Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN — Panitia Kerja (Panja) RUU Statistik Komisi X DPR RI menemukan fakta krusial di lapangan terkait masih maraknya penolakan dari sebagian kelompok masyarakat terhadap proses pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) . Penolakan ini dikhawatirkan dapat mendistorsi kualitas data statistik nasional yang menjadi kompas utama penyusunan berbagai kebijakan strategis negara . Merespons temuan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, menyerukan gerakan sadar statistik nasional dan mendesak partisipasi aktif publik dalam menyukseskan agenda pendataan, termasuk Sensus Ekonomi 2026 . Menurut legislator senior ini, kejujuran masyarakat dalam memberikan data kepada petugas di lapangan adalah kunci mutlak melahirkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran dan berkeadilan . Penegasan tersebut disampaikan Ferdiansyah di sela-sela Kunjungan Kerja Panja RUU Statistik ke Kantor BPS Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Jumat (3/7/2026) . Kunjungan ini sengaja digelar untuk m...

MENJUAL HARAPAN – Ruang digital Indonesia dilaporkan mulai dibanjiri disinformasi dan hoaks terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 . Narasi sesat yang marak beredar di media sosial tersebut sukses memicu kepanikan dan resistensi di kalangan pelaku ekonomi, yang kini dihantui ketakutan bahwa data sensus akan dijadikan alat pemeras pajak oleh pemerintah . Melihat turbulensi komunikasi publik ini, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, langsung mengambil sikap tegas saat memimpin Kunjungan Kerja di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (3/7/2026) . Parlemen mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah untuk segera merancang strategi lawan narasi ( counter-narrative ) secara radikal, masif, dan tepat sasaran . "Ada disinformasi terkait dampak sensus yang tidak sepenuhnya benar di media sosial, ini harus segera diluruskan . Komunikasi publik yang payah hanya akan membuat responden ketakutan. Sebaliknya, informasi yang tepat akan membuat mereka tenang, nyaman, dan berse...

MENJUAL HARAPAN – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di lapangan rupanya masih diwarnai oleh resistensi dan kecurigaan publik . Anggota masyarakat di berbagai daerah dilaporkan enggan memberikan data yang jujur karena didera kecemasan emosional: takut bantuan sosial (bansos) mereka dicabut, atau tagihan pajak mereka tiba-tiba melonjak . Fenomena psikologi sosial-ekonomi ini mengemuka dalam Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Barat , Kota Padang , Jumat (3/7/2026) . Merespons realitas tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati , mendesak pemerintah dan BPS untuk merombak total strategi edukasi publik dan memperkuat aspek perlindungan hukum bagi para petugas sensus . "Masyarakat tidak boleh dibiarkan merasa takut bahwa apa yang mereka sampaikan nanti akan membuat pajaknya tinggi atau membuat mereka kehilangan hak bansos . Edukasi radikal harus dilakukan terus-menerus agar publik sadar bahwa data ini murni untuk fon...