DPR Minta Pemerintah Tetapkan Koordinasi Lintas Kementerian Sikapi Karhutla: Dampaknya Sudah Mencapai Level KLB

MENJUAL HARAPAN —Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membakar wilayah Sumatra dan Kalimantan dinilai telah mencapai taraf Kondisi Luar Biasa (KLB). Krisis ekologis yang kini merebak ke krisis kesehatan publik dan gangguan sistem pendidikan nasional tersebut memicu desakan kuat dari Parlemen agar Pemerintah segera menggelar sinergi lintas kementerian/lembaga.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa penanggulangan karhutla tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai operasi pemadaman api teknis di lapangan. Luasnya skala dampak menuntut mitigasi komprehensif yang mencakup penanganan medis, penyelamatan sektor pendidikan, hingga strategi pemulihan pascabencana (post-disaster management).

"Karhutla saat ini sudah KLB, dan kami sudah meminta kepada Pemerintah untuk melaksanakan koordinasi. (Koordinasi) bukan hanya bagaimana penanganan Karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya selesai," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Krisis Kesehatan dan Gangguan Pendidikan

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lonjakan titik panas (hotspot) dan titik api secara signifikan terkonsentrasi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Meskipun wilayah Riau, Sumatra Selatan, dan Jambi mencatatkan penurunan tren titik api, dampaknya terhadap populasi sipil di wilayah-wilayah tersebut tetap berada dalam tingkat yang mengkhawatirkan.

Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengonfirmasi bahwa eksposur kabut asap pekat telah berdampak langsung pada sedikitnya 3,4 juta jiwa yang tersebar di tujuh provinsi: Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Dampak klinis yang paling dominan meliputi lonjakan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), serangan asma, iritasi kulit, hingga konjungtivitis.

Di sektor pendidikan, paparan polusi udara akibat asap kebakaran telah memaksa sejumlah pemerintah daerah menghentikan proses pembelajaran tatap muka dan memberlakukan kembali sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) guna melindungi keselamatan para siswa.

Ancaman Keanekaragaman Hayati dan Pengawasan Parlemen

Dampak sistemik karhutla turut mengancam kelestarian habitat satwa liar yang dilindungi. Kasus kritis ditemukan di Desa Laman Satong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, di mana seekor orangutan ditemukan dalam kondisi lemas tak sadarkan diri di areal perkebunan warga akibat menghirup asap pekat yang merusak habitat aslinya.

Menanggapi kompleksitas persoalan ini, DPR RI merencanakan mekanisme pengawasan yang mengintegrasikan fungsi berbagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) atau komisi terkait. Puan menyebut pimpinan DPR akan menggelar rapat koordinasi internal untuk memastikan pengawasan terhadap respons pemerintah berjalan efisien dan tidak tumpang tindih.

"Ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi memang harus koordinasi bersama. Di kami pun nanti pimpinan akan melakukan rapat koordinasi bagaimana kemudian penanganannya supaya lintas kementerian dan lintas komisi," tegas Puan, sembari menekankan pentingnya komitmen mitigasi jangka panjang. (*Sjs_267)

Sumber berita asli: dpr.go.id “Karhutla Berdampak ke Sektor Pendidikan Hingga Kesehatan, Puan Minta Penanganan Lintas Kementerian” (diakses dan direkonstruksi, 5/9/2026)