Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN - Di balik jeruji Rutan KPK, nama Yaqut Cholil Qoumas sempat menjadi simbol penegakan hukum atas dugaan korupsi kuota haji. Namun, publik dikejutkan ketika keberadaannya mendadak tak lagi terlihat. Dari sinilah sebuah misteri terbuka, menyingkap keputusan KPK yang kini menuai sorotan tajam. Kronologi Misteri Gus Yaqut 17 Maret 2026 Keluarga Yaqut mengajukan permohonan kepada KPK agar sang mantan Menteri Agama dialihkan menjadi tahanan rumah. Permohonan ini berlangsung senyap, tanpa publikasi. 19 Maret 2026 (Malam) Penyidik KPK resmi mengabulkan permohonan tersebut. Yaqut keluar dari Rutan KPK dan statusnya berubah menjadi tahanan rumah. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada konferensi pers. 21 Maret 2026 (Siang) Silvia Rinita Harefa, istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, menjenguk suaminya di Rutan KPK. Ia mendapati Yaqut tidak ada di tahanan. Kesaksiannya kemudian menyebar, memicu tanda tanya besar di kalangan publik. 21 Maret 2026 (Malam) Setel...

Konferensi pers dengan tema “Ganyang Penjajahan Gaya Baru: tolak BOP!” di Jakarta (Foto istimewa) JAKARTA , MENJUAL HARAPAN   – Gelombang penolakan terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace  (BOP) kian memanas. Sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat meluncurkan kritik tajam, menyebut keikutsertaan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah yang tidak hanya cacat legitimasi, tetapi juga mengkhianati amanat konstitusi UUD 1945. Dalam sebuah konferensi pers bertajuk "Ganyang Penjajahan Gaya Baru: Tolak BOP!" di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (6/3), aktivis Wanda Hamidah menyatakan bahwa posisi Indonesia di forum tersebut sangatlah kontradiktif. Ia menyoroti ironi diplomatik di mana kepala negara duduk bersama pihak-pihak yang telah dilabeli sebagai pelaku kejahatan perang oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Gugatan Terhadap Legitimasi BOP Wanda secara spesifik mempertanyakan dasar hukum BOP yang dianggapnya sebagai lembaga ...

Oleh Silahudin MENJUAL HARAPAN - Mencermati dinamika dan kondisi politik nasional saat ini, pernyataan dukungan Jokowi untuk "dua periode" bagi pasangan Prabowo-Gibran bukanlah sekadar optimisme prematur, melainkan sebuah manuver defensif yang strategis. Oleh karena itu, dapat dibaca dari beberapa lapisan masalah yang perlu kita bongkar, yaitu pertama, "Separation of Interests" . Mengapa Hanya Prabowo? Fenomena partai politik yang mulai menyuarakan dukungan dua periode hanya kepada Prabowo (tanpa menyebut Gibran) mencerminkan realitas realpolitik. Kedua, kemandirian figur Prabowo sebagai Presiden petahana, memiliki instrumen kekuasaan penuh. Partai-partai melihat Prabowo sebagai pusat gravitasi baru. Ketiga, Gibran sebagai "Beban" Politik. Bagi partai-partai mapan, Gibran sering kali dilihat sebagai representasi langsung dari pengaruh Jokowi. Menghilangkan nama Gibran dalam narasi dua periode adalah cara halus partai-partai untuk "lepas kendali"...

Ilustrasi foto (foto hasil tangkapan layar dari https:/fixabay.com) Oleh Silahudin*) MENJUAL HARAPAN - Di sebuah negeri yang gemar menabur pujian pada pemimpin, hiduplah seorang mantan raja yang pernah dielu-elukan karena membangun jalan, bendungan, dan mimpi. Ia telah turun tahta, namun bayangannya masih menggantung di langit kekuasaan. Ia tak lagi memegang tongkat komando, tapi suaranya masih menggema di ruang relawan, mengatur arah angin politik. Raja itu kini berdiri di balik tirai, menunjuk panggung dan berkata, “Lanjutkan dua periode.” Ia menunjuk sang jenderal tua dan putra mahkota muda, seolah ingin memastikan bahwa panggung itu tetap miliknya, meski kursi sudah diduduki orang lain. Ia tak bicara sebagai rakyat biasa, melainkan sebagai dalang yang masih ingin mengatur lakon. Ini bukan sekadar nostalgia. Ini adalah simfoni post-power syndrome  yang dimainkan dengan irama ambisi. Sang mantan raja tak ingin dikenang sebagai bab dalam sejarah, ia ingin menjadi epilog yang menen...

  MENJUAL HARAPAN  - Meski   Pemilu 2029 masih empat tahun lagi, dinamika politik sudah mulai bergulir. Partai-partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka , tampak kompak mengusung kembali Prabowo sebagai calon presiden.  Namun, mereka belum satu suara soal siapa yang akan mendampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden. Sejumlah partai besar berencana mengajukan kader internal sebagai pasangan Prabowo, dengan harapan memperoleh “efek ekor jas” yang bisa mendongkrak elektabilitas partai. Sementara itu, PSI mendorong duet Prabowo–Gibran untuk dua periode. Situasi ini semakin menarik setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menghapus ambang batas pencalonan presiden. Artinya, semua partai peserta pemilu berhak mengusung pasangan calon sendiri.  Meski begitu, MK juga memberi ruang bagi pembuat undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional agar jumlah pasangan calon tidak terlalu banyak. Dengan aturan baru...

MENJUAL HARAPAN - Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang hakim di Depok pada Februari 2026 ini, melengkapi katalog panjang kegagalan kita dalam memaknai keadilan. Narasi penangkapan yang heroik, pengumuman barang bukti ratusan juta rupiah yang teatrikal, hingga sorot lampu kamera di Gedung Merah Putih kini tak lebih dari sebuah "Melankolis OTT"—sebuah kesedihan yang berulang, namun dirayakan sebagai prestasi. Kita terjebak dalam drama yang sangat demonstratif, namun secara substantif kosong. Efek Jera yang Menguap dalam Teater Hukum Mengapa penangkapan hakim terus terjadi? Jawabannya terletak pada sifat OTT yang kian hari kian kehilangan daya kejutnya. OTT telah menjadi ritual birokratis. KPK menangkap, publik bersorak, tersangka masuk penjara, lalu beberapa tahun kemudian mendapatkan diskon hukuman melalui remisi atau peninjauan kembali. Drama ini hanya menyasar dahan yang busuk, namun membiarkan akar sistem peradilan tetap lembap oleh air suap. Bagi para praktisi hu...

BANDUNG , MENJUAL HARAPAN   –  Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan kewajiban pembayaran utang kepada kontraktor senilai Rp 629 miliar akan segera dituntaskan. Proses pencairan dilakukan bertahap setelah seluruh kegiatan yang masuk kategori tunda bayar  melewati pemeriksaan ketat oleh Inspektorat. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa pembayaran tidak bisa langsung dilakukan sejak awal Januari karena setiap pekerjaan harus diverifikasi terlebih dahulu. Audit dilakukan terhadap kegiatan di tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan kesesuaian administrasi maupun teknis. “Kenapa tidak langsung dibayarkan? Karena harus di-review dulu. Kegiatannya tersebar di tujuh OPD dan yang melakukan review adalah Inspektorat,” jelas Herman. Ia menambahkan, Gubernur Jawa Barat menekankan agar pembayaran dilakukan secara akuntabel, sesuai volume dan spesifikasi kontrak. Herman menyebutkan, proses audit kini mendekati tahap akhir dan pencairan m...

Ilustrasi tangkapan layar dari  https://geotimes.id/ MENJUAL HARAPAN   – Dinamika ekonomi nasional pekan ini diwarnai oleh tiga isu fundamental: pelantikan pimpinan baru Bank Indonesia, pembersihan besar-besaran di tubuh Bea Cukai, hingga "pemangkasan ekstrem" dana transfer ke daerah dalam APBN 2026. Thomas Djiwandono Resmi Jabat Deputi Gubernur BI, Fokus Harmonisasi Kebijakan Rapat Paripurna ke-12 DPR RI hari ini resmi mengesahkan Thomas Djiwandono  sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri. Dalam pernyataan perdananya, Thomas menegaskan komitmen untuk menjaga independensi bank sentral  sebagai pilar stabilitas moneter. Meski belum merinci target kuantitatif, Thomas menekankan urgensi penyelarasan kebijakan fiskal dan moneter . Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian global. Thomas dipandang sebagai jembatan strategis antara kebijakan moneter BI dan arah fiskal pemerint...

MENJUAL HARAPAN   – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, pada Selasa (27/1/2026). Agenda utama dalam pertemuan ini , adalah pengambilan keputusan resmi atas hasil uji kelayakan dan kepatutan ( fit and proper test ) Thomas Djiwandono, yang akrab disapa Tommy, sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, didampingi oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal. Berdasarkan laporan Sekretariat Jenderal, sidang dinyatakan mencapai kuorum dengan kehadiran 339 dari total 580 anggota DPR RI, di mana 220 anggota hadir secara fisik dan 119 lainnya menyatakan izin. Selain pengesahan Deputi Gubernur BI dari Komisi XI, terdapat beberapa agenda krusial lainnya yang dibahas dalam paripurna tersebut, antara lain: Ombudsman RI:  Laporan Komisi II mengenai hasil seleksi calon anggota Ombudsman RI untuk periode 2026-2031. Reformasi Po...

Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN -  PILKADA  langsung merupakan ekspresi konstitusional dari kedaulatan rakyat dalam arsitektur presidensial. Dalam sistem presidensialisme, eksekutif memperoleh mandat langsung, berdiri independen dari legislatif, dan bertanggung jawab secara vertikal kepada pemilih. Bilamana kepala daerah dipilih oleh DPRD, terjadi pergeseran prinsip: eksekutif lahir dari legislatif, legitimasi beralih dari rakyat ke elite, dan akuntabilitas bergeser dari publik ke parlemen lokal. Pergeseran tersebut, bukan sekadar teknis elektoral; ia menyentuh fondasi sistem, merombak ekologi kekuasaan, dan menimbulkan konsekuensi institusional yang dalam. Presidensialisme dibangun di atas pemisahan atau pembagian kekuasaan yang tegas. Mandat rakyat adalah sumber legitimasi eksekutif, sementara parlemen menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Pilkada oleh DPRD mencampur aduk sumber mandat: kepala daerah-sebagai eksekutif-dite...

Penerbitan Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 dan rencana penguatan melalui Peraturan Pemerintah pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Praktik tersebut mencerminkan autokrasi legalistik, di mana regulasi sektoral digunakan untuk melemahkan supremasi konstitusi. Analisis menunjukkan bahwa penempatan polisi aktif di jabatan sipil tanpa pengunduran diri menimbulkan ketidakadilan bagi ASN karier, mengganggu merit system, serta memperburuk kepercayaan publik terhadap birokrasi. Upaya pemerintah melegitimasi melalui PP dipandang sebagai maladministrasi yang berisiko menciptakan ketidakpastian hukum jangka panjang. Polemik ini bukan sekadar teknis administratif, melainkan pertarungan nilai antara legalitas formal dan legitimasi moral dalam administrasi negara. Oleh Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung   MENJUAL HARAPAN -  DALAM  diskursus administrasi negara modern, hukum bukan sekadar instrumen kekuasaan, melainkan batasan moral dan pro...