Foto: detikcom MENJUAL HARAPAN – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mempercepat langkah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat . Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan , me negaskan bahwa aturan ini sangat krusial sebagai bentuk pengakuan negara terhadap entitas yang telah memiliki peradaban dan sistem nilai sendiri jauh sebelum Indonesia merdeka . Poin Strategis RUU Masyarakat Adat Dalam pertemuan yang digelar di Padang, Sumatera Barat, Rabu (6/5/2026), muncul beberapa catatan penting terkait urgensi regulasi ini: l Mengisi Kekosongan Hukum: Meski eksistensi masyarakat adat diakui konstitusi, hingga kini belum ada payung hukum setingkat undang-undang yang mengatur mereka secara komprehensif. l Kedaulatan Ekonomi: RUU ini diharapkan menjadi fondasi bagi "demokrasi ekonomi", di mana rakyat dan masyarakat adat memiliki kedaulatan atas pengelolaan sumber daya mereka sendiri. l Tantangan Politik Hukum: Bob Hasan mengakui...
Wakil Komisi V DPR RI, Ridwan Bae (Foto hasil tangkapan layar dari dpr.go.id) MENJUAL HARAPAN – Komisi V DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah untuk menurunkan biaya potongan platform (aplikator) o jek online dari 20% menjadi 8% . Kebijakan ini dipandang sebagai so lusi nyata untuk meningkatkan pendapatan bersih dan kesejahteraan para mitra pengemudi . Poin-Poin Utama Dukungan DPR Apresiasi Instruksi Presiden: Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae , mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penyesuaian tarif potongan ini. Ia menilai langkah tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap pekerja sektor informal digital. Kepatuhan Aplikator: Legislator Fraksi Partai Golkar ini menegaskan bahwa jika aturan ini sudah diresmikan, seluruh perusahaan aplikasi wajib patuh . Kebijakan ini tidak boleh sekadar menjadi wacana, melainkan harus diimplementasikan secara konsisten di lapangan. Pengawasan Ketat: DPR berencana me...