Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner   ke-kitaan   yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu  penghormatan kepada para p...

Resuffle Kabinet Merah Putih (Foto hasil tangkapan layar dari presidenri.go.id) MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto kembali mengguncang lanskap politik nasional dengan melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada 8 September 2025. Lima kementerian strategis mengalami pergantian kepemimpinan, sementara satu kementerian baru, yaitu Haji dan Umrah - didirikan dan langsung diisi pejabat definitif.  Di balik seremoni pelantikan yang berlangsung khidmat di Istana Negara, tersimpan dinamika politik, kalkulasi teknokratik, dan harapan rakyat yang menumpuk. Pergantian ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan refleksi dari evaluasi mendalam terhadap efektivitas pemerintahan dan respons terhadap tekanan sosial yang memuncak sejak demonstrasi besar Agustus lalu (Lihat:  en.tempo.co ,  www.indonesia-investments.com ). Salah satu pergantian paling mencolok adalah pencopotan Sri Mulyani Indrawati dari posisi Menteri Keuangan, digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, m...

MENJUAL HARAPAN - Dalam Sidang Tahunan MPR 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia “menegakkan kedaulatan di panggung dunia” dengan bergabung dalam   BRICS , memperkuat diplomasi internasional, mendukung Palestina, dan sekaligus memperluas struktur militer dengan penambahan kodam, pangkalan laut, pasukan udara, hingga unit pasukan khusus. Pidato tersebut, memperlihatkan sebuah narasi ganda , yaitu : negara hadir dalam diplomasi global , dan juga menyiapkan pertahanan domestik  yang lebih kuat. Dalam perspektif sosiologi politik, ini merupakan upaya negara membangun legitimasi eksternal (pengakuan internasional) , dan legitimasi internal (perlindungan rakyat). Bergabung dengan BRICS  diproyeksikan sebagai strategi keluar dari dominasi Barat,  sekaligus memperluas jejaring ekonomi-politik global. Hal ini selaras dengan pandangan Immanuel Wallerstein (2004) tentang sistem dunia, bahwa negara-negara semi-periferi , seperti Indonesia berupaya memperku...

MENJUAL HARAPAN - Dalam Sidang Tahunan MPR, 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menekankan sebuah paradigma pembangunan yang berpijak pada pemulihan kedaulatan negara dan pemerataan ekonomi . Pidato ini menandai upaya rekonstruksi peran negara sebagai aktor dominan dalam mengelola sumber daya strategis. Negara tidak sekadar regulator, tetapi juga pengendali utama dalam memastikan bahwa distribusi hasil pembangunan berpihak pada rakyat banyak. Konsep yang disampaikan Presiden menunjukkan kembalinya semangat Pasal 33 UUD 1945 , yaitu demokrasi ekonomi berbasis asas kekeluargaan, penguasaan negara atas cabang produksi penting, serta orientasi pada kemakmuran rakyat. Hal ini dapat dibaca sebagai koreksi terhadap liberalisasi ekonomi sebelumnya, di mana pasar bebas seringkali meninggalkan kelompok rentan dan memperlebar kesenjangan. Dari perspektif pemerataan ekonomi , kebijakan Makan Bergizi Gratis , Sekolah Rakyat , dan koperasi desa  mencerminkan upaya redistribusi sumber daya...

  Oleh Silahudin MENJUAL HARAPAN  - Dalam pidatonya Presiden Prabowo di Sidang Tahunan MPR, 15 Agustus 2025, menegaskan misi ambisius, yaitu  penurunan kemiskinan ekstrem menuju 0% dalam waktu sesingkat-singkatnya . Janji ini bukan sekadar target statistik, melainkan simbol moral negara yang berusaha menunaikan kontrak sosial dengan rakyatnya. Dalam perspektif sosiologi politik, kemiskinan tidak hanya berarti kekurangan materi, melainkan juga kegagalan negara memenuhi amanat dasar konstitusi: “memajukan kesejahteraan umum” (UUD 1945). T.H. Marshall (1950) menyebut hak sosial, akses pendidikan, kesehatan, dan jaminan hidup layak-sebagai dimensi integral kewarganegaraan. Dengan demikian, komitmen 0% kemiskinan merupakan klaim politik atas legitimasi negara di hadapan masyarakat. Salah satu instrumen yang diusung adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) , yang diklaim mampu memastikan akurasi sasaran kebijakan sosial. Dalam teori administr...

  Presiden Prabowo Subianto, di dalam Sidang Tahunan MPR RI, 15/8/2025 (Foto tangkapan layar dari Kompas.id) MENJUAL HARAPAN - Reformasi hukum dan tata kelola negara dengan enak, dan tidak seenaknya, itulah pesan substansial dalam pidato Presiden Prabowo Subianto di dalam Sidang Tahunan MPR (15/8/2025).  Presiden Prabowo menekankan pentingnya reformasi hukum dan tata kelola negara , dengan menyoroti penegakan hukum terhadap korporasi nakal, peningkatan gaji hakim, penertiban lahan sawit ilegal, dan memberikan apresiasi terhadap kinerja lembaga tinggi negara. Sekilas, agenda ini tampak sebagai wujud komitmen negara untuk memperkuat rule of law , dan menegakkan tata kelola yang transparan. Dalam optik sosiologi politik, agenda ini menyimpan dimensi yang lebih kompleks, yaitu: hukum bukan hanya instrumen keadilan, tetapi juga alat legitimasi dan kontrol negara terhadap masyarakat. Penegakan hukum terhadap korporasi nakal , terutama dalam kasus penyalahgunaan lahan sawit ileg...