Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label pemerintah

Diplomasi di Atas Mobil Komando: Pimpinan DPR Jamin Kebebasan Mahasiswa dan Beberkan Penghematan Anggaran

  Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menghampiri aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/6/2026) malam (foto dok dpr.go.id) MENJUAL HARAPAN – Ketegangan di depan gerbang Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, akhirnya menemui titik terang pada Jumat (19/6/2026) malam. Setelah menggelar pertemuan tertutup di Ruang Abdul Muis pada sore harinya, unsur Pimpinan DPR RI memilih langkah berani dengan langsung turun ke jalan, menghampiri reriuhan massa demonstran yang bertahan hingga larut. Di bawah pengawalan ketat sekitar pukul 19.28 WIB, dua Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Fraksi Partai Gerindra) dan Saan Mustopa (Fraksi Partai Nasdem), tampak membelah kerumunan bersama pimpinan Komisi III. Tanpa sekat, mereka naik ke atas mobil komando untuk mengumumkan langsung hasil kesepakatan dan langkah nyata yang diambil parlemen demi menjawab empat tuntutan krusial mahasiswa. "Beberapa aspirasi yang ditujukan kepada DPR, kami juga sudah sampaikan. Da...

Menjembatani Parlemen dan Jalanan: Ketika Aspirasi Mahasiswa Dijawab Telepon Langsung ke Menteri

Foto dok dpr.go.id MENJUAL HARAPAN – Kompleks Parlemen Senayan kembali riuh. Jumat (19/6/2026), gelombang unjuk rasa mahasiswa dari berbagai universitas memadati gerbang rumah rakyat. Membawa jargon perlawanan " Tritura Kembali " dan " Reformasi Belum Selesai ", perwakilan dari Universitas Trisakti , Universitas Esa Unggul, Universitas Mercu Buana, Universitas Dian Nusantara, serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menuntut suara mereka didengar. Namun, alih-alih berakhir dengan kebuntuan di balik pagar besi, aksi kali ini melahirkan sebuah momen diplomasi politik yang menarik di dalam ruangan. Pimpinan DPR RI memilih langsung turun gelanggang, menemui perwakilan mahasiswa secara tatap muka untuk mencairkan ketegangan. Komitmen Dialog Tanpa Eskalasi Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Saan Mustopa , menegaskan bahwa lembaga legislatif berkomitmen penuh untuk menjadi jembatan hidup antara kepentingan masyarakat dan pemerin...

DPR dan Pemerintah Percepat Perbaikan Tata Kelola Ekspor

  Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat agenda Konferensi Pers yang didampingi oleh Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria bersama awak media di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026) (foto hasil tangkapan layar dari dpr.go.id) MENJUAL HARAPAN - Di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026), suasana konferensi pers terasa berbeda. Bukan sekadar agenda rutin, melainkan sebuah pernyataan arah kebijakan ekonomi nasional. DPR RI bersama pemerintah menegaskan langkah percepatan perbaikan tata kelola ekspor sebagai strategi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi negara. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad , tampil bersama jajaran pejabat tinggi: Mensesneg Prasetyo Hadi , Menteri ESDM Bahlil Lahadalia , Menteri Hukum Supratman Andi Agtas , serta COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria . Kehadiran lintas sektor ini mencermi...

Menjaga Paru-Paru Jawa: Panja RUU Kehutanan Desak Penguatan Perhutani dan Kembalikan Batas Hutan 30 Persen

MENJUAL HARAPAN — Masa depan ekologi Pulau Jawa kini berada di persimpangan jalan . Di tengah kepungan industri dan tekanan pemanfaatan lahan, Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan DPR RI melempar sinyal kuat untuk memperketat benteng perlindungan hijau yang tersisa . Langkah ini dibarengi dengan desakan restrukturisasi kelembagaan Perhutani dan pemulihan hak-hak masyarakat desa hutan . Anggota Komisi IV DPR RI, Dadang M. Naser, menyatakan bahwa revisi undang-undang ini harus menjadi momentum krusial untuk mengembalikan marwah kelembagaan kehutanan . Komisi IV mendorong agar Perhutani mempererat kembali kemitraannya dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) melalui program perhutanan sosial . “Kami dari Komisi IV DPR RI bersama jejaring kehutanan di Jawa Timur membahas berbagai persoalan strategis, termasuk penguatan kelembagaan Perhutani agar saling bersahutan, saling mengisi, saling berkoordinasi, dan saling menguatkan,” tegas D...

Menguji 'Meaningful Participation' dalam Kebut Revisi UU Kehutanan yang Adaptif

MENJUAL HARAPAN — Komisi IV DPR RI tengah gencar menggodok revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan . Regulasi yang sudah berusia lebih dari seperempat abad ini dinilai sudah using, dan gagap dalam merespons dinamika zaman . Melalui serangkaian kunjungan kerja daerah, parlemen mengeklaim sedang menerapkan prinsip meaningful public participation (partisipasi publik yang bermakna) demi melahirkan aturan yang berkeadilan sosial dan ekologis . Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan , Sonny T. Danaparamita , menegaskan bahwa jemput bola aspirasi ini krusial agar undang-undang baru tidak sekadar menjadi produk hukum di atas kertas, melainkan mampu menjawab akar masalah di sektor kehutanan . "Undang-undang ini sudah dianggap tidak bisa mengikuti dinamika perkembangan zaman sehingga beberapa aturan perlu kita revisi . Kami merajut masukan dari semua wilayah, semua titik, dan semua segmen masyarakat," ujar Sonny di sela-sela kunjungan kerja Pa...