| TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI (foto hasil tangkapan layar dari gesuri.id) |
MENJUAL HARAPAN — Rencana Indonesia memboyong kapal induk Giuseppe Garibaldi (C551) dari Italia kini tengah menjadi sorotan tajam. Meski berstatus hibah alias cuma-cuma, proyek ini dikhawatirkan akan menjadi beban finansial jangka panjang bagi kas negara.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, memperingatkan pemerintah agar tidak terbuai dengan label "gratis". Merujuk pada realitas pengadaan militer global, ia menegaskan bahwa seringkali tidak ada yang lebih mahal daripada barang yang diberikan secara cuma-cuma.
Angka Fantastis di Balik Pemeliharaan
Kekhawatiran Senayan bukan tanpa alasan. Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan The National Interest:
- Biaya Rutin: Angkatan Laut Italia harus mengeluarkan sekitar 5 juta euro atau setara Rp101 miliar per tahun hanya untuk biaya perawatan rutin.
- Efisiensi Italia: Dengan menghibahkan kapal ini, Italia justru menghemat biaya pembongkaran aset (scrapping) yang mencapai 19 juta euro atau sekitar Rp387 miliar.
- Beban Baru: Biaya-biaya tersebut otomatis akan berpindah ke pundak APBN Indonesia, di luar biaya operasional harian yang tidak sedikit.
Usia Uzur dan Masalah Kecocokan
Kapal yang mulai bertugas sejak 1985 ini dinilai sudah berada di ujung masa pakainya. Dengan usia mencapai 40 tahun, masa operasionalnya diperkirakan tinggal 10 tahun lagi, itu pun jika Indonesia bersedia menggelontorkan dana besar untuk modernisasi radar dan sistem persenjataan.
Tak hanya soal biaya, TB Hasanuddin juga menyoroti masalah teknis yang fatal:
- Suku Cadang: Kapal ini dirancang untuk pesawat tempur jenis STOVL AV-8B Harrier II.
- Ketidakcocokan: Armada udara Indonesia saat ini (F-16, Sukhoi, Rafale) tidak kompatibel dengan spesifikasi kapal tersebut.
- Risiko Logistik: Mengingat pesawat Harrier II mulai dipensiunkan secara global, Indonesia berisiko kesulitan mendapatkan dukungan logistik di masa depan.
Jangan Tergesa-gesa
"Kita harus cermat memastikan bahwa setiap pengadaan alutsista benar-benar sesuai kebutuhan strategis dan berkelanjutan," tegas purnawirawan TNI tersebut. Ia mendesak pemerintah untuk melakukan kalkulasi ulang secara menyeluruh agar "kado" dari Italia ini tidak berakhir menjadi beban sejarah bagi anggaran pertahanan kita. (*_267)
Komentar