Langsung ke konten utama

Pendidikan, Kemana Arahnya



MENJUAL HARAPAN - Pendidikan seharusnya menjadi cahaya peradaban. Ia adalah ruang pembebasan, tempat anak-anak belajar berpikir, merasakan, dan bermimpi. Akan tetapi, dalam realitas kenyataan hari ini, pendidikan justru menjadi lorong gelap yang membingungkan, tanpa arah, tanpa jiwa, dan tanpa keberpihakan.

Di ruang kelas yang sempit, di sekolah yang kekurangan guru, dan di desa yang tak tersentuh sinyal, pendidikan menjadi beban. Anak-anak belajar bukan karena ingin tahu, tetapi karena takut gagal. Guru mengajar bukan karena panggilan, tetapi karena tuntutan administratif. Sistem menekan, bukan membebaskan.

Kurikulum nasional terlalu seragam, terlalu teknokratis, dan terlalu jauh dari kehidupan nyata. Anak-anak di pegunungan belajar tentang kapal laut, anak-anak di pesisir belajar tentang salju. Konteks lokal diabaikan, pengalaman komunitas disingkirkan. Pendidikan menjadi abstraksi.

Dalam dialog komunitas, orang tua sering berkata: “Anak saya pintar, tapi tak tahu bagaimana hidup.” Ini bukan soal kecerdasan, tetapi soal relevansi. Pendidikan tak mengajarkan keberdayaan, tak mengasah empati, dan tak membangun keterhubungan dengan lingkungan.

Pendidikan juga kehilangan arah etik. Ia sibuk mengejar nilai, ranking, dan akreditasi, tetapi lupa membentuk karakter. Anak-anak diajarkan untuk bersaing, bukan berkolaborasi. Mereka belajar untuk menang, bukan untuk memahami. Etika menjadi pelengkap, bukan fondasi.

Guru, yang seharusnya menjadi pelita, justru dibebani oleh birokrasi. Mereka harus mengisi laporan, mengejar target, dan mengikuti instruksi. Kreativitas dibatasi, refleksi diabaikan. Guru menjadi operator sistem, bukan fasilitator kehidupan.

Pendidikan juga terseret dalam logika pasar. Sekolah menjadi bisnis, siswa menjadi pelanggan, dan ilmu menjadi komoditas. Lembaga pendidikan berlomba menjual program, bukan membangun makna. Pendidikan kehilangan ruhnya.

Dalam refleksi filosofis, pendidikan merupakan proses menjadi manusia. Ia bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga soal kesadaran, keberpihakan, dan keberanian. Namun, sistem kita terlalu sibuk dengan output, lupa pada proses. Pendidikan menjadi pabrik.

Teknologi pendidikan pun sering kali menjadi distraksi. Aplikasi dibuat, platform diluncurkan, tetapi tak menyentuh esensi. Anak-anak sibuk mengklik, bukan berpikir. Guru sibuk mengunggah, bukan berdialog. Digitalisasi menjadi ritual, bukan transformasi.

Pendidikan juga gagal merangkul keragaman. Bahasa daerah diabaikan, budaya lokal disingkirkan, dan pengetahuan komunitas dianggap tak ilmiah. Anak-anak diajarkan untuk meninggalkan akar, bukan merawatnya. Pendidikan menjadi alat penyeragaman.

Dalam sistem evaluasi, anak-anak dinilai dengan angka. Mereka dikotakkan, dibandingkan, dan diperingkatkan. Padahal, setiap anak punya cara belajar, cara berpikir, dan cara tumbuh yang berbeda. Evaluasi menjadi alat penindasan.

Pendidikan juga gagap terhadap masa depan. Ia tak mengajarkan adaptasi, tak membangun imajinasi, dan tak menyiapkan anak-anak menghadapi kompleksitas dunia. Mereka belajar masa lalu, tetapi tak tahu bagaimana merancang masa depan.

Akan tetapi, pendidikan bisa diubah. Ia bukan entitas tetap, tetapi ruang hidup. Ia bisa dibentuk ulang, disusun ulang, dan dimaknai ulang. Tapi perubahan itu harus dimulai dari bawah—dari suara guru, dari pengalaman siswa, dari konteks komunitas.

Di sana, belajar bukan hanya soal materi, tetapi soal makna. Modul bisa dirancang dari cerita warga, pelatihan bisa berbasis refleksi, dan kurikulum bisa lahir dari kebutuhan lokal.

Dalam pendekatan visual, pendidikan bisa dijelaskan dengan narasi, metafora, dan simbol. Ia bisa menjadi cerita tentang tumbuh, bukan tentang lulus. Ia bisa menjadi ruang bermain, bukan ruang ujian. Pendidikan harus menyentuh hati.

Dan mungkin, pendidikan yang bermakna adalah ketika anak-anak bisa berkata: “Saya belajar untuk hidup, bukan hanya untuk bekerja.” Ketika mereka bisa berpikir kritis, merasakan empati, dan membangun komunitas. Pendidikan harus membebaskan.

Episode ini merupakan ajakan untuk merenung dan menyusun ulang arah pendidikan. Agar ia kembali menjadi ruang harapan, ruang keberpihakan, dan ruang kemanusiaan. Karena pendidikan tanpa arah harus dipandu kembali—oleh nilai, oleh warga, dan oleh keberanian. (Episode-5 dari Serial Refleksi Kemerdekaan)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Di Balik Saklar yang Padam: Jeritan Ekonomi Akar Rumput dan Gugatan atas Ketahanan Energi

Foto hasil tangkapan layar dari ekbis.sindonews.com MENJUAL HARAPAN — Isu pemadaman listrik hari-hari ini, bukan sekadar masalah teknis transmisi, atau gangguan pasokan batu bara. Ini adalah potret kerentanan social, dimana mati lampu menjadi “badai” kecil yang menghantam ruang domistik keluarga, dan memutus urat nadi ekonomi wong cilik . Bagi korporasi besar, pemadaman listrik mungkin hanya berarti deru genset cadangan yang mulai menyala. Namun bagi masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro, padamnya aliran listrik adalah interupsi massal yang merenggut pendapatan harian hingga mengacaukan ruang domestik keluarga. Fenomena pemadaman listrik bergilir yang melanda Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir memicu sorotan tajam dari parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT PLN (Persero) tidak hanya berfokus pada perbaikan teknis, melainkan wajib memitigasi dampak sosial-ekonomi yang nyata dirasakan masyarakat. “Pemadaman listrik bergilir yang cukup besar ini menyentuh aspek pr...

Paradoks Parpol Koalisi Versus Nalar Kritis PDI Perjuangan

Oleh: Silahudin * ) MENJUAL HARAPAN - Atmosfer politik nasional belakangan ini kian gerah, suhunya makin memanas bukan karena anomali cuaca, akan tetapi karena suhu ketegangan yang mendidih antara partai-partai koalisi pemerintah dengan PDI Perjuangan (PDIP). Genderang perang urat syaraf terus ditabuh di hadapan publik. Sindiran, deklarasi ketidaknyamanan, hingga reaksi defensif yang agresif dari lingkaran koalisi penguasa, seolah membenarkan sebuah pameo klasik, bahwa kekuasaan cenderung alergi terhadap cermin yang jernih. Fenomena "kebakaran jenggot" yang diperlihatkan oleh partai-partai koalisi pemerintah terhadap posisi kritis PDIP sebagai partai penyeimbang (atau oposisi faktual) memicu sebuah pertanyaan fundamental, mengapa sebuah rezim dengan legitimasi mayoritas begitu rapuh dan gusar menghadapi satu suara kritis? Kuat di Parlemen, Rapuh di Ruang Publik Memang, diakui atau tidak secara kalkulasi matematika politik, koalisi pemerintah saat ini memegang kend...

Refleksi Historis, dan Legitimasi Kepemimpinan

MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya dihadapan Sidang Tahunan MPR RI, 15 Agustus 2025, menjahit masa lalu, masa kini, dan aspirasi masa depan sebagai benang legitimiasi. Presiden dalam pidatonya membuka ruang historis, yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945 diposisikan sebagai “momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini…,” titik asal yang terus “menggali” tugas-tugas kenegaraan yang belum tuntas. Dengan begitu, sejarah bukan sekadar arsip, melainkan sumber daya simbolik yang ditarik ke masa kini untuk meneguhkan mandat (ingat, mandat tak hanya lahir dari suara, tetapi juga dari narasi). Dalam kerangka sosiologi politik, ini serupa dengan apa yang Benedict Anderson sebut sebagai komunitas imajiner   ke-kitaan   yang diproduksi oleh kisah bersama dan ritus kebangsaan, tempat Proklamasi berfungsi sebagai “mitos pendiri” yang mempersatukan (Anderson, 2016). Lapisan kedua legitimasi dibangun melalui klaim kontinuitas , yaitu  penghormatan kepada para p...