Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN — Komisi III DPR RI mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil. Desakan ini muncul menyusul putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa penempatan polisi aktif di jabatan sipil bertentangan dengan prinsip netralitas dan profesionalisme institusi kepolisian. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, menegaskan bahwa Presiden Prabowo harus segera menarik anggota Polri dari jabatan sipil yang tidak berkaitan langsung dengan tugas kepolisian. “Presiden Prabowo adalah pemimpin yang taat konstitusi. Kami harap beliau segera mengembalikan anggota Polri aktif ke institusi induknya,” ujar Benny sebagaimana dikutif Kompas.id (14/11/2025) Putusan MK tersebut menegaskan bahwa jabatan sipil hanya dapat diisi oleh anggota Polri yang telah pensiun atau mengundurkan diri dari dinas aktif. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023...

MENJUAL HARAPAN - Satu tahun telah berjalan penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto - Gibran. Dinamikanya tidak sederhana, termasuk di dalamnya pergantian kabinet merah putih. Catatan kecil ini ingin menyoroti dalam tiga pilar program, yaitu ekonomi, sosial dan politik transmigrasi, termasuk tantangan keberlanjutannya. Motor Pertumbuhan: Industrialisasi dan Hilirisasi Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran ditandai dengan ambisi besar di sektor ekonomi. Hilirisasi industri dijadikan mantra utama, dengan tujuan agar Indonesia tidak lagi sekadar menjadi eksportir bahan mentah, melainkan produsen barang bernilai tambah. Pertumbuhan manufaktur yang mencapai 5,58% (yoy) pada triwulan III-2025 menjadi bukti bahwa mesin ekonomi mulai bergerak lebih cepat dibandingkan pertumbuhan nasional yang berada di angka 5,04%. Akan tetapi, di balik angka-angka itu, refleksi kritis muncul: apakah pertumbuhan ini benar-benar inklusif? UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi r...

  Foto hasil tangkapan layar dari  ugm.ac.id MENJUAL HARAPAN -  DI  tengah riuh rendah politik Indonesia yang tak pernah sepi dari perdebatan, wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, kembali mencuat dan memecah opini publik. Usulan tersebut, bukanlah yang pertama, namun kali ini terasa lebih intens karena melibatkan aktor-aktor politik lintas partai, organisasi masyarakat, dan lembaga negara. Di satu sisi, ada yang menganggap Soeharto sebagai tokoh pembangunan dan stabilitas nasional. Di sisi lain, banyak yang menolak keras, mengingat rekam jejak pelanggaran HAM dan praktik otoritarianisme selama 32 tahun masa Orde Baru. Secara historis, Soeharto adalah figur sentral dalam transisi kekuasaan pasca-G30S 1965. Ia memimpin Indonesia melewati masa-masa genting, membangun infrastruktur, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, sejarah juga mencatat represi politik, pembungkaman oposisi, dan pelanggaran HAM berat seper...

Sumber: setneg.go.id Oleh Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN - Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran telah menjadi panggung dinamis bagi eksperimen kebijakan, diplomasi global, dan pertarungan persepsi publik. Laporan INDEF bertajuk “Rapor Netizen” mengungkapkan lanskap digital yang penuh sorotan, kritik, dan harapan. Dari reshuffle kabinet hingga program makan bergizi gratis, netizen menjadi aktor penting dalam menilai efektivitas dan etika pemerintahan. Presiden Prabowo menunjukkan orientasi geopolitik yang berbeda dari pendahulunya. Hampir 70% kunjungannya adalah lawatan ke luar negeri, berbanding terbalik dengan Jokowi yang 75% kunjungannya fokus ke dalam negeri. Prabowo tampak ingin menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain strategis di tiga benua: Asia, Eropa, dan Amerika. Namun, di dalam negeri, dinamika politik tak kalah intens. Tiga kali reshuffle kabinet dalam satu tahun, melibatkan 10 pejabat setingkat menteri, menjadikan Prabowo sebagai pr...

  Presiden Prabowo Subianto, di dalam Sidang Tahunan MPR RI, 15/8/2025 (Foto tangkapan layar dari Kompas.id) MENJUAL HARAPAN - Reformasi hukum dan tata kelola negara dengan enak, dan tidak seenaknya, itulah pesan substansial dalam pidato Presiden Prabowo Subianto di dalam Sidang Tahunan MPR (15/8/2025).  Presiden Prabowo menekankan pentingnya reformasi hukum dan tata kelola negara , dengan menyoroti penegakan hukum terhadap korporasi nakal, peningkatan gaji hakim, penertiban lahan sawit ilegal, dan memberikan apresiasi terhadap kinerja lembaga tinggi negara. Sekilas, agenda ini tampak sebagai wujud komitmen negara untuk memperkuat rule of law , dan menegakkan tata kelola yang transparan. Dalam optik sosiologi politik, agenda ini menyimpan dimensi yang lebih kompleks, yaitu: hukum bukan hanya instrumen keadilan, tetapi juga alat legitimasi dan kontrol negara terhadap masyarakat. Penegakan hukum terhadap korporasi nakal , terutama dalam kasus penyalahgunaan lahan sawit ileg...

Presiden RI, Prabowo Subianto (Foto hasil tangkapan layar dari presidenri.go.id) MENJUAL HARAPAN - Panggung politik Indonesia tidak pernah sepi dari kejutan. Dalam sepekan terakhir, sejumlah isu mencuat, meramaikan ruang publik, dan memicu perdebatan sengit. Dari langkah rekonsiliasi yang mengejutkan hingga dinamika internal partai . Inilah beberapa isu paling hangat yang mewarnai berita pekan ini. 1. Prabowo dan Langkah Rekonsiliasi Mengejutkan Pekan ini, Presiden Prabowo Subianto   membuat gebrakan yang menghebohkan. Presiden memberikan abolisi   kepada Tom Lembong dan amnesti  kepada Hasto Kristiyanto. Langkah ini secara luas ditafsirkan sebagai upaya kuat untuk memulai rekonsiliasi politik setelah Pilpres 2024 yang penuh tensi. Abolisi untuk Tom Lembong, yang sebelumnya dituding menghasut   isu pemilu curang, dan amnesti untuk Hasto, yang juga merupakan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, mengirimkan sinyal bahwa era dendam politik telah berakhir. Banyak pih...

  MENJUAL HARAPAN   — Suasana hangat dan penuh keakraban menyelimuti kunjungan resmi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Istana Al-Salam di Jeddah, Arab Saudi. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung disambut secara pribadi oleh Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), sebuah gestur diplomatik yang mencerminkan kedekatan hubungan kedua negara. Keduanya tampak berbincang santai sambil berjalan berdampingan menuju lokasi upacara kenegaraan. Prosesi penyambutan yang berlangsung khidmat mempertegas pentingnya kunjungan ini dalam kalender diplomasi bilateral. Usai seremoni, Presiden Prabowo dan Pangeran MBS melanjutkan dengan pertemuan tertutup empat mata. Pertemuan ini membahas spektrum isu strategis—mulai dari penguatan kerja sama ekonomi hingga respons bersama terhadap dinamika global terkini. Puncak agenda hari itu adalah pertemuan bilateral tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh kedua pemimpin, didampingi delegasi masing-masing neg...