Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label pemerintah

Literasi Keuangan Haji: Membentengi Masyarakat dari Narasi Disinformasi

MENJUAL HARAPAN — Di tengah rentannya publik terhadap disinformasi seputar pengelolaan dana haji , edukasi mengenai tata kelola keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi kebutuhan yang mendesak. Komisi VIII DPR RI menekankan pentingnya pemahaman masyarakat secara utuh mengenai mekanisme kerja BPKH guna menjaga kepercayaan publik terhadap akuntabilitas lembaga tersebut . Pesan tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Ansari, dalam gelaran Sarasehan Keuangan Haji di Pamekasan, Jawa Timur , Selasa (4/8/2026) . Sebagai lembaga penyeimbang dan mitra kerja BPKH, Komisi VIII mendorong sosialisasi intensif agar masyarakat memahami rantai transparansi pengelolaan dana, mulai dari instrumen investasi hingga sistem pelaporan terbuka yang dapat diakses publik . "Masyarakat perlu mengetahui tugas BPKH, bagaimana dana haji dikelola, sistem pelaporannya, hingga manfaat yang dihasilkan. Selain melalui sosialisasi langsung seperti ini, laporan BPKH juga sangat terbuk...

Pascaputusan MK Nomor 40/2026: DPR Desak Pemerintah Percepat Pemisahan Anggaran Makan Gratis dari Dana Pendidikan

MENJUAL HARAPAN — Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 . Putusan hukum tersebut secara tegas memerintahkan pemisahan alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari mandatory spending anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) . Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati , menegaskan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi memberikan tenggat waktu transisi hingga APBN Tahun Anggaran 2028, pemerintah tidak perlu menunda perbaikan ini . Komisi X mendorong agar perubahan alokasi tersebut sudah mulai diberlakukan secara efektif pada penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027 . "Jika MK sudah memutuskan demikian, maka tentulah kita harus menindaklanjuti sesuai keputusan tersebut. Semaksimal mungkin diupayakan bisa dilakukan mulai pada tahun anggaran 2027 karena harapan besar bagi dunia pendidikan, kita dapat memperbaiki dan ...

Estafet Kepemimpinan Bank Indonesia di Tengah Ujian Stabilitas Moneter

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan keterangan pers di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, pada Senin, 27 Juli 2026. Foto: BPMI Setpres/Kris Transisi kepemimpinan di bank sentral merupakan isu stabilitas makroekonomi, sinyal pasar, dan independensi kelembagaan . MENJUAL HARAPAN – Dinamika penting mewarnai puncak otoritas moneter Indonesia. Pemerintah secara resmi menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI), menyusul pengabdian selama kurun waktu hampir tujuh tahun dalam menjaga benteng kebijakan moneter nasional . Langkah krusial ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara , Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (27/7/2026) . Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pengunduran diri tersebut dan menyampaikan apresiasi yang mendalam atas dedikasi Perry selama menahkodai bank sentral melalui berbagai krisis ekonomi global . Pemerintah kini tengah memproses...

Menjaga Desa Adat dari Jebakan Administrasi Keuangan Negara

MENJUAL HARAPAN – Alokasi Dana Desa yang dikucurkan pemerintah pusat ke wilayah Bali kerap dihadapkan pada dilema klasik: bagaimana menjaga keluwesan kearifan lokal tanpa melanggar kekakuan tata kelola keuangan negara ? Tanpa pendampingan yang tepat, niat baik untuk memajukan desa adat justru berisiko menyeret para pengelola ke dalam jerat persoalan hukum . Isu krusial inilah yang digarisbawahi oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Denpasar, Bali, Kamis (23/7/2026) . Legislator Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut secara khusus mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengambil peran lebih aktif melalui pendampingan komprehensif—bukan sekadar audit pasca-kejadian—terutama bagi kelembagaan desa adat di Pulau Dewata . "Kita perlu memberikan penguatan kepada lembaga-lembaga adat agar dapat mengelola Dana Desa dengan baik tanpa dianggap melanggar hukum. Karena itu, pendamping...

Menjaga Roh Desa Adat Bali Lewat Optimalisasi Dana Desa

MENJUAL HARAPAN  – Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Bali menuntut pendekatan khusus. Selain berfungsi sebagai pendorong roda perekonomian dan ketahanan pangan, alokasi anggaran dari pusat ini dinilai harus mampu membentengi keberadaan desa adat—pilar utama yang selama ini menjaga harmoni sosial, budaya, sekaligus menopang industri pariwisata Pulau Dewata . Isu strategis tersebut menjadi sorotan utama dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Kabupaten Badung, Bali, Rabu (24/7/2026) . Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa transfer anggaran langsung ke rekening desa membawa konsekuensi besar terkait efektivitas dan tata kelola . Kehadiran Dana Desa, menurutnya, tidak boleh sekadar menjadi angka statistik pembangunan fisik, melainkan harus menyentuh akar kesejahteraan masyarakat lokal . "Dana Desa tidak hanya menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan, tetapi juga harus mampu memperkuat peran desa adat yang menjadi bagian penti...

Presiden Prabowo Subianto Lantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional

  Presiden Prabowo Subianto lantik Sudaryono sebagai BGNdi Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Juli 2026. Foto: BPMI Setpres/Cahyo   MENJUAL HARAPAN — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/7/2026) sore . Pelantikan ini menandai dimulainya kepemimpinan baru di lingkungan BGN untuk memperkuat akselerasi dan pelaksanaan program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG) . Pengangkatan Sudaryono tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional . Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo memandu langsung pengambilan sumpah jabatan yang diucapkannya secara khidmat oleh pejabat terlantik . “Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Repub lik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi...

Donny Ernawan dan Yos Sunitiyoso Dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Donny Ermawan dan Yos Sunitiyoso sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Juli 2026. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr MENJUAL HARAPAN JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik Donny Ermawan Taufanto dan Yos Sunitiyoso masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI) . Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/7/2026) sore . Pengangkatan kedua pimpinan perguruan tinggi tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia . Dalam prosesi pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo, kedua pejabat yang dilantik menegaskan komitmen mereka untuk menjalankan amanah dengan penuh integri tas dan tanggung jawab . “Bahwa saya ...

Konversi LPG ke CNG: DPR Ingatkan Pemerintah Utamakan Keselamatan Publik

MENJUAL HARAPAN – Agenda transisi energi menuju pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai pengganti LPG 3 kilogram bersubsidi kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi XII DPR RI, Andi Muzakkir Aqil, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan masyarakat dalam setiap kebijakan energi baru. Dalam kunjungan kerja reses ke PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur, Surabaya, Rabu (22/7/2026), Andi menekankan perlunya regulasi yang matang sebelum program konversi dijalankan. “Kami masih menunggu bagaimana mekanisme penyalurannya, bagaimana tahapan peralihannya, dan yang paling penting bagaimana jaminan keamanannya bagi masyarakat,” ujarnya sebagaimana dikutip dpr.go.id (23/7/2026). Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konsumsi LPG nasional mencapai 8,5 juta ton per tahun, sementara produksi domestik hanya sekitar 1,8–1,9 juta ton. Akibatnya, 75–80 persen kebutuhan LPG masih bergantung pada impor, dengan devisa yang terkuras...

Prabowo Klaim Sistem Perlindungan Sosial Indonesia Masuk Jajaran Terkuat di Dunia

  Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 20 Juli 2026. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev MENJUAL HARAPAN JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengklaim bahwa Indonesia kini telah memiliki salah satu sistem perlindungan sosial ( welfare state ) paling tangguh di tingkat global. Klaim tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Dalam pengarahannya di hadapan para menteri, Kepala Negara menekankan bahwa fondasi sistem jaring pengaman sosial yang ada saat ini merupakan hasil dari kesinambungan kebijakan antar-pemerintahan yang dibangun sejak era kemerdekaan. “Saya tegaskan, ternyata kita punya sistem perlindungan sosial, negara kesejahteraan ( welfare state ), salah satu terkuat di dunia. Kalau kita lihat program satu per satu, sebagian dari program-program ini dilaksanakan oleh presiden-presiden da...

Optimisme Jalur Konstitusional: Presiden Prabowo Tegaskan Indonesia Berada di Jalan yang Benar Hapus Kemiskinan dan Kelaparan

  Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 20 Juli 2026. Foto: BPMI Setpres/Cahyo MENJUAL HARAPAN — Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa agenda pembangunan nasional Indonesia telah berada di jalur yang benar ( on the right track ) . Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026) . Presiden menyampaikan bahwa meskipun tantangan bangsa masih besar dan pekerjaan rumah pemerintah masih panjang, berbagai capaian fundamental di sektor pangan dan energi membuktikan kekuatan serta kemandirian strategi pembangunan nasional . Rekor Pangan dan Kemandirian Energi B50 Dalam arahannya, Presiden membeberkan indikator utama keberhasilan pembangunan yang mencatatkan rekor sepanjang sejarah Republik Indonesia : Swasembada Pangan: Indone...