Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN - Negara   seharusnya dibangun dari warga, oleh warga, dan untuk warga.  N amun dalam realitas praktiknya, warga justru sering kali dihilangkan—dari proses perumusan kebijakan, dari narasi pembangunan, dan dari ruang pengambilan keputusan. Mereka hadir secara fisik, tetapi absen secara politik. Penghilangan warga bukan berarti mereka tak ada, tetapi mereka tidak  dianggap.  Suara mereka tidak didengar, pengalaman mereka tak divalidasi, dan kebutuhan mereka tak dijadikan dasar. Negara berjalan tanpa bertanya, tanpa mendengar, tanpa melibatkan. Dalam dialog komunitas, sering muncul ungkapan: “Kami hanya tahu kebijakan setelah diumumkan.”  Ini bukan soal keterlambatan informasi, tetapi soal pengabaian sistemik. Warga tak dilibatkan sejak awal, hanya diminta menerima hasil. Penghilangan warga juga terjadi dalam data.  Mereka tak tercatat, tak terpetakan, dan tak terwakili. Statistik nasional sering kali mengabaikan kompleksitas lokal. Warga menj...

Kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif (dormant) MENJUAL HARAPAN - Di tengah hiruk-pikuk digitalisasi keuangan, siapa sangka bahwa rekening yang tidak lagi disentuh bisa menjadi sumber kekacauan nasional. Kebijakan pemblokiran rekening dormant oleh PPATK telah mengguncang jagat publik Indonesia . P ertanyaan mendasar , siapa yang berhak atas uang yang diam? Sejak awal 2025, PPATK memblokir lebih dari 31 juta rekening yang tidak aktif selama lima tahun. Nilainya tak main-main: Rp6 triliun. “Kami bertindak untuk mencegah penyalahgunaan rekening oleh pelaku pidana,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana  (lihat: msn.com ). L angkah tersebut, tentu tidak datang tanpa kontroversi. Banyak nasabah mengaku tidak menerima pemberitahuan, dan tiba-tiba mendapati rekening mereka dibekukan. Di media sosial, keluhan membanjir. “Saya hanya menabung untuk anak saya. Kenapa tiba-tiba diblokir?” tulis seorang pengguna X (dulu Twitter). Memang, b ank-bank besar seperti BNI mendukung kebijakan ini....

MENJUAL HARAPAN   – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir sementara lebih dari 31 juta rekening bank yang dikategorikan sebagai dormant atau tidak aktif selama lebih dari lima tahun. Kebijakan ini sontak memicu kegaduhan publik, terutama karena banyak nasabah tidak menerima pemberitahuan sebelumnya. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pencegahan tindak pidana pencucian uang. “Rekening dormant sangat rentan disalahgunakan oleh pelaku kejahatan. Kami bertindak untuk melindungi sistem keuangan dan masyarakat,” ujar Ivan dalam wawancara dengan Bisnis Indonesia  (lihat: msn.com ). Menurut data PPATK, nilai total rekening yang diblokir mencapai Rp6 triliun. Namun, sejak Mei 2025, lebih dari 28 juta rekening telah diaktifkan kembali setelah proses verifikasi dokumen dan konfirmasi kepemilikan   (lihat: msn.com ) . Bank-bank besar seperti BNI dan BRI menyatakan dukungan terhadap kebijakan ini. Di...

“ Makna harus terus dibuka, agar pelayanan tak kehilangan jiwa . ” MENJUAL HARAPAN - DEWASA ini, banjir istilah pelayanan publik terdengar megah , akan tetapi terasa kosong . Pertanyaan mendasarnya, apakah makna masih hidup dalam kata-kata yang kita pakai untuk melayani?   Catatan kecil ini, mencoba mengelaborasi menelusuri kembali pentingnya makna dari sekedar jargon untuk merawat pelayanan melalui bahasa yang hidup, etis dan berpihak. Dalam peradaban yang terus makin didominasi oleh kata efisiensi dan kalkulasi, kata-kata kehilangan nyawa. Istilah-istilah dalam pelayanan publik , lebih sering tampil sebagai jargon teknokratis yang terlepas dari denyut hidup masyarakat yang sesungguhnya. Padahal, bahasa bukan sekadar medium komunikasi , ia merupakan jendela nilai, dan cermin relasi kuasa  dalam penentu arah. "Akses", "pelibatan", "partisipasi", bahkan "publik" itu sendiri, telah menjadi kata-kata usang , bukan karena maknanya tidak penting, teta...

MENJUAL HARAPAN - Kebijakan publik merupakan bagian yang tidak bisa diingkari dalam realitas pengelolaan kehidupan bernegara. Kebijakan publik hadir acapkali dikemas sebagai janji perubahan, solusi atas persoalan sosial. Akan tetapi, ada kalanya kebijakan tersebut lebih merupakan upaya menjual harapan daripada penyelesaian masalah yang konkret. Sebagai catatan sejarah politik dan pemerintahan di belahan dunia, telah menunjukkan berbagai contoh di mana harapan yang dijual berhasil menggerakkan masyarakat menuju perubahan nyata, numum, ada pula kebijakan yang justru berujung pada kekecewaan dan krisis. Tulisan ini, akan mengeksplorasi bagaimana harapan dijual dalam kebijakan publik, dengan beberapa contoh kebijakan baik yang relatif berhasil, maupun yang mengalami kegagalan, termasuk kontroversi yang menyertainya. Kebijakan yang Berhasil, Harapan yang Menjadi Kenyataan 1. Program Marshall (Marshall Plan) – Amerika Serikat & Eropa Pasca Perang Dunia II, Amerika Serikat meluncurkan Ma...

  MENJUAL HARAPAN - Harapan merupakan bahan bakar utama kehidupan manusia. Tanpa harapan, roda peradaban tidak berputar (akan berhenti berputar), kreativitas akan kehilangan makna, dan perubahan tidak akan pernah terjadi. Namun, dalam dunia yang semakin kompleks ini, harapan telah menjadi sesuatu yang bisa dikemas, dipasarkan, dan-dengan berbagai cara-dijual. Siapa yang menjual harapan? Pemimpin menjual harapan akan masa depan yang lebih baik. Merek menjual harapan melalui produk yang menjanjikan kepuasan. Pendidik menjual harapan melalui janji kesuksesan akademik. Bahkan dalam hubungan sosial, seseorang bisa menjual harapan akan cinta, persahabatan, atau kehidupan yang lebih bermakna. Akan tetapi, pertanyaan yang muncul, dalam perputaran harapan yang menjadi komoditas: Apakah menjual harapan selalu etis? Apakah ia sekadar strategi atau manipulasi? Harapan Sebagai Mata Uang Sosial Dalam sejarah peradaban, harapan merupakan alat yang digunakan untuk membangun kekuasaan dan legitimas...

Ilustrasi para pengemudi Ojol (foto hasil tangkapan layar katadata.co.id ) MENJUAL HARAPAN - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Selasa, 20 Mei 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan perusahaan aplikator yang dinilai semakin memberatkan pengemudi, terutama terkait potongan biaya aplikasi yang terus meningkat (Lihat: kompas.com ) . Ketua Umum Asosiasi Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa salah satu tuntutan utama dalam aksi ini adalah penurunan potongan aplikasi menjadi 10 persen . Saat ini, potongan yang dikenakan oleh aplikator telah mencapai 50 persen atau lebih , jauh melebihi batas maksimal 20 persen yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP 1001 Tahun 2022 (Lihat: kompas.com ). "Kami meminta aplikator untuk mematuhi regulasi yang ada. Namun, alih-alih mengikuti aturan, mereka justru menaikkan potongan lebih jauh. Kami menuntut agar po...