Menjual-Harapan

Ilustrasi dinamika pergulatan politik nasional (Gambar gemini_image) MENJUAL HARAPAN - Pergulatan kehidupan negara bangsa (nations state) ini, tak henti dinamikanya dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan lain sejenisnya. Dalam sepekan ini (periode 9-14 Juni 2025), lanskap politik nasional Indonesia diwarnai berbagai isu penting dan menjadi perhatian publik. Isu-isu tersebut di antaranya seperti isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran, pilihan politik mantan Presiden Jokowi, undangn KTT G7 untuk Presiden Prabowo Subianto, kenaikan gaji hakim, penolakan proyek strategis nasional (PNS) di Merauke, dan implementasi satu data daerah di Aceh, juga soal isu hoaks. Dinamika Pilihan Politik Presiden Jokowi dan Isu Pemakzulan Gibran Presiden Joko Widodo (Jokowi), kembali menjadi sorotan setelah menyatakan preferensinya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pernyataan ini muncul sebagai respons atas spekulasi mengenai kemungkinan dirinya menjadi...

  Gambar hasil Canva ChatGPT MENJUAL HARAPAN - Wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kembali mencuat ke permukaan belakangan ini. Utamanya, wacana itu usai dilontarkan Presiden Prabowo Subianto pada puncak Hari Ulang Tahun Partai Golkar ke-60, Kamis (12/12/2024). Pelaksanaan penyelenggeraan pemilihan kepala daerah (tingkat provinsi, dan kabupaten/kota) langsung adalah merupakan langkah reformasi politik pasca Orde Baru. Dengan pilkada langsung, merupakan bagian manifestasi dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Masyarakat dapat menggunakan hak-haknya secara langsung menentukan pilihan pemimpinnya di tingkat lokal. Pilkada langsung memberi ruang sebesar-besarnya bagi rakyat secara aktif ikutserta menentukan pilihan pemimpinnnya. Mekanisme pilkada langsung, rakyat mempunyai kesempatan untuk memilih kandidat yang menurutnya layak dan memiliki kemampuan merepresentasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, kepal...

Ilustrasi Pembangunan Oleh Silahudin PEMBANGUNAN sesungguhnya merupakan never ending process (proses yang tak pernah berakhir), kendati Orde Baru telah gagal mempertahankan kesinambungan (sustainability) dalam pembangunan. Bahkan ada yang mengatakan perjalanan pembangunan selama tiga dasawarsa lebih berujung kepada "Dead-end" (akhir yang mematikan/mengalami jalan buntu), karena memang, Orde Baru menjadi monolitik dan otoriter secara politik, begiotupun ekonomi dikuasai segelintir pelaku bisnis, yang akibatnya kesenjangan sosial dan ekonomi yang menganga tak bisa dielakksan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat, tampaknya telah menjadi "ideologisasi" rezim selama tiga dasawarsa lebih yang menuntut adanya penyeragaman dalam pembangunan, seperti misalnya desa di seluruh Indonesia diseragamkan (unifikasi) tata cara pengelolaan dan penamaannya. Padahal, kalau kita akui secara jujur, bahwa penyeragaman (unifikasi) menjadi tidak terpat, karena selain mengingkari falsaf...