Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label dpr ri

Harmoni Beragama dan Budaya: Kunci Rahasia Salatiga Rajai Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah

MENJUAL HARAPAN — Di tengah kompleksitas pembangunan daerah, Kota Salatiga berhasil membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak melulu soal angka dan infrastruktur fisik. Fondasi utama kemajuan justru tertanam kuat pada modal sosialnya: kerukunan dan toleransi antarwarga . Apresiasi tinggi ini disampaikan oleh Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Cellica Nurrachadiana , dalam kunjungan kerjanya di Salatiga, Minggu (21/6/2026) . Ia menggarisbawahi keberhasilan Salatiga yang sukses menduduki peringkat teratas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah . Angka IPM di Atas 86: Sebuah Pencapaian Langka Bukan rahasia lagi di kalangan pengamat kebijakan publik bahwa mendongkrak angka IPM adalah tantangan yang teramat berat. Parameter yang diukur sangat kompleks, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, fasilitas infrastruktur, hingga pendapatan per kapita . "Naik satu digit saja itu sangat sulit sekali karena parameternya...

KPK Diminta Usut Tuntas Dugaan Korupsi Perizinan WNA di Bali

MENJUAL HARAPAN – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Imigrasi Denpasar dan Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, terkait dugaan kasus pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA), mendapat dukungan sekaligus dorongan agar penyidikan tidak berhenti pada penggeledahan semata. Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, meminta KPK memperluas penyelidikan dengan memeriksa seluruh pejabat imigrasi yang terkait dalam proses penerbitan visa maupun izin tinggal di Bali. Menurutnya, dugaan penyimpangan di sektor keimigrasian tidak hanya berdampak pada tata kelola pemerintahan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Bali. “KPK tidak boleh hanya berhenti pada penggeledahan. Pemeriksaan harus diperluas kepada pejabat-pejabat imigrasi yang memiliki keterkaitan dengan penerbitan visa dan izin tinggal,” ujar Parta dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (21/6/2026). Politikus PDI Perjuangan tersebut menilai p...

Diplomasi di Atas Mobil Komando: Pimpinan DPR Jamin Kebebasan Mahasiswa dan Beberkan Penghematan Anggaran

  Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menghampiri aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/6/2026) malam (foto dok dpr.go.id) MENJUAL HARAPAN – Ketegangan di depan gerbang Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, akhirnya menemui titik terang pada Jumat (19/6/2026) malam. Setelah menggelar pertemuan tertutup di Ruang Abdul Muis pada sore harinya, unsur Pimpinan DPR RI memilih langkah berani dengan langsung turun ke jalan, menghampiri reriuhan massa demonstran yang bertahan hingga larut. Di bawah pengawalan ketat sekitar pukul 19.28 WIB, dua Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Fraksi Partai Gerindra) dan Saan Mustopa (Fraksi Partai Nasdem), tampak membelah kerumunan bersama pimpinan Komisi III. Tanpa sekat, mereka naik ke atas mobil komando untuk mengumumkan langsung hasil kesepakatan dan langkah nyata yang diambil parlemen demi menjawab empat tuntutan krusial mahasiswa. "Beberapa aspirasi yang ditujukan kepada DPR, kami juga sudah sampaikan. Da...

Menjembatani Parlemen dan Jalanan: Ketika Aspirasi Mahasiswa Dijawab Telepon Langsung ke Menteri

Foto dok dpr.go.id MENJUAL HARAPAN – Kompleks Parlemen Senayan kembali riuh. Jumat (19/6/2026), gelombang unjuk rasa mahasiswa dari berbagai universitas memadati gerbang rumah rakyat. Membawa jargon perlawanan " Tritura Kembali " dan " Reformasi Belum Selesai ", perwakilan dari Universitas Trisakti , Universitas Esa Unggul, Universitas Mercu Buana, Universitas Dian Nusantara, serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menuntut suara mereka didengar. Namun, alih-alih berakhir dengan kebuntuan di balik pagar besi, aksi kali ini melahirkan sebuah momen diplomasi politik yang menarik di dalam ruangan. Pimpinan DPR RI memilih langsung turun gelanggang, menemui perwakilan mahasiswa secara tatap muka untuk mencairkan ketegangan. Komitmen Dialog Tanpa Eskalasi Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Saan Mustopa , menegaskan bahwa lembaga legislatif berkomitmen penuh untuk menjadi jembatan hidup antara kepentingan masyarakat dan pemerin...

"Kontrak Sosial" Delapan Pilar dalam RUU Polri

MENJUAL HARAPAN - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) baru saja memasuki babak baru. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002, telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (9/6/2026). Tentu, dokumen setebal ratusan halaman, menjanjikan transformasi besar. Akan tetapi, pertanyaannya tetap sama: apakah ini benar-benar revolusi mental institusional, atau sekadar tambal sulam birokrasi? RUU tersebut, bukan sekadar revisi pasal-pasal mati. Hal ini merupakan "kontrak sosial" baru antara polisi dan rakyat. Setidaknya ada delapan pilar yang menjadi tulang punggung perubahan ini, mulai dari usia pensiun yang lebih adaptif, hingga internalisasi kurikulum yang humanis. Delapan Fokus Pembaruan Poin pertama hingga kedelapan dalam revisi ini, sejatinya sedang mencoba melakukan "operasi jantung" terhadap kultur Polri. Dengan menegaskan arah transformasi yang transparan dan profesional, Polri ingin keluar dari bayang-bayang...

DPR dan Pemerintah Percepat Perbaikan Tata Kelola Ekspor

  Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat agenda Konferensi Pers yang didampingi oleh Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria bersama awak media di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026) (foto hasil tangkapan layar dari dpr.go.id) MENJUAL HARAPAN - Di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026), suasana konferensi pers terasa berbeda. Bukan sekadar agenda rutin, melainkan sebuah pernyataan arah kebijakan ekonomi nasional. DPR RI bersama pemerintah menegaskan langkah percepatan perbaikan tata kelola ekspor sebagai strategi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi negara. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad , tampil bersama jajaran pejabat tinggi: Mensesneg Prasetyo Hadi , Menteri ESDM Bahlil Lahadalia , Menteri Hukum Supratman Andi Agtas , serta COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria . Kehadiran lintas sektor ini mencermi...

Reformasi Tata Kelola Bursa: DPR RI Tegaskan Peran Pengawasan Pasar Modal

  Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers  yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026) (Foto dok dpr.go.id) JAKARTA, MENJUAL HARAPAN  – DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal reformasi tata kelola pasar modal Indonesia dengan memperkuat fungsi pengawasan Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Sufmi Dasco Ahmad , dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, usai pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan jajaran direksi baru BEI periode 2026–2030, Kamis (18/6/2026). Dasco menekankan bahwa koordinasi antara DPR, OJK, dan direksi baru BEI menjadi langkah strategis untuk memastikan tata kelola bursa lebih transparan dan akuntabel. “Kami sudah melakukan diskusi panjang dengan OJK dan Direktur Bursa yang baru untuk membenahi tata kelola bursa sehingga lebih baik ke depannya,” ujarnya. OJK Umumkan D...

Menjaga Paru-Paru Jawa: Panja RUU Kehutanan Desak Penguatan Perhutani dan Kembalikan Batas Hutan 30 Persen

MENJUAL HARAPAN — Masa depan ekologi Pulau Jawa kini berada di persimpangan jalan . Di tengah kepungan industri dan tekanan pemanfaatan lahan, Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan DPR RI melempar sinyal kuat untuk memperketat benteng perlindungan hijau yang tersisa . Langkah ini dibarengi dengan desakan restrukturisasi kelembagaan Perhutani dan pemulihan hak-hak masyarakat desa hutan . Anggota Komisi IV DPR RI, Dadang M. Naser, menyatakan bahwa revisi undang-undang ini harus menjadi momentum krusial untuk mengembalikan marwah kelembagaan kehutanan . Komisi IV mendorong agar Perhutani mempererat kembali kemitraannya dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) melalui program perhutanan sosial . “Kami dari Komisi IV DPR RI bersama jejaring kehutanan di Jawa Timur membahas berbagai persoalan strategis, termasuk penguatan kelembagaan Perhutani agar saling bersahutan, saling mengisi, saling berkoordinasi, dan saling menguatkan,” tegas D...