RUU PAMS: Baleg DPR Soroti Monopoli PDAM, Pembatasan Investasi, dan Ancaman Krisis Air 80 Tahun Mendatang
MENJUAL HARAPAN JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melancarkan kritik tajam terhadap tata kelola layanan air bersih di daerah yang dinilai mengalami penyumbatan ( bottlenecking ) akibat dominasi serta privilese kekuasaan Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) . Dalam kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi (PAMS), parlemen mendesak pembentukan regulasi yang lebih fleksibel, responsif terhadap investasi, dan mampu memotong birokrasi yang membebani masyarakat . Dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Anggota Baleg DPR RI Wahyu Sanjaya menegaskan bahwa model pengelolaan sentralistik di tingkat daerah terbukti gagal mempercepat pemerataan akses air bersih bagi masyarakat luas . Kritik atas Dominasi PDAM: 'Bottleneck' Pembangunan & Hambatan Partisipasi Legislator dari Fraksi Partai Demokrat ini menunjuk kewenangan mutlak PDAM sebagai akar masalah lambatnya ekspansi industri dan...