MENJUAL HARAPAN — Komisi III DPR RI resmi membatasi dan merumuskan 13 kriteria tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset tanpa melalui putusan pidana ( non-conviction based forfeiture ) . Langkah ini diambil dalam kerangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset untuk memastikan regulasi tersebut berjalan proporsional, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan kerugian publik . Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengemukakan bahwa pembatasan kriteria ini merujuk pada masukan para ahli hukum serta komparasi ketatanegaraan dengan berbagai negara penegak hukum modern . Kerangka hukum ini secara mendasar menyasar kejahatan bermotif ekonomi, terorganisasi, serta berdampak luas pada keuangan negara dan masyarakat . "Para ahli menyampaikan bahwa tindak pidana yang diatur sebaiknya merupakan tindak pidana yang bermotif ekonomi, merugikan negara dan masyarakat luas, atau memiliki tingkat keseriusan tinggi dan berdampak pada publik secara e...
MENJUAL HARAPAN — Insiden keracunan massal yang menimpa 352 siswa di Kabupaten Lombok Tengah , Nusa Tenggara Barat (NTB), memicu gelombang desakan evaluasi terhadap program strategis pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG) . Kejadian pada Jumat (11/9/2026) tersebut dinilai menjadi sinyal merah atas lemahnya pengawasan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) di tingkat lapangan . Wakil Ketua DPR RI , Sari Yuliati, menegaskan bahwa keselamatan serta kesehatan anak-anak tidak boleh dikorbankan atas nama pelaksanaan program nasional . Menurutnya, insiden ini bukan sekadar masalah teknis biasa, melainkan ancaman terhadap kepercayaan publik pada kebijakan strategis negara . "Saya prihatin dengan kejadian keracunan yang dialami ratusan siswa . Keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas . Karena itu, penyebab kejadian ini harus diusut secara menyeluruh," tegas legislator asal Dapil NTB II tersebut dalam keterangan resminya, Sabtu (12/9/2026) dan dikutip dpr....