Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN – Alokasi Dana Desa yang dikucurkan pemerintah pusat ke wilayah Bali kerap dihadapkan pada dilema klasik: bagaimana menjaga keluwesan kearifan lokal tanpa melanggar kekakuan tata kelola keuangan negara ? Tanpa pendampingan yang tepat, niat baik untuk memajukan desa adat justru berisiko menyeret para pengelola ke dalam jerat persoalan hukum . Isu krusial inilah yang digarisbawahi oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Denpasar, Bali, Kamis (23/7/2026) . Legislator Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut secara khusus mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengambil peran lebih aktif melalui pendampingan komprehensif—bukan sekadar audit pasca-kejadian—terutama bagi kelembagaan desa adat di Pulau Dewata . "Kita perlu memberikan penguatan kepada lembaga-lembaga adat agar dapat mengelola Dana Desa dengan baik tanpa dianggap melanggar hukum. Karena itu, pendamping...

MENJUAL HARAPAN  – Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Bali menuntut pendekatan khusus. Selain berfungsi sebagai pendorong roda perekonomian dan ketahanan pangan, alokasi anggaran dari pusat ini dinilai harus mampu membentengi keberadaan desa adat—pilar utama yang selama ini menjaga harmoni sosial, budaya, sekaligus menopang industri pariwisata Pulau Dewata . Isu strategis tersebut menjadi sorotan utama dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Kabupaten Badung, Bali, Rabu (24/7/2026) . Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa transfer anggaran langsung ke rekening desa membawa konsekuensi besar terkait efektivitas dan tata kelola . Kehadiran Dana Desa, menurutnya, tidak boleh sekadar menjadi angka statistik pembangunan fisik, melainkan harus menyentuh akar kesejahteraan masyarakat lokal . "Dana Desa tidak hanya menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan, tetapi juga harus mampu memperkuat peran desa adat yang menjadi bagian penti...