Langsung ke konten utama

Disinformasi Medsos Jegal Sensus Ekonomi 2026, DPR Desak Counter-Narrative Masif untuk Redam Kepanikan Pelaku Usaha

MENJUAL HARAPAN – Ruang digital Indonesia dilaporkan mulai dibanjiri disinformasi dan hoaks terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Narasi sesat yang marak beredar di media sosial tersebut sukses memicu kepanikan dan resistensi di kalangan pelaku ekonomi, yang kini dihantui ketakutan bahwa data sensus akan dijadikan alat pemeras pajak oleh pemerintah.

Melihat turbulensi komunikasi publik ini, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, langsung mengambil sikap tegas saat memimpin Kunjungan Kerja di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (3/7/2026). Parlemen mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah untuk segera merancang strategi lawan narasi (counter-narrative) secara radikal, masif, dan tepat sasaran.

"Ada disinformasi terkait dampak sensus yang tidak sepenuhnya benar di media sosial, ini harus segera diluruskan. Komunikasi publik yang payah hanya akan membuat responden ketakutan. Sebaliknya, informasi yang tepat akan membuat mereka tenang, nyaman, dan bersedia memberikan data yang jujur apa adanya," tegas Hetifah kepada Parlementaria.

Melawan Ketakutan Fiskal: Sensus Bukan Alat "Berburu di Kebun Binatang"

Hetifah mengakui, sasaran empuk dari hoaks siber ini adalah para pelaku ekonomi—terutama sektor UMKM dan menengah—yang sensitif terhadap isu perpajakan. Muncul persepsi keliru di lini masa bahwa sensus ini adalah operasi intelijen fiskal terselubung untuk menaikkan nilai pajak sepihak.

DPR mengingatkan BPS bahwa memperluas jangkauan baliho saja tidak akan cukup untuk meredam hoaks di era algoritma media sosial. Dibutuhkan pendekatan komunikasi yang tersegmentasi dan persuasif sesuai dengan psikologi karakteristik pelaku usaha.

"Ini yang perlu disosialisasikan lebih gencar kembali: bahwa sensus ini pada akhirnya justru akan melahirkan kebijakan yang menguntungkan dan tepat sasaran bagi para pelaku ekonomi, bukan merugikan mereka," tambah politisi perempuan tersebut.

Apresiasi untuk Petugas di Garis Depan "Perang Informasi"

Di tengah gempuran ketidakpercayaan publik akibat disinformasi, Komisi X DPR RI memberikan apresiasi dan suntikan moral yang tinggi bagi para petugas Sensus Ekonomi 2026 di lapangan. Mereka dinilai tetap menunjukkan profesionalisme tinggi meskipun harus menghadapi tantangan berlapis, mulai dari letih fisik hingga resistensi verbal dari warga yang termakan hoaks.

"Kami memberikan semangat kepada para petugas untuk tetap bekerja secara profesional dan sungguh-sungguh. Dedikasi mereka adalah kunci lahirnya data ekonomi yang akurat, valid, dan terbarukan sebagai landasan utama pembangunan nasional," pungkas Hetifah.

Bagi parlemen, pertarungan memenangkan kepercayaan publik dalam Sensus Ekonomi 2026 adalah harga mati. Sebab, jika negara kalah oleh disinformasi di media sosial, maka hasil data yang diperoleh akan cacat, dan kebijakan ekonomi Indonesia ke depan dipertaruhkan. (*S_267)

Sumber Berita: dpr.go.id “Komisi X Dorong Edukasi Publik untuk Tangkal Disinformasi Sensus Ekonomi" (diakses, 5/7/2026)


Baca juga:

Sensus Ekonomi 2026 Dibayangi Ketakutan Warga, DPR Desak Jaminan Proteksi Petugas dan Edukasi Radikal 


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Prabowo Angkat 26 Anggota Wantimpres, Pratikno Jadi Ketua

Presiden Prabowo Subianto resmi menangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia pada Jumat, 2 Oktober 2026 di Istana Negara, Jakarta. Foto: BPMI Setpres/Kris MENJUAL HARAPAN — Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Dalam susunan baru tersebut, Pratikno ditetapkan sebagai Ketua merangkap anggota, Muhammad Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, dan Muhammad Qodari sebagai Sekretaris merangkap anggota. Pengangkatan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia . Pelantikan 26 anggota Wantimpres itu menandai terbentuknya susunan baru lembaga yang memiliki posisi sebagai bagian dari mekanisme pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan. 26 Nama dalam Susunan Wantimpres Berdasarka...

Drama 8 Gol di Giuseppe Meazza, Inter Milan Comeback dan Libas Udinese 5-3

MENJUAL HARAPAN — Pertandingan spektakuler diwarnai hujan delapan gol tersaji pada giornata ke-4 Serie A 2026/2027 saat Inter Milan menjamu Udinese di Stadion Giuseppe Meazza, Selasa (15/9/2026) dini hari WIB. Sempat tertinggal dua gol lebih dulu, Nerazzurri berhasil bangkit dan mengunci kemenangan dramatis 5-3. Laga dimulai dengan kejutan dari tim tamu. Udinese tampil menggebrak sejak awal babak pertama dan membuat publik tuan rumah terhenyak lewat gol cepat James Abankwah pada menit ke-9. Tujuh menit berselang, giliran Jürgen Ekkelenkamp yang mengoyak jala Inter pada menit ke-16, mengubah skor menjadi 0-2 untuk keunggulan Udinese. Tersengat oleh dua gol kejutan tersebut, Inter Milan langsung merespons dengan menaikkan tempo permainan. Usaha keras anak-asuh tuan rumah akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26 lewat aksi Carlos Augusto yang memperkecil kedudukan. Gelombang serangan Inter berlanjut hingga Nicolò Barella sukses menyamakan skor menjadi 2-2 di menit ke-35. Keduduka...

Anomali Tata Kelola dan Paradoks Kebijakan: Menagih Kehadiran Negara dalam Dialektika Hukum, Agraria, dan Pendidikan

Ringkasan Esai 1.       Pendahuluan: Membingkai perdebatan hukum, agraria, dan pendidikan dalam kerangka sosiologi politik dan tata kelola pemerintahan ( good governance ). 2.       Bedah Isu 1 (RUU Perampasan Aset): Mengkritik penyelewengan barang rampasan oleh oknum aparat dan menagih transparansi digital. 3.       Bedah Isu 2 (Uji Materiil KUHAP 2025): Menganalisis potensi hegemoni Polri atas PPNS serta risiko diskresi penggeledahan tanpa izin ( due process of law ). 4.       Bedah Isu 3 (Reforma Agraria): Menganalisis efektivitas kelembagaan LPRA langsung di bawah Presiden dalam meredistribusi tanah dan menyelesaikan konflik. 5.       Bedah Isu 4 (Dekolonisasi RUU Sisdiknas): Mengulas pemikiran Bonnie Triyana mengenai pentingnya menghapus bias kolonial terhadap penganut kepercayaan. 6.       Bedah Isu 5 (KIP Kuliah & Pagu Angg...