Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label pemerintah

Ada Apa dengan Makanan Bergizi Gratis, Menelan Korban Keracunan

Foto hasil tangkapan layar dari  kompas.com Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mewakili pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan permohonan maaf, atas masih terjadinya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di banyak daerah.  (lihat: kompas.com )   MENJUAL HARAPAN - Penyebab umum keracunan makanan, atau foodborne illeness, biasayanya disebabkan oleh bakteri (seperti Salmonella, E. coli) , virus, atau parasit yang mencemari makanan. Kontaminasi bisa terjadi di berbagai tahapan, yaitu 1.  Bahan Baku yang Tidak Higienis:  Bahan mentah, seperti sayuran, daging, atau telur, yang sudah terkontaminasi sejak awal. 2.  Penanganan yang Salah:  Kurangnya kebersihan tangan, alat masak, dan area kerja oleh petugas atau sukarelawan. 3.  Proses Memasak yang Tidak Sempurna:  Makanan tidak dimasak hingga matang, terutama daging dan unggas, sehingga bakteri tidak mati. 4.  Penyimpanan yang Buruk:  Makanan yang sudah ...

Pendidikan, Kemana Arahnya

MENJUAL HARAPAN - Pendidikan seharusnya menjadi cahaya peradaban.  Ia adalah ruang pembebasan, tempat anak-anak belajar berpikir, merasakan, dan bermimpi. Akan tetapi, dalam realitas kenyataan hari ini, pendidikan justru menjadi lorong gelap yang membingungkan , tanpa arah, tanpa jiwa, dan tanpa keberpihakan. Di ruang kelas yang sempit, di sekolah yang kekurangan guru, dan di desa yang tak tersentuh sinyal, pendidikan menjadi beban.  Anak-anak belajar bukan karena ingin tahu, tetapi karena takut gagal. Guru mengajar bukan karena panggilan, tetapi karena tuntutan administratif. Sistem menekan, bukan membebaskan. Kurikulum nasional terlalu seragam, terlalu teknokratis, dan terlalu jauh dari kehidupan nyata.  Anak-anak di pegunungan belajar tentang kapal laut, anak-anak di pesisir belajar tentang salju. Konteks lokal diabaikan, pengalaman komunitas disingkirkan. Pendidikan menjadi abstraksi. Dalam dialog komunitas, orang tua sering berkata: “Anak saya pintar, tapi tak tahu b...

Menyeimbangkan Ekosistem di Bumi Pertiwi

MENJUAL HARAPAN - Di tengah riuhnya peringatan Hari Hutan Sedunia (22 Juni), dan sorotan akan laju deforestasi yang mengkhawatirkan, kita patut merenungkan subuah pendekatan yang melampau sekedar konservasi hutanisasi. Bukan hanya tentang menanam kembali pohon, melainkan sebuah filosofi mendalam tentang pemulihan keseimbangan, menata ulang tatanan ekologis yang terenggut, dan merajut kembali simfoni alam yang terdistorsi.  Di Indonesia, sebuah negeri yang diberkahi dengan keanekaragaman hayati melimpah, konsep hutanisasi menjadi sebuah keniscayaan, bukan hanya impian utopis. Ini adalah perjalanan empirik yang menuntut kebijaksanaan, kesabaran, dan kearifan kolektif. Secara filosofis, hutanisasi merupakan tindakan rekonsiliasi manusia dengan alam. Kita telah terlalu lama memandang hutan sebagai sumber daya yang harus dieksploitasi, melupakan bahwa ia adalah entitas hidup yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang. Pendekatan ini, mengajak kita untuk mengembalikan peran hutan seba...

Pengemudi Ojol Gelar Demo Besar-Besaran, Tuntut Potongan Aplikasi Diturunkan

Ilustrasi para pengemudi Ojol (foto hasil tangkapan layar katadata.co.id ) MENJUAL HARAPAN - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Selasa, 20 Mei 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan perusahaan aplikator yang dinilai semakin memberatkan pengemudi, terutama terkait potongan biaya aplikasi yang terus meningkat (Lihat: kompas.com ) . Ketua Umum Asosiasi Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa salah satu tuntutan utama dalam aksi ini adalah penurunan potongan aplikasi menjadi 10 persen . Saat ini, potongan yang dikenakan oleh aplikator telah mencapai 50 persen atau lebih , jauh melebihi batas maksimal 20 persen yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP 1001 Tahun 2022 (Lihat: kompas.com ). "Kami meminta aplikator untuk mematuhi regulasi yang ada. Namun, alih-alih mengikuti aturan, mereka justru menaikkan potongan lebih jauh. Kami menuntut agar po...

Dekopinwil Jabar: Kadis Koperasi Jabar Perlu Dievaluasi Terkait Pelayanan Publik

BANDUNG (MENJUAL HARAPAN) - Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah Jawa Barat mengeluhkan sikap Kepala Dinas (Kadis) Koperasi dan Usaha Kecil Yuke Mauliani. Menurut dia, lebih mudah menemui Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi daripada Kadis Koperasi UK Jabar. Ketua Dekopinwil Jabar Nurodi mengatakan pihaknya sudah mengajukan surat audiensi agar dapat bertemu dengan Kadis Koperasi dan UK Yuke Mauliani. "Surat kami kirim ke ibu Kadis (Yuke Mauliani) pada tanggal 7 April 2025, dan kami sudah dihubungi oleh sekretarisnya kapan bertemunya," kata Nurodi, Kamis (8/5/2025). Namun, di saat tanggal yang telah ditentukan pertemuan dibatalkan, kemudian dirinya dan beberapa pengurus Dekopinwil Jabar menemui secara langsung pada hari kamis, 8 mei 2025 namun tidak diterima sebagaimana mestinya setelah menunggu lebih dari dua jam. Padahal, kata Nurodi Kadis Koperasi jalan di depannya dan pergi tanpa menjelaskan sepatah katapun. "Tidak ada penjelasan sepatah katapun. Kami ini sepertiny...

DPR dan Pemerintah Bergeming Atas Penolakan Revisi UU TNI

  Mahasiswa dan dosen UGM gelar aksi tolak revisi uu tni (Foto hasil tangkapan layar website  UGM  ) MENJUAL HARAPAN   – DPR dan pemerintah bergeming atas ragam reaksi dan penolakan berbagai kelompok masyarakat sipil, mahasiswa dan kalangan kampus serta intelektual atas revisi Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Bahkan, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, yang menyatakan  hasil pembahasan isi revisi UU 34/2004 tentang TNI atau RUU TNI akan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis besok (20/3/2025). “Tak memasalahkan demo penolakan RUU TNI yang akan dilakukan oleh mahasiswa bersama koalisi masyarakat sipil besok, karena menyampaikan pendapat dilindungi oleh undang-undang dan wajib dihormati,” ungkap Dave sebagaimana dikutif berbagai sumber media baru-baru ini (19/3/2025). Lanjutnya, penolakan terhadap revisi UU TNI datang dari kalangan universitas dan pegiat masyarakat sipil karena menila...