Menjual-Harapan

JAKARTA , MENJUAL HARAPAN — Di tengah akselerasi teknologi yang melesat tanpa jeda dan penuh ketidakpastian, Indonesia kini berada di persimpangan jalan dalam menentukan nasib kedaulatan digitalnya . Menanggapi urgensi tersebut, Komisi I DPR RI menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) harus didesain sebagai fondasi utama sekaligus payung hukum tertinggi tata kelola digital nasional di masa depan . Sinyal kuat ini mengemuka setelah Komisi I DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama pemerintah dalam agenda Pembicaraan Tingkat I RUU KKS di Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026) . Regulasi ini disepakati bukan sekadar tameng perlindungan sistem elektronik biasa, melainkan instrumen eksistensial bagi pertahanan negara . Kedaulatan Digital Sejajar dengan Kedaulatan Negara Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, memperingatkan pemerintah mengenai risiko fatal jika Indonesia terlambat membentengi ruang sibernya . Belajar dari dinamika global, ...

MENJUAL HARAPAN — Di tengah dinamisnya konstelasi geopolitik dan status Bali sebagai episentrum pertemuan internasional, infrastruktur pertahanan di Pulau Dewata dinilai sudah usang dan tertinggal. Sorotan tajam datang dari Komisi I DPR RI yang mendesak perombakan total terhadap status Pangkalan Udara (Lanud) I Gusti Ngurah Rai, Badung, Provinsi Bali, agar segera dinaikkan standarnya dari Tipe B menjadi Tipe A. Langkah taktis ini dinilai sudah sangat mendesak, bukan hanya demi memperkuat perimeter pertahanan udara nasional, melainkan juga untuk menjaga marwah dan citra diplomasi Indonesia di panggung internasional. Dilema Strategis: Beranda Internasional yang Minim Dukungan Anggaran Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, mengungkapkan keheranannya atas status Lanud Ngurah Rai yang tidak mengalami perubahan sejak tahun 2012. Mandeknya peningkatan status selama 14 tahun ini dinilai kontradiktif dengan beban kerja dan nilai strategis pangkalan tersebut yang saban tahun melayani pe...

MENJUAL HARAPAN — Alarm keras bagi Kementerian Pertahanan (Kemhan) kembali berbunyi dari Senayan. Jumlah korban meninggal dunia dalam Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2026 kini resmi menyentuh angka lima orang. Kenyataan pahit ini memicu kecaman laten dari legislatif yang memperingatkan pemerintah agar tidak meremehkan hilangnya nyawa anak bangsa. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, dengan nada tinggi mendesak Kemhan untuk segera menghentikan total pelaksanaan Latsarmil bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Koperasi Kampung Nelayan tersebut. Kronologi Gugurnya Putra-Putri Terbaik Bangsa Kematian demi kematian yang terjadi dalam rentang waktu yang sangat berdekatan mengindikasikan adanya "pembiaran" atas beban latihan yang melampaui batas kemampuan sipil. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Pertahanan, berikut adalah daftar lima peserta yang gugur dalam kuru...

MENJUAL HARAPAN — Kematian lima peserta Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dalam waktu kurang dari dua pekan memicu gelombang kritik keras . Negara dinilai abai dan gagal dalam memberikan perlindungan maksimal bagi warga sipil yang dimobilisasi dalam program bentukan pemerintah tersebut . Merespons tragedi kemanusiaan ini, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Yulius Setiarto, mendesak Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk segera memberlakukan moratorium atau penghentian sementara seluruh kegiatan Latsarmil yang sedang berjalan . Disfungsi Skrining Kesehatan dan Kelalaian Sistemik Yulius menyoroti adanya disfungsi fatal pada tahap pra-latihan . Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan yang sejatinya telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2023, terbukti gagal mendeteksi kondisi medis peserta yang berisiko tinggi . Salah satu korban meninggal dunia bahkan diketahui memiliki penyakit b...

JAKARTA , MENJUAL HARAPAN — Kesepakatan Dagang Timbal Balik atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada Februari lalu, memicu alarm bahaya di Parlemen. Perjanjian strategis ini ditengarai akan segera diberlakukan dalam waktu dekat tanpa melalui proses pembahasan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Yulius Setiarto, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pemerintah akan melompati ( bypass ) peran parlemen dalam mengkaji implikasi ART terhadap kepentingan nasional. Yulius menyoroti sejumlah pasal krusial, khususnya Pasal 3 mengenai Fasilitas Perdagangan Digital, yang dinilai menjebak Indonesia dalam liberalisasi digital yang timpang. "Pasal ini memungkinkan kelancaran arus data lintas batas antara Indonesia-AS. Masalahnya, timbangan posisinya tidak seimbang. Ini lebih menguntungkan raksasa teknologi AS, se...