Menjual-Harapan

Presiden Prabowo Subianto resmi menangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia pada Jumat, 2 Oktober 2026 di Istana Negara, Jakarta. Foto: BPMI Setpres/Kris MENJUAL HARAPAN — Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Dalam susunan baru tersebut, Pratikno ditetapkan sebagai Ketua merangkap anggota, Muhammad Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, dan Muhammad Qodari sebagai Sekretaris merangkap anggota. Pengangkatan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia . Pelantikan 26 anggota Wantimpres itu menandai terbentuknya susunan baru lembaga yang memiliki posisi sebagai bagian dari mekanisme pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan. 26 Nama dalam Susunan Wantimpres Berdasarka...

  Presiden Prabowo Subianto menegaskan soal komitmen pendidikan gratis saat menghadiri acara Puncak Peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Plenary Hall, Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat, 18 September 2026 (foto dok presidenri.go.id) MENJUAL HARAPAN — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang inklusif dan setara bagi seluruh anak bangsa . Pemerintah kini tengah memperjuangkan skema pendidikan negeri gratis secara menyeluruh, mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Penegasan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis resminya di Jakarta, Senin (21/9/2026) . Keterangan ini mempertegas arahan langsung yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Puncak Peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat...

Foto dok presidenri.go.id MENJUAL HARAPAN — Presiden Prabowo Subianto resmi melepas skema permainan fiskal terbaru dalam pidato kenegaraannya di Gedung Nusantara , Jakarta . Lewat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah menerapkan gaya bertanding yang ekspansif, terarah, dan terukur demi mencetak poin pertumbuhan ekonomi tinggi dan kesejahteraan kilat . "Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara harus bekerja sinergis dan makin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif," tegas Presiden dalam laga pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 . Delapan Punggawa Prioritas di Lini Depan Untuk memastikan kemenangan di papan skor makroekonomi, Presiden Prabowo memasang delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sebagai starter pack penyerangan : Kedaulatan & Kemandirian: Pangan , energi, s...

Foto hasil tangkapan layar dari https://www.middleeastmonitor.com MENJUAL HARAPAN -  DALAM satu tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, arah kebijakan luar negeri Indonesia tampak lebih banyak berputar pada simbolisme diplomatik daripada strategi substantif. Kunjungan kenegaraan, partisipasi dalam forum internasional, dan pidato-pidato di panggung global memang berlangsung, namun belum menunjukkan konsistensi arah yang berpijak pada kepentingan rakyat dan tantangan geopolitik kontemporer. Presiden Prabowo sempat tampil di Sidang Umum PBB ke-80, menyuarakan dukungan terhadap Palestina dan mengecam genosida di Gaza. Pidato tersebut mendapat apresiasi dari kalangan diplomatik, termasuk Dino Patti Djalal, yang menyebutnya sebagai “kembalinya Indonesia dalam diplomasi multilateral” (sumber: https://padek.jawapos.com/indonesia/2366704585/kiprah-diplomasi-luar-negeri-warnai-tahun-pertama-pemerintahan-prabowo-gibran ). Kendati begitu, dukungan vokal itu tidak diikuti dengan langkah...

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner   ke-kitaan   yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu  penghormatan kepada para p...

Resuffle Kabinet Merah Putih (Foto hasil tangkapan layar dari presidenri.go.id) MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto kembali mengguncang lanskap politik nasional dengan melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada 8 September 2025. Lima kementerian strategis mengalami pergantian kepemimpinan, sementara satu kementerian baru, yaitu Haji dan Umrah - didirikan dan langsung diisi pejabat definitif.  Di balik seremoni pelantikan yang berlangsung khidmat di Istana Negara, tersimpan dinamika politik, kalkulasi teknokratik, dan harapan rakyat yang menumpuk. Pergantian ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan refleksi dari evaluasi mendalam terhadap efektivitas pemerintahan dan respons terhadap tekanan sosial yang memuncak sejak demonstrasi besar Agustus lalu (Lihat:  en.tempo.co ,  www.indonesia-investments.com ). Salah satu pergantian paling mencolok adalah pencopotan Sri Mulyani Indrawati dari posisi Menteri Keuangan, digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, m...

MENJUAL HARAPAN - Dalam Sidang Tahunan MPR 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia “menegakkan kedaulatan di panggung dunia” dengan bergabung dalam   BRICS , memperkuat diplomasi internasional, mendukung Palestina, dan sekaligus memperluas struktur militer dengan penambahan kodam, pangkalan laut, pasukan udara, hingga unit pasukan khusus. Pidato tersebut, memperlihatkan sebuah narasi ganda , yaitu : negara hadir dalam diplomasi global , dan juga menyiapkan pertahanan domestik  yang lebih kuat. Dalam perspektif sosiologi politik, ini merupakan upaya negara membangun legitimasi eksternal (pengakuan internasional) , dan legitimasi internal (perlindungan rakyat). Bergabung dengan BRICS  diproyeksikan sebagai strategi keluar dari dominasi Barat,  sekaligus memperluas jejaring ekonomi-politik global. Hal ini selaras dengan pandangan Immanuel Wallerstein (2004) tentang sistem dunia, bahwa negara-negara semi-periferi , seperti Indonesia berupaya memperku...