Menjual-Harapan

Foto: detikcom MENJUAL HARAPAN   – Badan   Legislasi (Baleg) DPR RI mempercepat langkah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat . Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan , me negaskan bahwa aturan ini sangat krusial sebagai bentuk pengakuan negara terhadap entitas yang telah memiliki peradaban dan sistem nilai sendiri jauh sebelum Indonesia merdeka . Poin Strategis RUU Masyarakat Adat Dalam pertemuan yang digelar di Padang, Sumatera Barat, Rabu (6/5/2026), muncul beberapa catatan penting terkait urgensi regulasi ini: l  Mengisi Kekosongan Hukum:   Meski eksistensi masyarakat adat diakui konstitusi, hingga kini belum ada payung hukum setingkat undang-undang yang mengatur mereka secara komprehensif. l  Kedaulatan Ekonomi:   RUU ini diharapkan menjadi fondasi bagi "demokrasi ekonomi", di mana rakyat dan masyarakat adat memiliki kedaulatan atas pengelolaan sumber daya mereka sendiri. l  Tantangan Politik Hukum:   Bob Hasan mengakui...

Wakil Komisi V DPR RI, Ridwan Bae (Foto hasil tangkapan layar dari dpr.go.id) MENJUAL HARAPAN   – Komisi V DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah untuk menurunkan biaya potongan platform (aplikator) o jek online dari 20% menjadi 8% . Kebijakan ini dipandang sebagai so lusi nyata untuk meningkatkan pendapatan bersih dan kesejahteraan para mitra pengemudi . Poin-Poin Utama Dukungan DPR Apresiasi Instruksi Presiden:   Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae , mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penyesuaian tarif potongan ini. Ia menilai langkah tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap pekerja sektor informal digital. Kepatuhan Aplikator:   Legislator Fraksi Partai Golkar ini menegaskan bahwa jika aturan ini sudah diresmikan, seluruh perusahaan aplikasi wajib patuh . Kebijakan ini tidak boleh sekadar menjadi wacana, melainkan harus diimplementasikan secara konsisten di lapangan. Pengawasan Ketat:   DPR berencana me...

TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI (foto hasil tangkapan layar dari gesuri.id) MENJUAL HARAPAN   — Rencana Indonesia memboyong kapal induk Giuseppe Garibaldi   (C551) dari Italia kini tengah menjadi sorotan tajam. Meski berstatus hibah alias cuma-cuma, proyek ini dikhawatirkan akan menjadi beban finansial jangka panjang bagi kas negara. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, memperingatkan pemerintah agar tidak terbuai dengan label "gratis". Merujuk pada realitas pengadaan militer global, ia menegaskan bahwa seringkali tidak ada yang lebih mahal daripada barang yang diberikan secara cuma-cuma. Angka Fantastis di Balik Pemeliharaan Kekhawatiran Senayan bukan tanpa alasan. Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan The National Interest : Biaya Rutin : Angkatan Laut Italia harus mengeluarkan sekitar 5 juta euro atau setara Rp101 miliar per tahun   hanya untuk biaya perawatan rutin. Efisiensi Italia : Dengan menghibahkan kapal ini, Italia justru menghemat biaya pembong...

  MENJUAL HARAPAN   –  Sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan kembali digelar di Papua Selatan. Kali ini, Anggota MPR/DPR RI dari Dapil Papua Selatan, H. Sulaeman L Hamzah, hadir langsung di K p. Kaliki, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, pada 10 Februari 2026. Acara yang dihadiri sekitar 150 peserta ini menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, relawan, dan warga setempat. Empat konsensus kebangsaan—Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—dijadikan landasan utama dalam kegiatan ini. Sulaeman menekankan bahwa sosialisasi bukan sekadar formalitas, melainkan wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Majelis Permusayawaratan Rakyat ( MPR )  memiliki tugas memasyarakatkan Pancasila dan UUD 1945, mengkaji sistem ketatanegaraan, serta menyerap aspirasi rakyat. Sosialisasi ini menjadi salah satu cara agar masyarakat merasa dekat dengan wakilnya , dan dapat ...

MENJUAL HARAPAN   – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, pada Selasa (27/1/2026). Agenda utama dalam pertemuan ini , adalah pengambilan keputusan resmi atas hasil uji kelayakan dan kepatutan ( fit and proper test ) Thomas Djiwandono, yang akrab disapa Tommy, sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, didampingi oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal. Berdasarkan laporan Sekretariat Jenderal, sidang dinyatakan mencapai kuorum dengan kehadiran 339 dari total 580 anggota DPR RI, di mana 220 anggota hadir secara fisik dan 119 lainnya menyatakan izin. Selain pengesahan Deputi Gubernur BI dari Komisi XI, terdapat beberapa agenda krusial lainnya yang dibahas dalam paripurna tersebut, antara lain: Ombudsman RI:  Laporan Komisi II mengenai hasil seleksi calon anggota Ombudsman RI untuk periode 2026-2031. Reformasi Po...