Menjual-Harapan

Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN - Ketika dana publik yang seharusnya menggerakkan pembangunan justru mengendap di bank, kita tidak sedang membicarakan angka semata. Kita sedang menghadapi krisis kepercayaan, disfungsi fiskal, dan ketidakadilan struktural dalam tata kelola negara. Hingga kuartal III tahun 2025, lebih dari Rp 234 triliun dana pemerintah daerah (Pemda) tercatat tidak terserap dan tertahan di rekening bank. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ini sebagai akibat dari rendahnya serapan belanja APBD, meski transfer dari pusat telah dilakukan tepat waktu. Pernyataan ini memicu ketegangan antarlembaga, memperlihatkan bahwa koordinasi fiskal kita belum sehat. Akar masalahnya lebih dalam. Banyak daerah menyusun anggaran tanpa mempertimbangkan kapasitas eksekusi. Proyek dirancang tanpa kesiapan lahan, SDM, atau dokumen pendukung. Sistem pengadaan yang berbelit, birokrasi yang lamban, dan minimnya partisipasi publik memperparah situasi....

  Foto istimewa Oleh Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung BELAKANGAN ini, isu dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang "tidur" di bank, seperti yang disoroti oleh Menkeu Purbaya, bukanlah sekadar anomali musiman, melainkan manifestasi kronis dari disfungsi fundamental dalam arsitektur desentralisasi fiskal kita. Angka triliunan rupiah yang mengendap, jauh dari siklus perputaran ekonomi daerah telah menjadi bukti empiris bahwa fungsi alokasi, dan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum berjalan secara optimal dan fungsional. Kritik dari pusat seringkali dibalas dengan pembelaan diri, yang argumennya cenderung bersifat teknis-prosedural, seperti lambatnya proses lelang, kesulitan regulasi pengadaan barang/jasa, atau keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di daerah. Kendati valid, pembelaan ini hanya menyentuh epistemologi (cara mendapatkan pengetahuan/realisasi) masalah, bukan ontologi (hakikat) masalah yang sebenarnya. Hakikatnya adalah a...

MENJUAL HARAPAN -  Di tengah hiruk-pikuk janji pembangunan, dan ambisi pertumbuhan ekonomi delapan persen, muncul satu nama kini santer diperbincangkan, yaitu Koperasi Merah Putih.  Koperasi Merah Putih ini, bukan sekadar program biasa, ia adalah sebuah mega proyek, sebuah harapan besar untuk membangkitkan ekonomi dari akarnya, yaitu dari desa-desa pelosok hingga pelosok negeri.  Ide dasarnya memang cemerlang, yaitu memberdayakan masyarakat desa, mendorong kemandirian, dan menggaransi ketahanan pangan. Akan tetapi, seperti layaknya proyek raksasa, ada bayangan-bayangan kritik yang mengiringi, menuntut kita untuk melihatnya dengan mata kepala yang jernih, bukan sekadar terbuai janji manis. Mimpi Besar  Pemerintah, menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh desa, dan kelurahan. Angka ini sungguh fantastis! Bayangkan, jika setiap koperasi benar-benar hidup, bergerak, dan menyejahterakan anggotanya, betapa dahsyatnya efek domino yang akan terjadi pada ekonomi nas...