Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label Ketua DPR RI

Estafet Kepemimpinan Bank Sentral: DPR Siap Uji Calon Pilihan Presiden Prabowo

  MENJUAL HARAPAN — Senayan bersiap menggelar fit and proper test bagi jajaran calon petinggi Bank Indonesia (BI) . Langkah ini menyusul diterimanya Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Prabowo Subianto yang menyodorkan empat nama untuk mengisi kursi panas pimpinan bank sentral . Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan lembaga legislatif akan langsung menindaklanjuti Surpres tersebut begitu pembukaan masa persidangan dimulai pada 14 Agustus 2026 . "Nama-nama tersebut nantinya akan kami proses sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR... untuk kami pilih dan kami setujui nama-nama yang akan kami pilih untuk kemudian dilantik oleh Presiden," tegas Puan dalam konferensi pers di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026) . Paket Kandidat: Penguji Independensi Kebijakan Moneter Nama-nama yang diusulkan Istana mencerminkan kombinasi figur senior dan teknokrat kawakan di lingkaran moneter : Calon Gubernur BI: Destry Damayanti Calon Deput...

Darurat Keselamatan Pelayaran Nasional: Ketua DPR RI Puan Maharani Desak Penetapan Target Nasional Penurunan Kecelakaan Kapal

MENJUAL HARAPAN JAKARTA (Parlementaria) — Maraknya musibah dan kecelakaan kapal laut yang terjadi sepanjang tahun 2026 menjadi perhatian serius DPR RI . Ketua DPR RI, Puan Maharani , menyoroti tajam minimnya faktor keselamatan dan keamanan sistem transportasi laut di Tanah Air menyusul tragedi terbakar hebatnya KM Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep, Madura, yang menewaskan sedikitnya lima orang penumpang . Puan menyampaikan dukacita mendalam atas musibah terbakarnya KM Mutiara Sentosa II pada 2 Agustus lalu dalam pelayaran rute Surabaya–Makassar . Hingga Senin (3/8), tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 233 penumpang selamat, namun proses pencarian korban hilang masih terus berlangsung di tengah persoalan klasik ketidaksesuaian data manifes dengan jumlah penumpang riil di lapangan . "Dukacita mendalam kami sampaikan kepada seluruh korban kecelakaan KM Mutiara Sentosa II. Insiden ini harus menjadi pengingat bahwa ternyata faktor keamanan transportasi laut di Indonesi...

Puan Maharani Desak Sanksi Maksimal bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak

Puan Maharani, Ketua DPR RI (foto dok Humas DPR RI) MENJUAL HARAPAN - Ketua   DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani , mengeluarkan pernyataan keras merespons masih maraknya kasus kekerasan seksual yang menyasar anak-anak di berbagai daerah.  Puan mendesak agar seluruh pelaku ditindak tegas tanpa kompromi karena tindakan mereka telah menghancurkan masa depan generasi bangsa.   "Masih maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan adanya kerentanan ruang aman bagi anak dan perempuan, khususnya di lingkungan dengan relasi kuasa yang kuat," ujar Puan dalam keterangan resmi kepada Parlementaria   di Jakarta, Senin (4/5/2026). Soroti Kasus di Pati dan Kendari Ketua DPR RI memberikan atensi khusus pada beberapa kasus menonjol belakangan ini, di antaranya dugaan pencabulan oleh oknum TNI di Kendari, Sulawesi Tenggara, serta kasus di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo , Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam kasus di Pati, seorang pengasuh pesantren telah ditetapkan sebagai ters...

Mafia Beras Oplosan Rugikan Negara Rp 100 Triliun, DPR Minta Penegakan Hukum Tegas

Ilustrasi beras oplosan (Foto hasil tangkapan layar dari  Kompas.com ) MENJUAL HARAPAN – Praktik pengoplosan beras premium yang marak terungkap belakangan ini mencuatkan keprihatinan luas dari berbagai pihak, mulai dari parlemen hingga akademisi. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut fenomena ini sebagai bentuk kejahatan ekonomi yang merugikan rakyat kecil dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional. “Rakyat jangan menjadi korban dari pasar yang tidak jujur. Apalagi di tengah tekanan ekonomi, praktik curang seperti ini adalah bentuk pembohongan publik,” tegas Puan seperti dikutip Kompas.com   (14/7/2025). Ia mendesak negara untuk bertindak tegas melawan mafia pangan dan pelaku usaha nakal yang melanggar etika dan hukum. Puan menekankan bahwa masalah ini tidak semata-mata soal perdagangan, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat atas pangan yang layak, aman, dan jujur secara informasi. Ia menyerukan reformasi sistem pelabelan dan pengawasan mu...