Menjual-Harapan

Puan Maharani, Ketua DPR RI (Foto istimewa) MENJUAL HARAPAN — Kontingen Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang Asian Games Aichi-Nagoya 2026 . Lifter muda Rahmat Erwin Abdullah sukses mempersembahkan medali emas dari cabang angkat besi kelas 75kg putra, sekaligus memecahkan dua rekor dunia melalui angkatan clean and jerk 206 kilogram dan total angkatan 366 kilogram. Ketua DPR RI, Puan Maharani , menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. “Selamat kepada kontingen Indonesia yang terus menunjukkan prestasi terbaiknya. Tambahan medali emas membuktikan Tim Garuda bisa terus terbang tinggi,” ujar Puan dalam keterangan tertulis, Senin (28/9/2026) sebagaimana dikutip dpr.go.id. Puan menekankan bahwa keberhasilan Rahmat bukan hanya hasil kerja keras pribadi, tetapi juga buah dukungan keluarga, pelatih, dan seluruh pihak yang mendampingi. “Di balik penampilan Rahmat pada hari pertandingan, ada tahun-tahun latihan, pengorbanan, dan dukungan orang-orang terdekat. Rahmat t...

Ketua DPR RI, Puan Maharani (Foto hasil tangkapan layar dari dpr.go.id) MENJUAL HARAPAN  — Temuan Ombudsman Republik Indonesia mengenai dugaan keberadaan fasilitas istimewa bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, kembali menyoroti persoalan tata kelola pemasyarakatan. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan pembenahan secara mendasar agar praktik perlakuan khusus di lingkungan lapas dan rumah tahanan (rutan) tidak kembali berulang. Ombudsman melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu, 23 September 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan hunian dengan fasilitas yang berbeda dibandingkan blok hunian pada umumnya. Menurut Ombudsman, sejumlah bangunan yang ditemukan memiliki fasilitas seperti ruang tamu, televisi, kulkas, meja makan, serta fasilitas lain yang menyerupai hunian atau penginapan. Ombudsman juga menyebut menemukan lebih dari sepuluh bangunan serta fasili...

JAKARTA , MENJUAL HARAPAN — Wacana penetapan ambang batas parlemen ( parliamentary threshold /PT) sebesar 5 persen serta mekanisme pengusungan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dipastikan masih sebatas wacana informal . Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa angka dan klausul tersebut belum menjadi keputusan resmi lembaga legislatif . Keterangan tersebut disampaikan Puan saat merespons dinamika perkembangan revisi UU Pemilu dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026) . “Pembicaraan bahwa ambang batas PT 5 persen itu kan masih dalam tahap pembicaraan, belum secara resmi juga bahwa nantinya deal PT itu akan diusung oleh dua partai politik. Itu juga masih dalam proses wacana informal, jadi belum resmi karena nanti pembahasan resminya itu akan dibahas di DPR,” ujar politisi senior PDI-Perjuangan tersebut . Puan menjelaskan bahwa berbagai usulan mengenai reformasi...

MENJUAL HARAPAN  —Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membakar wilayah Sumatra dan Kalimantan dinilai telah mencapai taraf Kondisi Luar Biasa (KLB) . Krisis ekologis yang kini merebak ke krisis kesehatan publik dan gangguan sistem pendidikan nasional tersebut memicu desakan kuat dari Parlemen agar Pemerintah segera menggelar sinergi lintas kementerian/lembaga . Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa penanggulangan karhutla tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai operasi pemadaman api teknis di lapangan . Luasnya skala dampak menuntut mitigasi komprehensif yang mencakup penanganan medis, penyelamatan sektor pendidikan, hingga strategi pemulihan pascabencana ( post-disaster management ) . "Karhutla saat ini sudah KLB, dan kami sudah meminta kepada Pemerintah untuk melaksanakan koordinasi . (Koordinasi) bukan hanya bagaimana penanganan Karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya selesai," u...

MENJUAL HARAPAN — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, memberikan instruksi tegas kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk segera mengambil alih serta memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Pulau Kalimantan . Puan menilai, lonjakan titik panas ( hotspot ) yang kian mengkhawatirkan harus diperlakukan sebagai situasi darurat nasional yang membutuhkan intervensi cepat dan terukur . Eskalasi krisis Karhutla kali ini tercatat paling parah di Provinsi Kalimantan Tengah yang melampaui 767 titik panas , disusul Kalimantan Barat (560 titik), Kalimantan Selatan serta Kalimantan Timur (masing-masing 74 titik), dan Kalimantan Utara (3 titik) . Di sejumlah wilayah vital seperti Banjarbaru dan Kalimantan Selatan, pekatnya kabut asap bahkan telah memangkas jarak pandang ( visibility ) hingga tersisa 10 meter . Desakan Penetapan Zona Operasi Prioritas & Pengambilalihan Pusat Melihat terbatasnya kapasitas respons di tingkat lokal, ...

  MENJUAL HARAPAN — Senayan bersiap menggelar fit and proper test bagi jajaran calon petinggi Bank Indonesia (BI) . Langkah ini menyusul diterimanya Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Prabowo Subianto yang menyodorkan empat nama untuk mengisi kursi panas pimpinan bank sentral . Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan lembaga legislatif akan langsung menindaklanjuti Surpres tersebut begitu pembukaan masa persidangan dimulai pada 14 Agustus 2026 . "Nama-nama tersebut nantinya akan kami proses sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR... untuk kami pilih dan kami setujui nama-nama yang akan kami pilih untuk kemudian dilantik oleh Presiden," tegas Puan dalam konferensi pers di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026) . Paket Kandidat: Penguji Independensi Kebijakan Moneter Nama-nama yang diusulkan Istana mencerminkan kombinasi figur senior dan teknokrat kawakan di lingkaran moneter : Calon Gubernur BI: Destry Damayanti Calon Deput...

MENJUAL HARAPAN JAKARTA (Parlementaria) — Maraknya musibah dan kecelakaan kapal laut yang terjadi sepanjang tahun 2026 menjadi perhatian serius DPR RI . Ketua DPR RI, Puan Maharani , menyoroti tajam minimnya faktor keselamatan dan keamanan sistem transportasi laut di Tanah Air menyusul tragedi terbakar hebatnya KM Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep, Madura, yang menewaskan sedikitnya lima orang penumpang . Puan menyampaikan dukacita mendalam atas musibah terbakarnya KM Mutiara Sentosa II pada 2 Agustus lalu dalam pelayaran rute Surabaya–Makassar . Hingga Senin (3/8), tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 233 penumpang selamat, namun proses pencarian korban hilang masih terus berlangsung di tengah persoalan klasik ketidaksesuaian data manifes dengan jumlah penumpang riil di lapangan . "Dukacita mendalam kami sampaikan kepada seluruh korban kecelakaan KM Mutiara Sentosa II. Insiden ini harus menjadi pengingat bahwa ternyata faktor keamanan transportasi laut di Indonesi...

Puan Maharani, Ketua DPR RI (foto dok Humas DPR RI) MENJUAL HARAPAN - Ketua   DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani , mengeluarkan pernyataan keras merespons masih maraknya kasus kekerasan seksual yang menyasar anak-anak di berbagai daerah.  Puan mendesak agar seluruh pelaku ditindak tegas tanpa kompromi karena tindakan mereka telah menghancurkan masa depan generasi bangsa.   "Masih maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan adanya kerentanan ruang aman bagi anak dan perempuan, khususnya di lingkungan dengan relasi kuasa yang kuat," ujar Puan dalam keterangan resmi kepada Parlementaria   di Jakarta, Senin (4/5/2026). Soroti Kasus di Pati dan Kendari Ketua DPR RI memberikan atensi khusus pada beberapa kasus menonjol belakangan ini, di antaranya dugaan pencabulan oleh oknum TNI di Kendari, Sulawesi Tenggara, serta kasus di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo , Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam kasus di Pati, seorang pengasuh pesantren telah ditetapkan sebagai ters...

Ilustrasi beras oplosan (Foto hasil tangkapan layar dari  Kompas.com ) MENJUAL HARAPAN – Praktik pengoplosan beras premium yang marak terungkap belakangan ini mencuatkan keprihatinan luas dari berbagai pihak, mulai dari parlemen hingga akademisi. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut fenomena ini sebagai bentuk kejahatan ekonomi yang merugikan rakyat kecil dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional. “Rakyat jangan menjadi korban dari pasar yang tidak jujur. Apalagi di tengah tekanan ekonomi, praktik curang seperti ini adalah bentuk pembohongan publik,” tegas Puan seperti dikutip Kompas.com   (14/7/2025). Ia mendesak negara untuk bertindak tegas melawan mafia pangan dan pelaku usaha nakal yang melanggar etika dan hukum. Puan menekankan bahwa masalah ini tidak semata-mata soal perdagangan, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat atas pangan yang layak, aman, dan jujur secara informasi. Ia menyerukan reformasi sistem pelabelan dan pengawasan mu...