Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label etika publik

Di Balik Senja Merah 10 November: Menafsirkan Ksatria Baru di Era Tembok Sunyi

  MENJUAL HARAPAN - Hari Pahlawan, 10 November, merupakan penanda krusial dalam kalender bangsa—titik di mana narasi kebangsaan mencapai klimaksnya dalam darah dan keberanian kolektif. Akan tetapi, lebih dari sekadar ritual upacara dan tabur bunga, Hari Pahlawan menuntut sebuah dialog epistemologis: Siapakah pahlawan kita hari ini? Jika pada 1945 pertempuran berlangsung di jalanan Kota Pualam, hari ini, arena juang telah bergeser secara fundamental ke ranah etika, integritas, dan kesadaran sosial. Kita ditantang untuk merobek tirai historisisme dan menghadapi realitas empiris bahwa musuh telah berganti wujud. Pertempuran Surabaya 1945 mengajarkan kita tentang pengorbanan yang absolut. Di bawah komando tokoh-tokoh karismatik seperti Bung Tomo, rakyat sipil, ulama, dan milisi bersatu dalam satu spirit: Merdeka atau Mati . Mereka menanggapi ultimatum asing dengan penolakan mentah-mentah, mengubah Kota Pahlawan menjadi neraka pertempuran selama tiga minggu. Peristiwa ini adalah puncak ...

Pancasila yang Terasing

MENJUAL HARAPAN - Pancasila   lahir sebagai kesepakatan luhur.  Ia bukan sekadar ideologi, t etapi kompas moral bangsa. Lima sila yang dirumuskan bukan hanya kata-kata, melainkan nilai-nilai yang harus hidup dalam setiap kebijakan, pelayanan, dan relasi sosial. Namun kini, Pancasila terasa asing. Dalam pidato-pidato resmi, Pancasila disebut dengan penuh hormat.  Namun dalam praktik, sila-sila itu tak tampak. Keadilan sosial tak terwujud, kemanusiaan dikalahkan oleh prosedur, dan musyawarah digantikan oleh keputusan sepihak. Pancasila menjadi retorika. Dalam cakap-cakap warga, acapkali terdengar “Kami tak tahu Pancasila itu untuk siapa.”  Mereka melihat ketimpangan, diskriminasi, dan pengabaian. Mereka tak merasa dilindungi, tak merasa diakui, dan tak merasa dihargai. Pancasila tak hadir dalam hidup mereka. Pancasila yang terasing adalah Pancasila yang tak berpihak.  Ia dipakai untuk membenarkan kekuasaan, bukan untuk melindungi warga. Ia dijadikan alat kontrol, ...