MENJUAL HARAPAN — Komisi VIII DPR RI resmi membuka ruang klarifikasi terkait polemik dan dinamika prosedur penetapan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Langkah ini diambil guna menindaklanjuti gelombang aspirasi dan laporan substantif yang dilayangkan sivitas akademika UINSA mengenai legalitas serta transparansi proses kepemimpinan di kampus tersebut . Isu krusial ini mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026) . Anggota Komisi VIII DPR RI, Hasan Basri Agus, menegaskan bahwa DPR berkewajiban melakukan audit prosedural terhadap seluruh rangkaian seleksi pimpinan perguruan tinggi keagamaan negeri tersebut . “Ini sendiri sebagai jawaban dari datangnya utusan dari UIN Sunan Ampel kemarin di Surabaya yang melaporkan tentang pengangkatan rektor UIN yang sekarang, yaitu Pak Muzakki . Dan beliau melaporkan dengan segala catatan-catatan yang disampaikan kemarin ke Ko...
Anomali Tata Kelola dan Paradoks Kebijakan: Menagih Kehadiran Negara dalam Dialektika Hukum, Agraria, dan Pendidikan
Ringkasan Esai 1. Pendahuluan: Membingkai perdebatan hukum, agraria, dan pendidikan dalam kerangka sosiologi politik dan tata kelola pemerintahan ( good governance ). 2. Bedah Isu 1 (RUU Perampasan Aset): Mengkritik penyelewengan barang rampasan oleh oknum aparat dan menagih transparansi digital. 3. Bedah Isu 2 (Uji Materiil KUHAP 2025): Menganalisis potensi hegemoni Polri atas PPNS serta risiko diskresi penggeledahan tanpa izin ( due process of law ). 4. Bedah Isu 3 (Reforma Agraria): Menganalisis efektivitas kelembagaan LPRA langsung di bawah Presiden dalam meredistribusi tanah dan menyelesaikan konflik. 5. Bedah Isu 4 (Dekolonisasi RUU Sisdiknas): Mengulas pemikiran Bonnie Triyana mengenai pentingnya menghapus bias kolonial terhadap penganut kepercayaan. 6. Bedah Isu 5 (KIP Kuliah & Pagu Angg...