Menjual-Harapan

HUT TNI Ke-80 (Foto hasil tangkapan layar dari kompas-com) Oleh Silahudin Pemerhati Sosial Politik, Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN - Tentara Nasional Indonesia (TNI), tanggal 5 Oktober 2025, memasuki usianya yang ke-80 tahun. HUT TNI ke-80 ini mengusung tema "TNI Prima-TNI Rakyat-Indonesia Maju". Tentu saja tema tersebut, bukan sekadar rangkaian kata yang indah, melainkan sebuah komitmen deklarasi visi strategis, dan sekaligus reflektif atas posisi dan peran TNI di tengah dinamika geopolitik global, dan tantangan domistik. Tema tersebut, secara lugas membagi fokus ke dalam tiga pilar utama yang saling menguatkan, menetapkan standar kualitas, dan menegaskan kembali jati diri historis, serta mengarahkan pada tujuan nasional jangka panjang. TNI Prima Pada frasa “TNI Prima” merupakan inti dari transformasi militer yang harus diwujudnyatakan secara fundamental dan berkelanjutan. Tentu, prima disini tidak hanya sekedar berarti terbaik, malainkan harus dite...

Oleh Silahudin   MENJUAL HARAPAN - KETIMPANGAN  di Indonesia tidak hanya terlihat dalam angka statistik, melainkan dalam praktik budaya politik sehari-hari. Akses terhadap layanan publik, representasi politik, hingga martabat sosial kerap bergantung pada siapa yang kita kenal, bukan pada hak yang seharusnya dijamin negara. Sering kali kita mengira bahwa politik hanyalah urusan partai, parlemen, atau pemilu. Padahal, politik juga hidup di ruang sehari-hari, dalam cara kita berinteraksi, dalam norma yang kita anggap wajar, bahkan dalam cara kita mendefinisikan siapa yang berhak mendapat keadilan. Oleh karena itu, d i sinilah konsep kebudayaan politik menjadi penting , ia bukan sekadar “hiasan,” melainkan fondasi dari bagaimana masyarakat memahami dan memperjuangkan hak-haknya. Keadilan sosial, yang kita kenal sebagai sila kelima Pancasila, bukan hanya soal pembagian ekonomi yang merata. Filsuf politik Nancy Fraser menyebut ada dua sisi yang tak terpisahkan: redistribusi (pe...

  MENJUAL HARAPAN - "Lihatlah," ujar Si Penonton, tangannya menunjuk ke panggung besar yang baru saja dibuka. "Para pemain sudah siap. Kostum mereka mewah, riasannya sempurna. Tampaknya drama ini akan dimulai dengan megah." "Sebuah pementasan yang telah ditunggu-tunggu," balas Si Pengamat, matanya tajam mengamati setiap detail. "Mereka telah berlatih berbulan-bulan, setiap peran telah dipilih dengan cermat oleh Sang Sutradara." Pementasan pun dimulai. Babak pertama berjalan lancar. Lampu sorot menyinari adegan-adegan penuh janji dan harapan. Penonton bersorak, tepuk tangan riuh memenuhi gedung. Sang Sutradara, yang berdiri di balik layar, tersenyum puas. "Tentu saja," gumam Si Pengamat. "Ini adalah hasil dari skenario yang telah disusun bertahun-tahun. Sebuah tim yang solid, atau setidaknya begitulah yang tampak." Tiba-tiba, di tengah babak kedua, musik berhenti. Cahaya meredup. Para penonton terdiam. Dari balik panggung, Sang...

MENJUAL HARAPAN - Di sebuah negeri yang dibangun dari suara-suara, berdirilah sebuah menara gading. Menara itu tinggi, berlapis marmer dingin, dan dijaga oleh para penjaga yang mengenakan jas rapi dan bicara dengan angka. Di dalamnya tinggal seorang pejabat yang baru saja menggantikan penjaga lama gerbang keuangan negeri. Ia datang dengan senyum yang dipoles, dan telinga yang hanya mendengar gema dari dalam menara. Suatu pagi, dari lembah di bawah menara, terdengar suara gemuruh. Rakyat berkumpul, membawa 17 tuntutan dan 8 harapan. Mereka tidak berteriak, mereka menyanyikan tuntutan itu dalam nada yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Suara mereka tidak keras, tapi dalam. Tidak marah, tapi bermakna. Mereka tidak meminta emas, hanya keadilan. Tidak menuntut istana, hanya ruang untuk hidup dengan bermartabat. Pejabat itu mendengar suara itu, tapi ia tidak turun. Ia membuka jendela menara, melihat ke bawah, dan berkata, “Itu hanya suara kecil. Tidak mewakili semua.” Ia menutup...

Resuffle Kabinet Merah Putih (Foto hasil tangkapan layar dari presidenri.go.id) MENJUAL HARAPAN - Presiden Prabowo Subianto kembali mengguncang lanskap politik nasional dengan melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada 8 September 2025. Lima kementerian strategis mengalami pergantian kepemimpinan, sementara satu kementerian baru, yaitu Haji dan Umrah - didirikan dan langsung diisi pejabat definitif.  Di balik seremoni pelantikan yang berlangsung khidmat di Istana Negara, tersimpan dinamika politik, kalkulasi teknokratik, dan harapan rakyat yang menumpuk. Pergantian ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan refleksi dari evaluasi mendalam terhadap efektivitas pemerintahan dan respons terhadap tekanan sosial yang memuncak sejak demonstrasi besar Agustus lalu (Lihat:  en.tempo.co ,  www.indonesia-investments.com ). Salah satu pergantian paling mencolok adalah pencopotan Sri Mulyani Indrawati dari posisi Menteri Keuangan, digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, m...

  MENJUAL HARAPAN - Peristiwa demo besar-besaran yang mengguncang berbagai kota di Indonesia pada 28 Agustus 2025, bukanlah sekadar luapan emosi sesaat.   Dalam optik sosiologi politik, ini merupakan manifestasi dari akumulasi ketegangan struktural yang telah lama terpendam.   Puncak kemarahan rakyat meledak ketika ruang publik dipenuhi oleh isu-isu yang secara fundamental mengancam kesejahteraan dan keadilan sosial. Demo tersebut, mencerminkan kegagalan pemerintah (an) dalam mengelola kontrak sosial dengan rakyatnya.   Kontrak sosial, dalam arti sederhana, merupakan kesepakatan tidak tertulis di mana rakyat memberikan legitimasi kepada negara untuk memerintah, dengan imbalan jaminan keamanan, kesejahteraan, dan keadilan.   Ketika janji-janji tersebut tidak terpenuhi, legitimasi negara tergerus dan ketidakpuasan pun muncul. Pemicu utama yang menjadi percikan api, adalah kebijakan pemerintah terkait aspek kehidupan, yang membebani lapisan masyarakat. Me...

  MENJUAL HARAPAN -  KEPEDULIAN lingkungan, memang telah menjadi isu yang sangat penting. Perubahan iklim hingga polusi udara, isu lingkungan telah menjadi perhatian global. Akan tetapi, kepedulian lingkungan tidak hanya tentang isu global, melainkan juga tentang realitas sosial yang kita hadapi sehari-hari. Kepedulian lingkungan dapat dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Seperti sampah-sampah yang tampak menjadi pemandangan di perumahan-perumahan bergelantungan di pagar tinggi, dan berserahakn di depan dan pinggir rumah. Salim (2018 mengatakan kepdulian lingkungan adalah tentang bagaimana kita memperlakukan lingkungan sekitar kita, mulai dari rumah kita sendiri hingga lingkunga global. Memang, kepedulian lingkungan tidak hanya tentang individu, melainkan juga tentang masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah mempunyai peran penting dalam mengatur dan mengelola lingkungan hidup. Dalam beberapa tahun terakhir ini, isu lingkungan telah menjadi semakin penting dalam agenda gl...

"Freedom is not only the absence of constraints, but the presence of capabilities.” -  Amartya Sen MENJUAL HARAPAN - Dalam   sistem demokrasi lokal, hak dan kewajiban DPRD bukanlah sekadar instrumen hukum, melainkan napas dari representasi politik yang hidup. Ketika hak dijalankan tanpa kesadaran akan kewajiban, maka demokrasi kehilangan keseimbangannya. Sebaliknya, ketika kewajiban dijalankan tanpa keberanian menggunakan hak, maka fungsi representatif menjadi tumpul. Artikel ini mengajak kita untuk merefleksikan kembali bagaimana hak dan kewajiban DPRD dapat dijalankan secara proporsional, etis, dan berdampak. Hak DPRD diatur secara konstitusional dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat adalah tiga pilar utama yang memungkinkan DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Hak ini bukan hanya soal prosedur, tetapi soal keberanian politik. Saldi Isra (2017)  menjel...

MENJUAL HARAPAN - Dalam Sidang Tahunan MPR, 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menekankan sebuah paradigma pembangunan yang berpijak pada pemulihan kedaulatan negara dan pemerataan ekonomi . Pidato ini menandai upaya rekonstruksi peran negara sebagai aktor dominan dalam mengelola sumber daya strategis. Negara tidak sekadar regulator, tetapi juga pengendali utama dalam memastikan bahwa distribusi hasil pembangunan berpihak pada rakyat banyak. Konsep yang disampaikan Presiden menunjukkan kembalinya semangat Pasal 33 UUD 1945 , yaitu demokrasi ekonomi berbasis asas kekeluargaan, penguasaan negara atas cabang produksi penting, serta orientasi pada kemakmuran rakyat. Hal ini dapat dibaca sebagai koreksi terhadap liberalisasi ekonomi sebelumnya, di mana pasar bebas seringkali meninggalkan kelompok rentan dan memperlebar kesenjangan. Dari perspektif pemerataan ekonomi , kebijakan Makan Bergizi Gratis , Sekolah Rakyat , dan koperasi desa  mencerminkan upaya redistribusi sumber daya...

Foto hasil tangkapan layar dari  tempo.co “ Kisah benturan demonstrasi 28 Agustus 2025 yang berujung maut, membuka luka relasi antara warga dan aparat ” MENJUAL HARAPAN - Ba’da magrib, Kamis, 28 Agustus 2025, riuh ribuan massa di sekitar DPR/MPR RI belum benar-benar reda. Di koridor Pejompongan—tanah genting antara Senayan dan Tanah Abang—lampu strobo menyapu jalanan yang penuh serpihan spanduk, botol air, dan sisa gas air mata. Di tengah kepungan itu, sebuah rantis bertanda “BRIMOB” menerobos arus manusia. Detik berikutnya menjadi tragis: seorang pengemudi ojek online (ojol) terserempet, jatuh, dan terlindas. “Mobil tidak berhenti, melainkan terus maju,” kata seorang saksi dalam kesaksian yang beredar malam itu. Peristiwa tersebut memantik gelombang murka publik, terutama komunitas ojol yang merasa “satu jaket, satu nasib.” (lihat:  liputan6.com ,  detik.com ).   Kronologi versi lapangan menggambarkan momen kejar-kejaran aparat mendorong massa dari Jalan Pejomponga...

  “Demokrasi tidak cukup hanya dengan pemilihan umum; ia harus disertai dengan akuntabilitas dan etika publik.” --  Jimly Asshiddiqie Hak dan kewajiban DPRD adalah dua sisi dari tanggung jawab konstitusional. Namun dalam praktiknya, keseimbangan ini sering kali terganggu oleh dinamika politik. Artikel ini mengajak kita untuk meninjau ulang bagaimana hak digunakan dan bagaimana kewajiban dijalankan secara proporsional. MENJUAL HARAPAN  - Dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peran sentral sebagai representasi politik rakyat, sekaligus mitra sejajar kepala daerah. Kedudukannya tidak hanya sebagai lembaga legislatif, tetapi juga sebagai penjaga akuntabilitas dan pengarah kebijakan publik. Namun, di balik kewenangan yang luas, terdapat tantangan mendasar, bagaimana menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban DPRD agar demokrasi lokal tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif. Hak DPRD merupakan instrumen konstit...