Menjaga Benteng Siber: DPR Desak RUU KKS Jadi Poros Kedaulatan Digital Indonesia Menuju 2045

JAKARTA, MENJUAL HARAPAN — Di tengah akselerasi teknologi yang melesat tanpa jeda dan penuh ketidakpastian, Indonesia kini berada di persimpangan jalan dalam menentukan nasib kedaulatan digitalnya.

Menanggapi urgensi tersebut, Komisi I DPR RI menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) harus didesain sebagai fondasi utama sekaligus payung hukum tertinggi tata kelola digital nasional di masa depan.

Sinyal kuat ini mengemuka setelah Komisi I DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama pemerintah dalam agenda Pembicaraan Tingkat I RUU KKS di Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026). Regulasi ini disepakati bukan sekadar tameng perlindungan sistem elektronik biasa, melainkan instrumen eksistensial bagi pertahanan negara.

Kedaulatan Digital Sejajar dengan Kedaulatan Negara

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, memperingatkan pemerintah mengenai risiko fatal jika Indonesia terlambat membentengi ruang sibernya. Belajar dari dinamika global, hilangnya kendali atas ruang siber terbukti mampu melumpuhkan stabilitas nasional suatu negara secara masif.

"Kedaulatan digital saat ini sudah sangat dekat, bahkan bisa dibilang sejajar dengan kedaulatan negara. Ada beberapa negara yang justru lebih dahulu kehilangan kendali atas ruang digitalnya sehingga berdampak pada kedaulatan negaranya. Ini tentu harus menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia," cetus Syamsu Rizal usai rapat kerja tersebut.

Politisi dari Fraksi PKB ini menambahkan bahwa jika dikelola dengan regulasi yang komprehensif dan adaptif, transformasi digital justru akan menjadi akselerator utama bagi lompatan pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

Mengurai Benang Kusut Kelembagaan: Siapa Komandan Siber Kita?

Salah satu poin krusial dan menjadi catatan strategis yang disodorkan DPR kepada pemerintah adalah masalah tumpang tindih kewenangan (orkestrasi) lembaga digital. Saat ini, otoritas ruang siber dan digital nasional masih terfragmentasi di beberapa institusi.

DPR mendesak pemerintah untuk berani menunjuk satu kementerian atau lembaga sebagai koordinator utama (leading sector) demi efektivitas komando kebijakan.

“Kami memberikan masukan terkait pentingnya penunjukan satu leading sector dalam orkestrasi penataan kebijakan digital nasional. Apakah nantinya menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital, BSSN, atau kementerian teknis lainnya, yang terpenting adalah adanya komitmen negara untuk menunjuk satu koordinator sehingga dukungan terhadap kebijakan digital nasional dapat berjalan maksimal,” urai Syamsu.

Harmonisasi Regulasi dan Pelibatan Publik

Selain membenahi ego sektoral kelembagaan, DPR juga menyoroti aspek teknis substantif guna menghindari ambiguitas hukum di kemudian hari. Syamsu mengkritisi penggunaan istilah "infrastruktur informasi kritikal" dalam draf RUU KKS yang dinilai bertubrukan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2022 yang telah mapan menggunakan frasa "infrastruktur informasi vital". Harmonisasi terminologi ini dinilai penting agar tidak memicu multitafsir di lapangan.

Di sisi lain, apresiasi patut diberikan kepada pemerintah atas komitmennya menghadirkan hampir seluruh kementerian terkait dalam pembahasan tingkat pertama ini. Akan tetapi, perlu mencatat bahwa partisipasi bermakna (meaningful participation) dari komunitas digital, akademisi, dan masyarakat sipil tetap menjadi syarat mutlak agar undang-undang ini membumi dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.

"Karena ini akan menjadi payung hukum nasional, maka penyusunannya harus dilakukan sebaik mungkin. Regulasi ini harus komprehensif, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan benar-benar mampu menjawab tantangan keamanan serta ketahanan siber Indonesia ke depan," pungkas legislator asal Fraksi PKB tersebut. (Hs_267)

Sumber Berita: DPR RI (dpr.go.id) - "RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Harus Menjadi Fondasi Kedaulatan Digital Indonesia" (diakses, 29/6/2026)

Korban Jiwa Latsarmil Kemhan Tembus 5 Orang: DPR Ingatkan Sipil Bukan Tentara, Desak Perbaikan Total

Nyawa Warga Sipil Taruhannya, Kemhan Didesak Hentikan Sementara Latsarmil Manajer Kopdes

Komisi X DPR RI Dorong Kementerian Lepaskan Ego Sektoral dalam Penyusunan RUU Sisdiknas

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...

Baca selengkapnya

Hegemoni Ekologis

Oleh Silahudin MENJUAL HARAPAN - RETORITKA pembangunan berkelanjutan, dan jargon hijau tampak kian populer di ruang-ruang kebijakan, akan tetapi, di balik itu juga tersembunyi satu paradoks besar, yaitu alam terus mengalami kerusakan struktural, walau keberlanjutannya digembar-gemborkan. Pergulatan hidup kita, dalam realitasnya dikonstruksi oleh bahasa, dan narasi yang seolah peduli terhadap lingkungan, namun, secara praksis terus-menerus melegitimasi eksploitasi. Pada titik simpul inilah, letak hegemoni ekologis, bukan hanya dominasi atas alam, tetapi juga dominasi atas cara berpikir tentang alam. Memang, hegemonis ekologis bekerja secara halus melalui wacana yang kita anggap netral, seperti istilah "pemanfaatan sumber daya", "optimalisasi kawasan", atau "efisiensi energi", dan lain sejenisnya. Dalam tataran kerangka tersebut, alam dikonstruksi sebagai objek pasif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Kepentingan ekonomi diselubungi bahasa sa...

Baca selengkapnya

La Liga 2026/2027: Espanyol Kontra Real Madrid Berskor Gol 1-2

MENJUAL HARAPAN - Pertandingan pekan awal La Liga musim 2026/2027 menyajikan duel dramatis di RCDE Stadium . Tuan rumah Espanyol harus merelakan poin terbang di hadapan pendukungnya sendiri setelah ditaklukkan oleh Real Madrid dengan skor tipis 1-2. Laga ini menjadi gambaran klasik bagaimana ketenangan dan pengalaman tim bermental juara mampu membalikkan keadaaan pada detik-detik krusial. Keunggulan Cepat dan Respons Tangguh Tuan Rumah Sejak peluit kick-off dibunyikan, Real Madrid tampil menekan dan mengambil inisiatif serangan secara agresif. Efektivitas serangan tim tamu terbukti ampuh pada menit ke-9. Jude Bellingham memecah kebuntuan lewat sepakan terukur yang membobol gawang Espanyol, mengubah skor menjadi 0-1 untuk Madrid. Tertinggal satu gol tidak membuat Espanyol patah arang. Anak-anak Catalonia berusaha bangkit dengan melancarkan gelombang serangan ke area pertahanan Madrid. Kerja keras tuan rumah membuahkan hasil pada menit ke-30. Menerima celah di lini belakang Madrid, Ál...

Baca selengkapnya

Menjual-Harapan

Cari Blog Ini