Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN — Insiden ledakan tragis di Gudang Pusat Munisi (Gupusmu) II Pusat Peralatan Angkatan Darat (Puspalad), Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada Kamis (16/7/2026) lalu, kini menyita perhatian serius jajaran Senayan . Peristiwa kecelakaan kerja saat prosedur pemeliharaan materiil amunisi tersebut menelan korban dari prajurit TNI AD: satu prajurit gugur, empat orang mengalami luka berat, dan dua orang mengalami luka ringan . Menanggapi musibah ini, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, TB Hasanuddin , meminta pemerintah dan TNI AD untuk segera menyelenggarakan investigasi menyeluruh dan independen . Menurutnya, investigasi ini bukan hanya penting untuk mengungkap akar masalah teknis, tetapi juga menjadi evaluasi mendasar bagi tata ruang dan keselamatan pemukiman penduduk sekitar . 1.       Audit Standar Prosedur dan Keamanan Fasilitas Sebagai anggota parlemen yang membidangi urusan pertahanan, TB Hasanuddin menegaskan bah...

  "Persetujuan hibah kapal induk bukan sekadar transaksi pertahanan, melainkan ujian atas consensus politik nasional. Keputusan Senayan mencerminkan kompromi strategis antara dorongan modernisasi alutsista dan tuntutan akuntabilitas publik atas kesiapan operasional, keberlanjutan anggaran, serta transfer teknologi nyata." MENJUAL HARAPAN — Konstelasi politik anggaran dan pertahanan nasional mencatat titik balik penting . Komisi I DPR RI secara resmi menyetujui penerimaan hibah satu unit kapal induk Italian Ship Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italia kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia . Keputusan ini dicapai dalam Rapat Kerja (Raker) krusial bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Panglima TNI, dan seluruh Kepala Staf Angkatan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026) . Persetujuan atas aset bernilai taksiran 54.022.426,67 euro tersebut didasarkan pada Surat Menteri Pertahanan RI Nomor B/1845/M/VII/2026 terta...

Foto hasil tangkapan layar dari cnnindonesia.com MENJUAL HARAPAN — Kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Jawa Barat (wilayah Bekasi) menghadirkan dua perspektif penting terkait pembangunan infrastruktur digital. Anggota DPR RI Jefry Romdhony menekankan urgensi pemerataan akses hingga daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sementara Mahfudz mengingatkan bahwa pemerataan internet harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan. Kedua pandangan ini merefleksikan arah kebijakan digital Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada perluasan jangkauan, tetapi juga pada mutu layanan yang diterima masyarakat. “Selain cakupan di kota-kota besar, penting juga memperhatikan cakupan di daerah 3T. Kami mendorong BAKTI Komdigi agar perluasan konektivitas tetap dilakukan,” ujar Jefry Romdhony. “Tujuannya bukan hanya agar seluruh wilayah terkoneksi, tetapi agar masyarakat benar-benar memperoleh layanan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara produktif,” tegas Mahfudz. Dimensi Akses: ...

MENJUAL HARAPAN — Anggota Komisi I DPR RI, Mahfudz, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur digital tidak cukup hanya diukur dari luasnya cakupan jaringan, tetapi juga dari kualitas layanan yang diterima masyarakat. Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI ke Bekasi, Jawa Barat, Mahfudz mengapresiasi kinerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (BAKTI Komdigi), namun sekaligus mengingatkan perlunya peningkatan mutu layanan internet. “Di Jawa Barat sebagian besar kebutuhan konektivitas sudah terpenuhi. Namun, masih ada beberapa titik yang harus kita perbaiki. Apresiasi perlu kita berikan kepada BAKTI Komdigi karena pemerintah telah melakukan upaya maksimal dalam memenuhi kebutuhan internet, telekomunikasi, dan informasi,” ujar Mahfudz. Dari Cakupan ke Kualitas Data pemaparan menunjukkan jaringan 4G di Jawa Barat telah mencakup 97,79 persen wilayah dan menjangkau 99,98 persen populasi . Dari total 5.957 desa,...

MENJUAL HARAPAN  — Anggota Komisi I DPR RI, Jefry Romdhony, menegaskan pentingnya pemerataan akses telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR RI ke Bekasi, Jawa Barat, ia mendorong Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (BAKTI Komdigi) untuk melanjutkan program perluasan konektivitas digital. “Selain cakupan di kota-kota besar, penting juga memperhatikan cakupan di daerah 3T. Kami mendorong BAKTI Komdigi agar perluasan konektivitas tetap dilakukan,” ujar Jefry Romdhony. Konektivitas sebagai Hak Dasar Menurut Jefry, akses internet bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan hak dasar masyarakat untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, hingga kegiatan ekonomi berbasis digital. Ia mengingatkan agar pendekatan pembangunan berbasis jumlah penduduk tidak mengabaikan wilayah dengan ...

MENJUAL HARAPAN – Di tengah bayang-bayang ancaman kejahatan digital yang kian agresif dan lintas batas, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan untuk mengambil langkah taktis . Komisi I DPR RI kini tengah memacu akselerasi pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) demi membentengi kedaulatan digital nasional . Keseriusan parlemen ini ditandai dengan telah dibentuknya Panitia Kerja (Panja) RUU KKS . Langkah ini diambil sebagai respons konkret atas transformasi digital yang melaju pesat, namun ironisnya, juga dibarengi oleh kompleksitas ancaman siber yang semakin mengkhawatirkan . Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang , menegaskan bahwa ruang siber kini telah menjelma menjadi palagan baru yang sangat menentukan ketahanan dan pertahanan sebuah negara . "Kejahatan siber bukan lagi urusan domestik, melainkan sudah menjadi kejahatan lintas negara ( transnational crime ) yang menjadi perhatian global . Banyak negara telah mendahului...

JAKARTA , MENJUAL HARAPAN — Di tengah akselerasi teknologi yang melesat tanpa jeda dan penuh ketidakpastian, Indonesia kini berada di persimpangan jalan dalam menentukan nasib kedaulatan digitalnya . Menanggapi urgensi tersebut, Komisi I DPR RI menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) harus didesain sebagai fondasi utama sekaligus payung hukum tertinggi tata kelola digital nasional di masa depan . Sinyal kuat ini mengemuka setelah Komisi I DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama pemerintah dalam agenda Pembicaraan Tingkat I RUU KKS di Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026) . Regulasi ini disepakati bukan sekadar tameng perlindungan sistem elektronik biasa, melainkan instrumen eksistensial bagi pertahanan negara . Kedaulatan Digital Sejajar dengan Kedaulatan Negara Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, memperingatkan pemerintah mengenai risiko fatal jika Indonesia terlambat membentengi ruang sibernya . Belajar dari dinamika global, ...

MENJUAL HARAPAN — Di tengah dinamisnya konstelasi geopolitik dan status Bali sebagai episentrum pertemuan internasional, infrastruktur pertahanan di Pulau Dewata dinilai sudah usang dan tertinggal. Sorotan tajam datang dari Komisi I DPR RI yang mendesak perombakan total terhadap status Pangkalan Udara (Lanud) I Gusti Ngurah Rai, Badung, Provinsi Bali, agar segera dinaikkan standarnya dari Tipe B menjadi Tipe A. Langkah taktis ini dinilai sudah sangat mendesak, bukan hanya demi memperkuat perimeter pertahanan udara nasional, melainkan juga untuk menjaga marwah dan citra diplomasi Indonesia di panggung internasional. Dilema Strategis: Beranda Internasional yang Minim Dukungan Anggaran Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, mengungkapkan keheranannya atas status Lanud Ngurah Rai yang tidak mengalami perubahan sejak tahun 2012. Mandeknya peningkatan status selama 14 tahun ini dinilai kontradiktif dengan beban kerja dan nilai strategis pangkalan tersebut yang saban tahun melayani pe...