Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label budaya

Puan Maharani Desak Sanksi Maksimal bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak

Puan Maharani, Ketua DPR RI (foto dok Humas DPR RI) MENJUAL HARAPAN - Ketua   DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani , mengeluarkan pernyataan keras merespons masih maraknya kasus kekerasan seksual yang menyasar anak-anak di berbagai daerah.  Puan mendesak agar seluruh pelaku ditindak tegas tanpa kompromi karena tindakan mereka telah menghancurkan masa depan generasi bangsa.   "Masih maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan adanya kerentanan ruang aman bagi anak dan perempuan, khususnya di lingkungan dengan relasi kuasa yang kuat," ujar Puan dalam keterangan resmi kepada Parlementaria   di Jakarta, Senin (4/5/2026). Soroti Kasus di Pati dan Kendari Ketua DPR RI memberikan atensi khusus pada beberapa kasus menonjol belakangan ini, di antaranya dugaan pencabulan oleh oknum TNI di Kendari, Sulawesi Tenggara, serta kasus di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo , Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam kasus di Pati, seorang pengasuh pesantren telah ditetapkan sebagai ters...

DPR Puji Peningkatan Layanan saat Pelepasan Kloter Perdana Haji 1447 H

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto hasil tangkapan layar dari dpr.go.id) MENJUAL HARAPAN  - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad , secara resmi melepas keberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji Ind onesia tahun 1447 H di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (22/4/2026).  Dalam seremoni tersebut, DPR memberikan apresiasi tinggi terhadap berbagai terobosan layanan yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Poin Penting Peningkatan Layanan DPR menyoroti beberapa aspek krusial yang mengalami perbaikan signifikan pada musim haji kali ini: Kehadiran Negara:   Dasco menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mengawal kenyamanan jemaah secara optimal, mulai dari fase keberangkatan hingga kepulangan dari Tanah Suci. Kesiapan Petugas:   Kualitas dan kesiagaan petugas haji tahun ini dinilai lebih matang dalam mendampingi jemaah selama menjalankan rukun Islam kelima. Fasilitas & Logistik:   Adanya peningkatan standar katering dan ...

Ketentuan Umrah Mandiri Dipersoalkan, Dinilai Timbulkan Kekosongan Hukum

  Ilustrasi jamaha ibadah umroh (Foto hasil tangkapan layar dari https://amartha.com) MENJUAL HARAPAN - Mahkamah Konstitusi (MK) diminta meninjau ulang ketentuan umrah mandiri dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Regulasi ini dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum, menciptakan dualisme aturan, dan mengabaikan perlindungan jamaah yang menjalankan ibadah. Permohonan uji materi diajukan oleh Koalisi Pelindung Ibadah dan Ekosistem Umrah Haji, yang terdiri dari Amphuri, PT Nasuha Yassinta Jaya Abadi, serta ustaz Akhmad Barakwan. Kuasa hukum mereka, Shafira Candradevi, menegaskan Pasal 86 ayat (1) huruf b tentang umrah mandiri bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak layak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menurut pemohon, norma tersebut membuka peluang penyelenggaraan umrah di luar mekanisme perizinan dan pengawasan yang selama ini diwajibkan kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus melemahkan st...

Mengapa OTT Belum Cukup Mematikan Syahwat Korupsi?

MENJUAL HARAPAN - Lampu ruang penyidikan di Gedung Merah Putih KPK nyaris tak pernah padam. Kamis itu, 5 Februari 2026, deretan mobil hitam kembali memasuki pelataran, membawa "tangkapan" baru dari Depok. Di dalamnya, seorang hakim—sang wakil Tuhan di bumi—terunduk lesu setelah penyidik mengamankan gepokan uang senilai ratusan juta rupiah. Kasusnya klise: dugaan suap . Sebuah pola repetitif yang seolah menjadi kaset rusak dalam narasi penegakan hukum kita. Meski OTT dilakukan berulang kali, mengapa jeruji besi tak kunjung menciptakan efek jera bagi para pemegang palu keadilan? Ritual Penangkapan yang Kehilangan "Taji" Psikologis Secara statistik, OTT adalah senjata paling spektakuler milik KPK. Namun, secara psikologis, "hama" korupsi tampaknya telah bermutasi. Fenomena ini bisa kita bedah melalui beberapa sudut pandang kritis: 1.  Normalisasi Risiko (High Risk, High Reward) Bagi oknum pejabat, tertangkap OTT dianggap sebagai "nasib sial" ketimba...

Korupsi (Nyaris) Tiada Henti

MENJUAL HARAPAN - Persoalan korupsi di Indonesia tiada henti. Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan oprasi tangkap tangan (OTT) dua kepala daerah, yaitu Wali Kota Madiun, dan Bupati Pati. Tampaknya, k orupsi di Indonesia bukan   sekadar perilaku menyimpang individu , akan tetapi merupakan gejala sistemik yang berakar pada kelemahan institusi, insentif politik-ekonomi yang salah, dan budaya birokrasi yang permisif terhadap penyalahgunaan kewenangan. Kajian akademik juga menunjukkan korupsi terjadi lintas sektor, mencakup penyuapan, penggelapan, gratifikasi, dan penyalahgunaan kekuasaan, dengan dampak yang merusak stabilitas, kepercayaan publik, dan kapasitas negara untuk melayani warga. Dalam kerangka kebijakan publik, ini menandakan kegagalan desain institusional: aturan ada, tetapi tidak efektif; pengawasan ada, tetapi tidak tajam; sanksi ada, tetapi tidak menimbulkan efek jera  ( https://multi.risetakademik.com ). “Korupsi di Indonesia bersifat sistemik ...

Catatan Akhir Tahun 2025: Dimensi Sosial-Ekonomi Rakyat Kecil

MENJUAL HARAPAN - TAHUN  2025 menutup fase awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan catatan penting di bidang sosial-ekonomi rakyat kecil. Stabilitas politik dan ekonomi makro tidak otomatis berarti kesejahteraan rakyat kecil meningkat. Justru, dinamika harga pangan, akses pekerjaan, dan daya beli menjadi indikator nyata yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Laporan Katadata (2025) menegaskan bahwa “tantangan berat mengejar pertumbuhan ekonomi berdampak langsung pada daya beli rakyat kecil.” Program makan bergizi gratis di sekolah menjadi salah satu kebijakan yang menyentuh kehidupan rakyat kecil. Hunneman (2025) menilai bahwa “program sosial ini menyentuh urat nadi rakyat,” karena langsung berhubungan dengan kebutuhan dasar anak-anak dari keluarga miskin. Namun, keberhasilan program ini bergantung pada distribusi yang adil dan kualitas gizi yang terjaga. Isu harga pangan tetap menjadi sorotan. Sepanjang 2025, fluktuasi harga beras dan kebutuhan pokok menekan daya beli m...

Fenomena “Lapor Damkar”: Cermin Retak Kepercayaan Publik pada Polri

Ole h Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN - BARU-baru ini, jagat langit Indonesia dihebohkan oleh fonomena ‘lapor ke petugas Damkar lebih aman, ketimbang ke polisi’. Tentu hal itu bukan tanpa alasan, namun memiliki pesan penting yang ditujukan kepada kepolisian Republik Indonesia.   Di tengah hiruk-pikuk reformasi institusi penegak hukum, sebuah fenomena mengguncang fondasi kepercayaan publik, yaitu: masyarakat lebih memilih melapor ke petugas pemadam kebakaran (Damkar) ketimbang ke kepolisian (Polri) saat menghadapi situasi darurat. Memang, fenomena ini bukan sekadar anomali sosial, melainkan indikator empirik dari krisis legitimasi yang dialami Polri. Ia menyingkap luka lama yang belum sembuh—tentang pelayanan yang lamban, birokrasi yang berbelit, dan rasa takut yang tak kunjung hilang. Bahkan, Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemasyarakan, Yusril Ihza Mahendra , menyoroti bahwa masyarakat merasa lebih aman berinteraksi deng...

Kuliner Nusantara Perhatian Publik dalam Sepekan

  MENJUAL HARAPAN - Dalam   sepekan terakhir, kuliner Nusantara yang paling banyak menyita perhatian publik adalah hidangan tradisional yang dipadukan dengan inovasi modern, serta geliat UMKM lokal yang tampil di panggung internasional. Rendang, sate, dan soto tetap menjadi ikon, sementara kreasi baru dari UMKM dan festival kuliner mendorong tren segar di masyarakat. Kuliner Tradisional yang Mendunia Rendang  kembali meneguhkan posisinya sebagai salah satu makanan terenak di dunia, dengan sorotan dari TasteAtlas Awards dan festival internasional. Sate  dan nasi goreng  juga masuk daftar hidangan terbaik dunia, memperkuat citra kuliner Indonesia di mata global. Soto Nusantara  dengan berbagai versi daerah (Soto Betawi, Soto Lamongan, Soto Banjar) menjadi daya tarik karena keanekaragaman rasa. Perpaduan Tradisi dan Inovasi Generasi muda kini semakin melirik resep tradisional  sebagai identitas rasa, namun dikemas dengan teknologi dapur modern  dan g...

Roti, Warisan Abadi di Meja Makan Turki

Jenis roti Turki (istimewa) MENJUAL HARAPAN  - Di setiap sudut Turki, dari desa terpencil hingga pusat kota metropolitan, roti bukan sekadar makanan pokok—ia adalah simbol budaya yang hidup. Tradisi pembuatan roti di Anatolia, wilayah yang dikenal sebagai salah satu tempat lahirnya peradaban menetap, telah berlangsung selama ribuan tahun dan terus diwariskan lintas generasi. Penemuan arkeologis di berbagai situs kuno memperkuat posisi roti sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah kuliner Turki. Di Catalhoyük, Konya, arkeolog menemukan roti beragi berusia 8.600 tahun, sementara di Eskisehir, sepotong roti dari 5.000 tahun lalu ditemukan mengandung gandum emmer dan lentil. Penemuan ini menunjukkan bahwa teknik fermentasi dan pemanggangan telah dikenal sejak masa prasejarah. Tak hanya sebagai makanan, roti juga memiliki makna spiritual. Di Karaman, lima roti terkarbonisasi dari abad ke-7 hingga ke-8 Masehi diyakini sebagai roti sakramental dalam ritual Kristen awal. Sementara itu, ...

Fraud Institusional: Membiarkan Ketidakjujuran Berakar

  MENJUAL HARAPAN  –  Fraud   institusional bukan sekadar tindakan individu yang menyimpang, melainkan bentuk penyimpangan yang telah menyatu dalam struktur dan budaya organisasi. Ia bukan lagi “penyakit” yang menyerang dari luar, tetapi telah menjadi bagian dari DNA institusi itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini menjelma dalam bentuk korupsi yang terstruktur, manipulasi anggaran, dan pembiaran terhadap praktik-praktik tidak etis yang berlangsung secara sistemik. Menurut survei  Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)  Indonesia, jenis fraud yang paling merugikan di Indonesia adalah korupsi, dengan persentase mencapai 64% dari seluruh kasus yang teridentifikasi. Ini menunjukkan bahwa fraud bukan hanya terjadi secara sporadis, tetapi telah menjadi pola yang berulang dan diterima secara sosial dalam banyak institusi. Ketika penyimpangan menjadi kebiasaan, maka kita sedang berhadapan dengan fraud institusional. Sosiolog Robert K. Merton p...