Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN - Peraturan Gubernur (Pergub) berperan penting sebagai instrumen teknis dalam implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Apakah Peraturan Gubernur yang memuat perubahan penjabaran APBD dapat ditetapkan tanpa adanya Perda Perubahan APBD? Bagaimana kedudukan hukum Pergub dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah? Dasar Hukumnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Seiring dengan itu, Pergub hanya dapat ditetapkan berdasarkan Perda APBD atau Perda Perubahan APBD. Pasal 140 Permendagri 77/2020 menyatakan Pergub Penjabaran APBD atau Perubahan hanya dapat berubah jika telah ditetapkan Perda perubahan APBD, kecuali untuk penyesuaian teknis administratif yang tidak memengaruhi substansi. Pergub tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengubah postur anggaran yang telah disetujui DPRD melalui Perda. Dengan demi...

Koran Tempo, 26 Januari 2016 Tetap unggul disokong partai mana pun. JAKARTA Warga Jakarta menginginkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok maju dalam pemilihan Gubernur pada 2017 lewat jalur independen. Dalam survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 63 persen dari 400 responden ingin Ahok maju tanpa partai. Menurut peneliti CSIS, Arya Fernandes, para responden khawatir ada transaksi Politik jika memakai partai. Dalam survei pada 5-10 Januari 2016 itu Ahok dipilih oleh 94 persen responden dengan tingkat keterpilihan 45 persen. Hasil survei CSIS ini tak banyak berubah dari sigi Cyrus Network pada November 2015. Dalam jajak pendapat terhadap 1.000 responden, sebanyak 57,9 persen akan memilih Ahok jika ia menempuh jalin- independen. Arya memperkirakan Ahok akan mempertahankan pilihannya hingga akhir pendaftaran pada Juni nanti. "Tapi meski disokong partai, Ahok tetap akan menang," kata dia saat memaparkan hasil survei, kemarin. CSIS mendetek...