Menjual-Harapan

MENJUALH HARAPAN — Persoalan ketimpangan akses pendidikan di tingkat daerah masih menjadi PR besar dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Di tengah tantangan ekonomi warga, intervensi negara melalui program bantuan sosial pendidikan dinilai menjadi krusial untuk mencegah tingginya angka putus sekolah maupun hambatan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi . Sorotan ini kembali mengemuka saat Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, secara simbolis menyerahkan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada dua mahasiswa asal Desa Bumi Jaya, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara—Dafit Jaka Patama dan Aida Munif—yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung . Penyerahan tersebut merupakan bagian dari skema penyaluran yang lebih luas, mencakup ratusan penerima KIP Kuliah di berbagai perguruan tinggi serta ribuan peserta didik madrasah (MI, MTs, hingga MA) penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di Provinsi Lampun...

MENJUAL HARAPAN – Keakuratan data statistik kembali menjadi sorotan tajam parlemen. Kebijakan publik yang melenceng—mulai dari penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) hingga Program Indonesia Pintar (PIP)—dinilai sebagai dampak langsung dari masih lemahnya kualitas pendataan di tingkat akar rumput . Masalah sistemis tersebut disuarakan secara kritis oleh Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung, saat menggelar Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (25/7/2026) . Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menyoroti kerja surveyor atau petugas lapangan BPS yang dinilai kerap abai terhadap metodologi dasar wawancara . Praktik pendataan asal-asalan, seperti menggali informasi dari pihak yang tidak memahami kondisi ekonomi riil keluarga yang bersangkutan, memicu bias data yang berbahaya . "Surveyor ini jangan sampai mendapatkan data yang kurang tepat. Jangan sampai data-data yang dihasilkan itu kurang tepa...

  Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 20 Juli 2026. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev MENJUAL HARAPAN JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengklaim bahwa Indonesia kini telah memiliki salah satu sistem perlindungan sosial ( welfare state ) paling tangguh di tingkat global. Klaim tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Dalam pengarahannya di hadapan para menteri, Kepala Negara menekankan bahwa fondasi sistem jaring pengaman sosial yang ada saat ini merupakan hasil dari kesinambungan kebijakan antar-pemerintahan yang dibangun sejak era kemerdekaan. “Saya tegaskan, ternyata kita punya sistem perlindungan sosial, negara kesejahteraan ( welfare state ), salah satu terkuat di dunia. Kalau kita lihat program satu per satu, sebagian dari program-program ini dilaksanakan oleh presiden-presiden da...