuskan bahwa adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa sehingga penjajahan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan harus dihapuskan. Panc...