Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label legislatif

Wakil Rakyat yang Teruji di Tengah Dinamika Demokrasi

MENJUAL HARAPAN  - Demokrasi   bukanlah sistem yang statis. Ia bergerak, berubah, dan terus diuji oleh dinamika sosial, politik, dan teknologi. Karenanya, d i tengah arus perubahan ini, wakil rakyat dituntut bukan hanya untuk hadir, tetapi untuk teruji—secara etis, reflektif, dan substantif. Artikel ini mengajak kita untuk memahami bahwa menjadi wakil rakyat yang teruji berarti mampu menjaga komitmen publik di tengah kompleksitas demokrasi yang terus berkembang. Dinamika demokrasi lokal di Indonesia tidak lepas dari tekanan elektoral, fragmentasi politik, dan tuntutan transparansi. Wakil rakyat yang teruji adalah mereka yang mampu berdiri tegak di tengah tekanan, tanpa kehilangan arah dan nilai. Max Weber (1919)  mengemuakan bahwa “Politik yang bermakna adalah politik yang dijalankan dengan tanggung jawab, bukan dengan ambisi.” Maka, ujian sejati bukan datang dari lawan politik, tetapi dari konsistensi terhadap prinsip. Fungsi DPRD—legislasi, penganggaran, dan pengawasan—...

Menjadi Wakil Rakyat Tidak Hanya Terpilih, Tapi Teruji

MENJUAL HARAPAN - Pemilihan umum merupakan gerbang masuk menuju ruang representasi, tetapi bukan jaminan bahwa seseorang telah siap menjadi wakil rakyat. Terpilih adalah pengakuan elektoral, sementara teruji adalah proses etis dan reflektif yang berlangsung sepanjang masa jabatan. Dalam konteks DPRD, menjadi wakil rakyat yang teruji berarti menjalankan fungsi kelembagaan dengan integritas, keberpihakan, dan kesadaran akan dampak sosial dari setiap keputusan. Demokrasi lokal membutuhkan wakil rakyat yang tidak hanya hadir secara politik, tetapi juga secara moral. Seperti dikemukakan oleh Max Weber (1919), “Politik yang bermakna adalah politik yang dijalankan dengan tanggung jawab, bukan dengan ambisi.” Maka, keterpilihan harus diikuti dengan proses pembuktian: apakah wakil rakyat mampu menjaga etika, mendengar publik, dan berpihak pada keadilan. Fungsi DPRD mencakup legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiganya menuntut kapasitas analitis, keberanian politik, dan komitmen etis. Ter...

Wakil Rakyat, Menjalankan Fungsi dengan Nurani

MENJUAL HARAPAN  - Menjadi   wakil rakyat bukan sekadar menjalankan mandat elektoral, melainkan mengemban amanah publik yang menuntut kejujuran, keberpihakan, dan refleksi. Di tengah kompleksitas demokrasi lokal, fungsi DPRD harus dijalankan bukan hanya dengan kecakapan teknis, tetapi dengan nurani yang hidup. Karenanya, b agi anggota DPRD agar fungsi representatif tidak kehilangan makna, dan demokrasi tetap bernapas melalui sikap yang bertanggung jawab. Fungsi DPRD mencakup legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiganya adalah instrumen konstitusional yang memberi kekuatan kepada wakil rakyat untuk mengarahkan jalannya pemerintahan daerah. K ekuatan ini harus dijalankan dengan kesadaran bahwa setiap keputusan menyentuh kehidupan nyata masyarakat. Seperti dikemukakan oleh Amartya Sen (1999), “Keadilan bukan hanya soal institusi, tetapi soal bagaimana keputusan memengaruhi kehidupan orang lain.” Maka, fungsi kelembagaan harus dijalankan dengan keberpihakan sosial. Etika men...

Politik Kekuasaan dan Panglima-Panglima Politik

  Oleh Silahudin K ekuasaan adalah medan tarik-menarik yang nyaris tak pernah sepi dari drama. Setiap jengkal peristiwa politik menyisakan jejak perebutan pengaruh. Dari ruang istana hingga ruang pengadilan, dari parlemen hingga panggung media sosial , politik kekuasaan tidak hanya hidup, te tapi tumbuh subur dalam berbagai bentuk yang kadang halus, kadang kasar, bahkan kadang melampaui batas logika demokrasi. Hari-hari ini, sebagai s alah satu contoh mutakhir ,  adalah bagaimana sejumlah aktor politik , dalam tulisan ini saya sebut sebagai panglima-panglima politik , bermain di balik layar terkait putusan Mahkamah Konstitusi   Nomor 135/PUU-XXII/2024  yang berhubungan dengan  pemisahan pemilu nasional (presiden, DPR, DPD) dan pemilu lokal (pilkada, DPRD) . Putusan MK tersebut sebagai produk hukum yang mengikat, mesti dihormati sebagai produk institusi independen , akan tetapi, para panglima , justru terkesan memelintir, mengaburkan, bahkan melemahkan legitimasi...

Menyoroti Potret Ekonomi Indonesia di Enam Bulan Pemerintahan Prabowo

Presiden Prabowo Subianto (Foto hasil tangkapan layar dari instagram @prabowo) Oleh Silahudin MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo, telah enam bulan pertama jalankan roda pemerintahan. Awal priode ini penuh tantangan, khususnya bagi ekonomi Indonesia. Ada beberapa pencapaian yang telah direngkuhnya, seperti stabilitas harga pangan, dan peningkatan produksi beras. Akan tetapi, sejumlah masalah besar masih tetap menghantuinya, yaitu termasuk pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya utang pemeirntah, dan gejolak (ekonomi) di pasar saham. Pada titik soal inilah, catatan kecil ini ingin menyoroti potret ekonomi Indonesia di awal pemerintahan Prabowo.   Pencapaian awal dan tantangannya  Sejak dilantik hingga kini, enam bulan pemerintahan Presiden Prabowo, salah satu keberhasilannya yang patut dicatat adalah stabilisasi harga pangan yang menjadi prioritas utama pemerintah. Pemerintah berhasil meningkatkan stok beras hingga 7,5 juta ton pada awal tahun 2025, dan ini menjadi lang...

Enam Kali Pemilu Legislatif di Era Reformasi, dan Pemenangnya

  MENJUAL HARAPAN -  Partai politik (Parpol) merupakan salah satu instrumen demokrasi, yang keberadaannya merupakan infrasturktur politik dalam upaya menjalankan fungsi-fungsinya, termasuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Tujuan partai politik adalah berjuang untuk memperoleh kekuasaan secara konstitusional melalui pemilihan umum. Sebelum tumbangnya rezim Orde Baru, ada dua partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan satu Golongan Karya (Golkar – waktu itu tidak disebut sebagai partai politik – lihat UU No 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya). Selama rezim Orde Baru berkuasa, hanya Golongan Karya yang selalu memperoleh suara mayoritas mutlak. Sementara dua parpol lainnya PPP dan PDI berada di bawahnya. Tumbangnya rezim Orde Baru karena tuntutan rakyat dengan people power -nya tahun 1998 dengan tuntutan reformasi total. Salah satu lahirnya era reformasi membawa dampak perubahan besar dalam sistem...