Menjaga Wajah Beranda Negara: Status Lanud Ngurah Rai Sudah 14 Tahun 'Mangkrak' di Tipe B, DPR Desak Transformasi ke Tipe A
MENJUAL HARAPAN — Di
tengah dinamisnya konstelasi geopolitik dan status Bali sebagai episentrum
pertemuan internasional, infrastruktur pertahanan di Pulau Dewata dinilai sudah
usang dan tertinggal. Sorotan tajam datang dari Komisi I DPR RI yang mendesak
perombakan total terhadap status Pangkalan Udara (Lanud) I Gusti Ngurah Rai,
Badung, Provinsi Bali, agar segera dinaikkan standarnya dari Tipe B menjadi
Tipe A.
Langkah taktis ini dinilai sudah sangat mendesak, bukan
hanya demi memperkuat perimeter pertahanan udara nasional, melainkan juga untuk
menjaga marwah dan citra diplomasi Indonesia di panggung internasional.
Dilema
Strategis: Beranda Internasional yang Minim Dukungan Anggaran
Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, mengungkapkan
keheranannya atas status Lanud Ngurah Rai yang tidak mengalami perubahan sejak
tahun 2012. Mandeknya peningkatan status selama 14 tahun ini dinilai
kontradiktif dengan beban kerja dan nilai strategis pangkalan tersebut yang
saban tahun melayani penerbangan tamu-tamu penting kenegaraan (VVIP).
"Tadi kita melihat bahwa (Lanud) I Gusti Ngurah Rai
ini sebetulnya sangat memiliki peranan penting. Karena berada di posisi yang
strategis, kemudian juga beririsan langsung dengan bandara internasional dan
komersial. Kami menginginkan Lanud ini naik peringkat menjadi standar A, tidak
B lagi. Ini krusial karena berkaitan erat dengan sistem anggaran pertahanan
kita," tegas Nurul Arifin di sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI
di Badung, Bali, Jumat (26/06/2026).
Secara sosiopolitik, status Tipe B membatasi ruang gerak
lanud, baik dari segi alokasi anggaran pertahanan, kuantitas personel, hingga
kelengkapan alutsista pendukung. Padahal, Lanud Ngurah Rai dituntut untuk
selalu siap sedia dalam mengamankan lalu lintas udara komersial sekaligus
menyambut kepala negara asing dalam koridor hubungan diplomasi.
Kolaborasi
Teknologi, Lingkungan, dan Diplomasi
Lebih dari sekadar urusan militerisme, legislator dari
Fraksi Partai Golkar ini mengingatkan bahwa penguatan pangkalan udara modern
harus adaptif terhadap isu-isu sosial dan lingkungan hidup. Penggunaan
teknologi pertahanan mutakhir mutlak diperlukan, namun harus berjalan selaras
dengan kesiapan masyarakat lokal serta kelestarian lingkungan sekitar Bali.
Nurul menekankan perlunya sinergitas lintas sektoral agar
Lanud Ngurah Rai mampu merepresentasikan Indonesia sebagai negara yang aman dan
berwibawa.
"Harus ada kolaborasi untuk menjaga Lanud I Gusti
Ngurah Rai ini. Pangkalan ini harus tetap merepresentasikan diri sebagai
bandara internasional yang tidak hanya melayani aspek komersil, tetapi juga
siap menyambut tamu-tamu kenegaraan dalam posisi hubungan diplomasi dengan
negara-negara lain," imbuh wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Barat I
tersebut.
Mengawal
Agenda ke Meja Menteri Pertahanan
DPR memastikan usulan ini tidak akan menguap begitu saja
sebagai catatan kunjungan kerja. Sebagai bentuk fungsi pengawasan parlemen
terhadap infrastruktur pertahanan negara, komitmen peningkatan status ini akan
dikawal ketat.
Nurul Arifin menegaskan akan membawa transisi status
Lanud I Gusti Ngurah Rai dari Tipe B ke Tipe A sebagai salah satu skala
prioritas pribadinya yang akan didebatkan dalam rapat kerja (Raker) mendatang
bersama Menteri Pertahanan. Publik kini menunggu sejauh mana komitmen
pemerintah dalam merespons urgensi pertahanan di beranda depan RI ini. (S*_267)
Sumber Berita: dpr.go.id - "Nurul Arifin: Status Lanud Ngurah Rai Harus Naik Standar ke Tipe A" (diakses, 29/6/2026)
Komentar