Menjual-Harapan

Foto dok presidenri.go.id MENJUAL HARAPAN — Presiden Prabowo Subianto resmi melepas skema permainan fiskal terbaru dalam pidato kenegaraannya di Gedung Nusantara , Jakarta . Lewat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah menerapkan gaya bertanding yang ekspansif, terarah, dan terukur demi mencetak poin pertumbuhan ekonomi tinggi dan kesejahteraan kilat . "Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara harus bekerja sinergis dan makin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif," tegas Presiden dalam laga pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 . Delapan Punggawa Prioritas di Lini Depan Untuk memastikan kemenangan di papan skor makroekonomi, Presiden Prabowo memasang delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sebagai starter pack penyerangan : Kedaulatan & Kemandirian: Pangan , energi, s...

MENJUAL HARAPAN — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Hamka B. Kady, mengambil inisiatif penyerangan dalam laga pembahasan RAPBN 2027 . Ia mendesak pemerintah pusat untuk meningkatkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) demi menjaga ritme pergerakan ekonomi di tingkat daerah yang mulai kehabisan napas akibat penurunan kapasitas fiskal . "Catatan kami untuk mendorong Pemerintah Pusat, utamanya nanti di dalam penyusunan RAPBN 2027, kita berharap ada tambahan-tambahan, ada peningkatan transfer ke daerah dibanding dengan tahun yang lalu," ujar Hamka di sela-sela agenda Sidang Tahunan di Senayan, Jakarta sebagaimana dikutip dpr.go.id (15/8/2026). Strategi Taktis Menjaga Tempo Pertumbuhan Politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai sinergi antara pusat dan daerah harus berada dalam satu komando permainan yang presisi . Langkah menaikkan amunisi TKD menjadi kunci utama agar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8 hingga 6 persen pada tahun 2027 dapat dituntaskan hin...

MENJUAL HARAPAN  — Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam meski persoalan kesejahteraan guru dan dosen tak disinggung secara eksplisit dalam Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto mengenai RAPBN 2027 . Bagi DPR, tidak disebutkannya poin tersebut bukan berarti pemerintah menyimpang dari garis pertahanan . Hetifah menilai hal ini sebagai sinyal bagi Komisi X untuk memperketat pengawasan dan menuntut skema permainan yang lebih konkret . "Tidak disebutkannya secara eksplisit persoalan kesejahteraan guru dan dosen dalam pidato RAPBN 2027 tentu menjadi perhatian. Namun, hal tersebut tidak boleh dimaknai bahwa peningkatan kesejahteraan pendidik tidak menjadi prioritas pemerintah," tegas Hetifah sebagaimana dikutip dpr.go.id (15/8/20260. Mengawal "Dapur Strategi" Anggaran Politisi Fraksi Partai Golkar itu memastikan Komisi X siap "turun minum" dan mengejar penjelasan detail dari pemerintah terkait ...

  Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI  di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. (Foto: BPMI Setpres) MENJUAL HARAPAN — Di hadapan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Jumat pagi ini (14/8/2026), Presiden Republik Indonesia menyampaikan laporan pertanggungjawaban politik atas 21 bulan masa pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.  Berbeda dari narasi kenegaraan konvensional yang kerap dipenuhi retorika normatif, pidato berdurasi intens tersebut menyajikan cetak biru konsolidasi kekuasaan eksekutif yang agresif, terukur, dan berorientasi pada pembersihan kelembagaan negara secara radikal. Dengan menetapkan empat prinsip kepemimpinan—kepatuhan konstitusional UUD 1945, perlindungan core and vital national interest , intervensi sosial cepat, serta keberlanjutan intergenerasional—Presiden menegaskan doktrin politiknya: "Saya tidak menerima mand...

  MENJUAL HARAPAN — Komisi III DPR RI resmi mengetok palu persetujuan bagi 14 calon hakim agung dan hakim Ad Hoc Mahkamah Agung (MA) Tahun 2026 . Keputusan politik penegakan hukum ini diambil dalam Rapat Pleno usai kedelapan fraksi selesai membedah kapasitas, rekam jejak, hingga moralitas para kandidat melalui serangkaian uji kelayakan dan kepatutan ( fit and proper test ) . Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa seluruh pandangan fraksi telah membulatkan kesepakatan untuk meloloskan nama-nama tersebut menuju panggung pengesahan tertinggi di legislatif . “Berdasarkan pandangan fraksi yang dibacakan tadi oleh masing-masing kapoksi atau yang mewakili, maka Komisi III DPR RI memberikan persetujuan atas nama calon Hakim Agung dan calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung tahun 2026,” ujar Habiburokhman di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (13/8/2026) . Daftar 14 Nama Terpilih untuk Benteng Yudisial Ke-14 figur yang berhasil melenggang tersebut menca...

  MENJUAL HARAPAN — Senayan bersiap menggelar fit and proper test bagi jajaran calon petinggi Bank Indonesia (BI) . Langkah ini menyusul diterimanya Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Prabowo Subianto yang menyodorkan empat nama untuk mengisi kursi panas pimpinan bank sentral . Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan lembaga legislatif akan langsung menindaklanjuti Surpres tersebut begitu pembukaan masa persidangan dimulai pada 14 Agustus 2026 . "Nama-nama tersebut nantinya akan kami proses sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR... untuk kami pilih dan kami setujui nama-nama yang akan kami pilih untuk kemudian dilantik oleh Presiden," tegas Puan dalam konferensi pers di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026) . Paket Kandidat: Penguji Independensi Kebijakan Moneter Nama-nama yang diusulkan Istana mencerminkan kombinasi figur senior dan teknokrat kawakan di lingkaran moneter : Calon Gubernur BI: Destry Damayanti Calon Deput...