Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Imigrasi Denpasar dan Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, terkait dugaan kasus pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA), mendapat dukungan sekaligus dorongan agar penyidikan tidak berhenti pada penggeledahan semata. Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, meminta KPK memperluas penyelidikan dengan memeriksa seluruh pejabat imigrasi yang terkait dalam proses penerbitan visa maupun izin tinggal di Bali. Menurutnya, dugaan penyimpangan di sektor keimigrasian tidak hanya berdampak pada tata kelola pemerintahan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Bali. “KPK tidak boleh hanya berhenti pada penggeledahan. Pemeriksaan harus diperluas kepada pejabat-pejabat imigrasi yang memiliki keterkaitan dengan penerbitan visa dan izin tinggal,” ujar Parta dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (21/6/2026). Politikus PDI Perjuangan tersebut menilai p...

  Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat agenda Konferensi Pers yang didampingi oleh Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria bersama awak media di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026) (foto hasil tangkapan layar dari dpr.go.id) MENJUAL HARAPAN - Di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026), suasana konferensi pers terasa berbeda. Bukan sekadar agenda rutin, melainkan sebuah pernyataan arah kebijakan ekonomi nasional. DPR RI bersama pemerintah menegaskan langkah percepatan perbaikan tata kelola ekspor sebagai strategi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi negara. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad , tampil bersama jajaran pejabat tinggi: Mensesneg Prasetyo Hadi , Menteri ESDM Bahlil Lahadalia , Menteri Hukum Supratman Andi Agtas , serta COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria . Kehadiran lintas sektor ini mencermi...

MENJUAL HARAPAN — Masa depan ekologi Pulau Jawa kini berada di persimpangan jalan . Di tengah kepungan industri dan tekanan pemanfaatan lahan, Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan DPR RI melempar sinyal kuat untuk memperketat benteng perlindungan hijau yang tersisa . Langkah ini dibarengi dengan desakan restrukturisasi kelembagaan Perhutani dan pemulihan hak-hak masyarakat desa hutan . Anggota Komisi IV DPR RI, Dadang M. Naser, menyatakan bahwa revisi undang-undang ini harus menjadi momentum krusial untuk mengembalikan marwah kelembagaan kehutanan . Komisi IV mendorong agar Perhutani mempererat kembali kemitraannya dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) melalui program perhutanan sosial . “Kami dari Komisi IV DPR RI bersama jejaring kehutanan di Jawa Timur membahas berbagai persoalan strategis, termasuk penguatan kelembagaan Perhutani agar saling bersahutan, saling mengisi, saling berkoordinasi, dan saling menguatkan,” tegas D...

MENJUAL HARAPAN — Komisi IV DPR RI tengah gencar menggodok revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan . Regulasi yang sudah berusia lebih dari seperempat abad ini dinilai sudah using, dan gagap dalam merespons dinamika zaman . Melalui serangkaian kunjungan kerja daerah, parlemen mengeklaim sedang menerapkan prinsip meaningful public participation (partisipasi publik yang bermakna) demi melahirkan aturan yang berkeadilan sosial dan ekologis . Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan , Sonny T. Danaparamita , menegaskan bahwa jemput bola aspirasi ini krusial agar undang-undang baru tidak sekadar menjadi produk hukum di atas kertas, melainkan mampu menjawab akar masalah di sektor kehutanan . "Undang-undang ini sudah dianggap tidak bisa mengikuti dinamika perkembangan zaman sehingga beberapa aturan perlu kita revisi . Kami merajut masukan dari semua wilayah, semua titik, dan semua segmen masyarakat," ujar Sonny di sela-sela kunjungan kerja Pa...

MENJUAL HARAPAN – Komisi IV DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kembali menegaskan urgensi pergeseran paradigma pengelolaan hutan nasional . Dalam kunjungan kerja ke Sidoarjo, Jawa Timur , Sabtu (13/6/2026), DPR menekankan bahwa revisi regulasi ini harus beranjak dari pendekatan teknokratis-birokratis menuju pendekatan yang berpihak pada kesejahteraan sosial . Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro , menyoroti adanya disparitas yang cukup tajam dalam pengelolaan kawasan hutan, khususnya di Pulau Jawa yang selama ini berada di bawah otoritas Perhutani . Menurut Darori, keberadaan sekitar 3.600 desa di sekitar kawasan hutan semestinya menjadi modal sosial bagi pembangunan ekonomi berbasis masyarakat, bukan sebaliknya, menjadi subjek konflik agraria . Reorientasi Skema Bagi Hasil Salah satu poin krusial yang diusulkan oleh Darori dalam revisi UU Kehutanan adalah rest...