Disinformasi Medsos Jegal Sensus Ekonomi 2026, DPR Desak Counter-Narrative Masif untuk Redam Kepanikan Pelaku Usaha

MENJUAL HARAPAN – Ruang digital Indonesia dilaporkan mulai dibanjiri disinformasi dan hoaks terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Narasi sesat yang marak beredar di media sosial tersebut sukses memicu kepanikan dan resistensi di kalangan pelaku ekonomi, yang kini dihantui ketakutan bahwa data sensus akan dijadikan alat pemeras pajak oleh pemerintah.

Melihat turbulensi komunikasi publik ini, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, langsung mengambil sikap tegas saat memimpin Kunjungan Kerja di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (3/7/2026). Parlemen mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah untuk segera merancang strategi lawan narasi (counter-narrative) secara radikal, masif, dan tepat sasaran.

"Ada disinformasi terkait dampak sensus yang tidak sepenuhnya benar di media sosial, ini harus segera diluruskan. Komunikasi publik yang payah hanya akan membuat responden ketakutan. Sebaliknya, informasi yang tepat akan membuat mereka tenang, nyaman, dan bersedia memberikan data yang jujur apa adanya," tegas Hetifah kepada Parlementaria.

Melawan Ketakutan Fiskal: Sensus Bukan Alat "Berburu di Kebun Binatang"

Hetifah mengakui, sasaran empuk dari hoaks siber ini adalah para pelaku ekonomi—terutama sektor UMKM dan menengah—yang sensitif terhadap isu perpajakan. Muncul persepsi keliru di lini masa bahwa sensus ini adalah operasi intelijen fiskal terselubung untuk menaikkan nilai pajak sepihak.

DPR mengingatkan BPS bahwa memperluas jangkauan baliho saja tidak akan cukup untuk meredam hoaks di era algoritma media sosial. Dibutuhkan pendekatan komunikasi yang tersegmentasi dan persuasif sesuai dengan psikologi karakteristik pelaku usaha.

"Ini yang perlu disosialisasikan lebih gencar kembali: bahwa sensus ini pada akhirnya justru akan melahirkan kebijakan yang menguntungkan dan tepat sasaran bagi para pelaku ekonomi, bukan merugikan mereka," tambah politisi perempuan tersebut.

Apresiasi untuk Petugas di Garis Depan "Perang Informasi"

Di tengah gempuran ketidakpercayaan publik akibat disinformasi, Komisi X DPR RI memberikan apresiasi dan suntikan moral yang tinggi bagi para petugas Sensus Ekonomi 2026 di lapangan. Mereka dinilai tetap menunjukkan profesionalisme tinggi meskipun harus menghadapi tantangan berlapis, mulai dari letih fisik hingga resistensi verbal dari warga yang termakan hoaks.

"Kami memberikan semangat kepada para petugas untuk tetap bekerja secara profesional dan sungguh-sungguh. Dedikasi mereka adalah kunci lahirnya data ekonomi yang akurat, valid, dan terbarukan sebagai landasan utama pembangunan nasional," pungkas Hetifah.

Bagi parlemen, pertarungan memenangkan kepercayaan publik dalam Sensus Ekonomi 2026 adalah harga mati. Sebab, jika negara kalah oleh disinformasi di media sosial, maka hasil data yang diperoleh akan cacat, dan kebijakan ekonomi Indonesia ke depan dipertaruhkan. (*S_267)

Sumber Berita: dpr.go.id “Komisi X Dorong Edukasi Publik untuk Tangkal Disinformasi Sensus Ekonomi" (diakses, 5/7/2026)

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...

Baca selengkapnya

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...

Baca selengkapnya

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner ke-kitaan yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu penghormatan kepada para p...

Baca selengkapnya

Menjual-Harapan

Cari Blog Ini