Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label pemerintahan

DPR Desak Presiden Prabowo Tarik Polisi Aktif dari Jabatan Sipil Pasca Putusan MK

MENJUAL HARAPAN — Komisi III DPR RI mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil. Desakan ini muncul menyusul putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa penempatan polisi aktif di jabatan sipil bertentangan dengan prinsip netralitas dan profesionalisme institusi kepolisian. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, menegaskan bahwa Presiden Prabowo harus segera menarik anggota Polri dari jabatan sipil yang tidak berkaitan langsung dengan tugas kepolisian. “Presiden Prabowo adalah pemimpin yang taat konstitusi. Kami harap beliau segera mengembalikan anggota Polri aktif ke institusi induknya,” ujar Benny sebagaimana dikutif Kompas.id (14/11/2025) Putusan MK tersebut menegaskan bahwa jabatan sipil hanya dapat diisi oleh anggota Polri yang telah pensiun atau mengundurkan diri dari dinas aktif. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023...

Menegakkan Putusan MK tentang Polisi di Jabatan Sipil

ilustrasi (foto hasil tangkapan dari  https://www.kedaipena.com) MENJUAL HARAPAN  - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil bukan sekadar koreksi terhadap praktik birokrasi yang menyimpang, melainkan penegasan ulang terhadap prinsip dasar negara hukum dan demokrasi substantif. Dalam negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, tidak boleh ada ambiguitas dalam batas kewenangan institusi negara. Selama ini, penempatan polisi aktif di jabatan sipil telah menimbulkan tumpang tindih fungsi, kaburnya akuntabilitas, dan potensi konflik kepentingan. Ketika aparat penegak hukum merangkap sebagai pejabat administratif, maka prinsip checks and balances  yang menjadi fondasi demokrasi menjadi rapuh. Dalam konteks ini, MK hadir sebagai penjaga konstitusi yang mengingatkan bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh hukum, bukan dikendalikan oleh loyalitas institusional. Desakan DPR kepada Presiden Prabowo untuk segera menarik polisi aktif d...

Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran

MENJUAL HARAPAN - Satu tahun telah berjalan penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto - Gibran. Dinamikanya tidak sederhana, termasuk di dalamnya pergantian kabinet merah putih. Catatan kecil ini ingin menyoroti dalam tiga pilar program, yaitu ekonomi, sosial dan politik transmigrasi, termasuk tantangan keberlanjutannya. Motor Pertumbuhan: Industrialisasi dan Hilirisasi Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran ditandai dengan ambisi besar di sektor ekonomi. Hilirisasi industri dijadikan mantra utama, dengan tujuan agar Indonesia tidak lagi sekadar menjadi eksportir bahan mentah, melainkan produsen barang bernilai tambah. Pertumbuhan manufaktur yang mencapai 5,58% (yoy) pada triwulan III-2025 menjadi bukti bahwa mesin ekonomi mulai bergerak lebih cepat dibandingkan pertumbuhan nasional yang berada di angka 5,04%. Akan tetapi, di balik angka-angka itu, refleksi kritis muncul: apakah pertumbuhan ini benar-benar inklusif? UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi r...

Elegi Kota Pahlawan: Ketika Surabaya Menolak Padam

MENJUAL HARAPAN - Setiap tahun, ketika dedaunan mulai menguning dan angin November berbisik perlahan, ingatan bangsa ini kembali tertuju pada satu nama kota: Surabaya. Ia bukan sekadar kota, melainkan altar sakral  tempat martabat dipertaruhkan dengan nyawa, tempat kemerdekaan yang baru seumur jagung diuji oleh gemuruh meriam. Tanggal Sepuluh November  bukanlah sekadar tanggal; ia adalah epos  yang tertulis dengan tinta darah, sumpah yang diikrarkan dalam kobaran api. Proklamasi 17 Agustus 1945 telah mengoyak tirai kegelapan, namun fajar kebebasan itu masih rapuh, diintai oleh bayangan masa lalu yang ingin kembali mencengkeram. Di sudut kota, di Hotel Yamato  yang angkuh, bendera tiga warna (Merah-Putih-Biru) kembali dikibarkan, seolah mencabik-cabik harga diri yang baru saja direngkuh. Tangan-tangan perkasa rakyat Surabaya tak sudi berdiam. Insiden heroik perobekan kain biru itu, menyisakan Merah dan Putih  yang berkibar gagah, adalah proklamasi kedua: bahwa ke...

Politik Pro-Kotra Pemberian Gelar Pahlawan pada Soeharto

  Foto hasil tangkapan layar dari  ugm.ac.id MENJUAL HARAPAN -  DI  tengah riuh rendah politik Indonesia yang tak pernah sepi dari perdebatan, wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, kembali mencuat dan memecah opini publik. Usulan tersebut, bukanlah yang pertama, namun kali ini terasa lebih intens karena melibatkan aktor-aktor politik lintas partai, organisasi masyarakat, dan lembaga negara. Di satu sisi, ada yang menganggap Soeharto sebagai tokoh pembangunan dan stabilitas nasional. Di sisi lain, banyak yang menolak keras, mengingat rekam jejak pelanggaran HAM dan praktik otoritarianisme selama 32 tahun masa Orde Baru. Secara historis, Soeharto adalah figur sentral dalam transisi kekuasaan pasca-G30S 1965. Ia memimpin Indonesia melewati masa-masa genting, membangun infrastruktur, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, sejarah juga mencatat represi politik, pembungkaman oposisi, dan pelanggaran HAM berat seper...

Potret 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Antara Harapan dan Keraguan Publik

Sumber: setneg.go.id Oleh Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN - Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran telah menjadi panggung dinamis bagi eksperimen kebijakan, diplomasi global, dan pertarungan persepsi publik. Laporan INDEF bertajuk “Rapor Netizen” mengungkapkan lanskap digital yang penuh sorotan, kritik, dan harapan. Dari reshuffle kabinet hingga program makan bergizi gratis, netizen menjadi aktor penting dalam menilai efektivitas dan etika pemerintahan. Presiden Prabowo menunjukkan orientasi geopolitik yang berbeda dari pendahulunya. Hampir 70% kunjungannya adalah lawatan ke luar negeri, berbanding terbalik dengan Jokowi yang 75% kunjungannya fokus ke dalam negeri. Prabowo tampak ingin menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain strategis di tiga benua: Asia, Eropa, dan Amerika. Namun, di dalam negeri, dinamika politik tak kalah intens. Tiga kali reshuffle kabinet dalam satu tahun, melibatkan 10 pejabat setingkat menteri, menjadikan Prabowo sebagai pr...

Simbolisme Diplomatik Sebagai Bahasa Etik Antarbangsa

  “A handshake is not just a gesture—it is a performance of trust.” — Fahed Syauqi , peneliti simbolisme diplomatik modern   ( https://kumparan.com/ogi-cheetah/jabat-tangan-bicara-simbol-dan-nada-dalam-diplomasi-modern-254ZWuHoBQu ) MENJUAL HARAPAN - Dalam dunia diplomasi, tidak semua yang penting diucapkan. Seba gian besar justru ditampilkan—dalam gestur, dalam diam, dalam simbol. Tangan yang terulur dalam jabat erat, senyum yang tertahan, bahkan pilihan warna dasi atau urutan duduk dalam jamuan makan malam—semuanya adalah bagian dari bahasa diplomasi  yang tak tertulis, namun sarat makna. Simbolisme dalam diplomasi bukan sekadar ornamen. Ia adalah substansi yang dibungkus dalam bentuk . Dalam pendekatan konstruktivisme hubungan internasional, simbol-simbol ini membentuk norma, identitas, dan persepsi yang kemudian memengaruhi kebijakan luar negeri  (lihat: Substansi diplomasi modern kutipan pakar - Search ) . Seperti yang ditunjukkan dalam pertemuan antara Preside...

Ekonomi: Tumbuh di Angka, Tertatih di Dapur Rakyat

MENJUAL HARAPAN - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2025 tercatat sebesar 5,12%. Di atas kertas, angka ini tampak menjanjikan. Namun, pertumbuhan tersebut tidak menjawab pertanyaan mendasar: siapa yang menikmati pertumbuhan ini? Di banyak wilayah, terutama luar Jawa, daya beli masyarakat stagnan. Harga kebutuhan pokok naik, sementara pendapatan tetap. Sektor informal yang menopang mayoritas rakyat tidak mendapat insentif berarti. Ketimpangan wilayah dan akses terhadap modal masih menjadi hambatan utama. CELIOS mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum inklusif. Sektor industri besar tumbuh, tetapi UMKM dan koperasi rakyat tertinggal. Program hilirisasi mineral dan pangan belum menyentuh akar ekonomi rakyat. Alih-alih memperkuat ekonomi komunitas, kebijakan ekonomi justru memperbesar ketergantungan pada investor besar dan proyek mercusuar. Dalam konteks ini, kesejahteraan bukan sekadar angka PDB, melainkan kemampuan rakyat untuk hidup layak, sehat, dan bermartaba...

HUT TNI Ke-80: Transformasi, Kemanunggalan dan Visi Strategis Untuk Pembangunan Nasional

HUT TNI Ke-80 (Foto hasil tangkapan layar dari kompas-com) Oleh Silahudin Pemerhati Sosial Politik, Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN - Tentara Nasional Indonesia (TNI), tanggal 5 Oktober 2025, memasuki usianya yang ke-80 tahun. HUT TNI ke-80 ini mengusung tema "TNI Prima-TNI Rakyat-Indonesia Maju". Tentu saja tema tersebut, bukan sekadar rangkaian kata yang indah, melainkan sebuah komitmen deklarasi visi strategis, dan sekaligus reflektif atas posisi dan peran TNI di tengah dinamika geopolitik global, dan tantangan domistik. Tema tersebut, secara lugas membagi fokus ke dalam tiga pilar utama yang saling menguatkan, menetapkan standar kualitas, dan menegaskan kembali jati diri historis, serta mengarahkan pada tujuan nasional jangka panjang. TNI Prima Pada frasa “TNI Prima” merupakan inti dari transformasi militer yang harus diwujudnyatakan secara fundamental dan berkelanjutan. Tentu, prima disini tidak hanya sekedar berarti terbaik, malainkan harus dite...

Budaya Politik, dan Jalan Panjang Keadilan Sosial

Oleh Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN  - KETIMPANGAN  di Indonesia tidak hanya terlihat dalam angka statistik,  melainkan  dalam praktik budaya politik sehari-hari. Akses terhadap layanan publik, representasi politik, hingga martabat sosial kerap bergantung pada siapa yang kita kenal, bukan pada hak yang seharusnya dijamin negara. Sering kali kita mengira bahwa politik hanyalah urusan partai, parlemen, atau pemilu. Padahal, politik juga hidup di ruang sehari-hari, dalam cara kita berinteraksi, dalam norma yang kita anggap wajar, bahkan dalam cara kita mendefinisikan siapa yang berhak mendapat keadilan.  Oleh karena itu, d i sinilah konsep kebudayaan politik menjadi penting ,  ia bukan sekadar “hiasan,” melainkan fondasi dari bagaimana masyarakat memahami dan memperjuangkan hak-haknya. Keadilan sosial, yang kita kenal sebagai sila kelima Pancasila, bukan hanya soal pembagian ekonomi yang merata. Filsuf politik Nancy Fra...

Panggung Politik, dan Aktor yang Berganti

  MENJUAL HARAPAN - "Lihatlah," ujar Si Penonton, tangannya menunjuk ke panggung besar yang baru saja dibuka. "Para pemain sudah siap. Kostum mereka mewah, riasannya sempurna. Tampaknya drama ini akan dimulai dengan megah." "Sebuah pementasan yang telah ditunggu-tunggu," balas Si Pengamat, matanya tajam mengamati setiap detail. "Mereka telah berlatih berbulan-bulan, setiap peran telah dipilih dengan cermat oleh Sang Sutradara." Pementasan pun dimulai. Babak pertama berjalan lancar. Lampu sorot menyinari adegan-adegan penuh janji dan harapan. Penonton bersorak, tepuk tangan riuh memenuhi gedung. Sang Sutradara, yang berdiri di balik layar, tersenyum puas. "Tentu saja," gumam Si Pengamat. "Ini adalah hasil dari skenario yang telah disusun bertahun-tahun. Sebuah tim yang solid, atau setidaknya begitulah yang tampak." Tiba-tiba, di tengah babak kedua, musik berhenti. Cahaya meredup. Para penonton terdiam. Dari balik panggung, Sang...

Lidah Menari Tanpa Hati

MENJUAL HARAPAN - Di sebuah negeri yang dibangun dari suara-suara, berdirilah sebuah menara gading. Menara itu tinggi, berlapis marmer dingin, dan dijaga oleh para penjaga yang mengenakan jas rapi dan bicara dengan angka. Di dalamnya tinggal seorang pejabat yang baru saja menggantikan penjaga lama gerbang keuangan negeri. Ia datang dengan senyum yang dipoles, dan telinga yang hanya mendengar gema dari dalam menara. Suatu pagi, dari lembah di bawah menara, terdengar suara gemuruh. Rakyat berkumpul, membawa 17 tuntutan dan 8 harapan. Mereka tidak berteriak, mereka menyanyikan tuntutan itu dalam nada yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Suara mereka tidak keras, tapi dalam. Tidak marah, tapi bermakna. Mereka tidak meminta emas, hanya keadilan. Tidak menuntut istana, hanya ruang untuk hidup dengan bermartabat. Pejabat itu mendengar suara itu, tapi ia tidak turun. Ia membuka jendela menara, melihat ke bawah, dan berkata, “Itu hanya suara kecil. Tidak mewakili semua.” Ia menutup...