Menjual-Harapan

  MENJUAL HARAPAN — Komisi X DPR RI melempar kritik keras terhadap efektivitas dan akurasi sistem pendataan sosial-ekonomi yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) . Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Statistik di Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta, Kamis (17/9/2026), para legislator Senayan membongkar berbagai temuan memprihatinkan . Mulai dari fenomena merosotnya ekonomi kelas menengah hingga kasus kekeliruan fatal klasifikasi desil warga miskin, akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai mendesak untuk dievaluasi total demi keadilan publik . 1.    Fenomena Middle Class Squeeze : Negara Wajib Turun Tangan Selamatkan Kelas Menengah Anggota Panja RUU Statistik Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana , menyoroti tajam fenomena middle class squeeze —tekanan ekonomi hebat yang menghimpit kelompok masyarakat kelas menengah . Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, dalam kurun waktu tujuh tahun terak...

  MENJUAL HARAPAN — Problematika akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) kembali menjadi sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan (desil) yang digulirkan pemerintah dinilai belum sepenuhnya merefleksikan kondisi riil sosio-ekonomi masyarakat di lapangan, hingga berpotensi mencabut hak-hak kelompok rentan. Kritik mendalam tersebut disuarakan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Nanang Samodra, di sela Kunjungan Kerja Spesifik ke Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (17/9/2026). Nanang mengungkapkan bahwa pihaknya kerap menerima aduan dari masyarakat yang secara tiba-tiba mendapati bansos mereka dihentikan tanpa sosialisasi memadai. Laporan lapangan menunjukkan banyak warga penerima manfaat mendadak dikeluarkan dari daftar pencairan hanya karena sistem mencatat posisi desil mereka naik melebihi batas desil lima. Padahal, secara faktual, tingkat perekonomian mereka tidak mengalami perbaikan signifikan. Kelem...

MENJUAL HARAPAN — Rencana peningkatan kuota program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) menjadi 400.000 rumah tangga pada tahun anggaran 2027 terancam terhambat oleh persoalan klasik tata kelola pemerintahan: kekakuan administrasi data desil . Parlemen mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengutamakan kondisi riil masyarakat penerima manfaat melalui verifikasi faktual di lapangan alih-alih terpaku pada indikator statistik yang kerap tak sinkron dengan realitas ekonomi warga . Peringatan keras ini disampaikan oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita , dalam Rapat Kerja bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026) . Kritik Parlemen: Desil Menghambat Hak Masyarakat Dalam pandangannya, Ratna menggarisbawahi bahwa efektivitas penyaluran bantuan listrik gratis di daerah pemilihan selama ini sangat ditentukan oleh keterbukaan proses survei langsung . Penggunaan batasan desil ekonomi yang ketat dan tidak...

MENJUAL HARAPAN — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mengecam keras kriminalisasi terhadap empat warga dalam sengketa lahan Situ Rompong, Kota Tangerang Selatan . BAM meminta pihak kepolisian segera mencabut status tersangka yang disematkan kepada warga, mengingat legalitas penguasaan lahan oleh pihak pengembang sendiri masih dipenuhi kejanggalan hukum . Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Wakil Ketua BAM DPR RI, Taufiq R. Abdullah, saat memimpin rapat dengar pendapat bersama jajaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan pihak-pihak terkait di Kantor Wali Kota Tangerang Selatan, Senin (14/9/2026) . Kritik Pembiaran Negara dan Legalitas SHGB yang Dipertanyakan Sengketa agraria di Situ Rompong berdampak langsung pada pemukiman yang dihuni sekitar 250 kepala keluarga . Taufiq menyoroti pembiaran berlarut-larut oleh otoritas negara yang membiarkan warga bermukim selama berdekade-dekade tanpa adanya kejelasan batas kawasan sejak dini . "Jangan sampai ada proses pembiaran dari neg...

MENJUAL HARAPAN — DPR RI melalui Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) menuntut kesetaraan hukum dalam penanganan sengketa lahan Situ Rompong, Kota Tangerang Selatan . Ketimpangan penegakan aturan pertanahan antara masyarakat pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) dan perusahaan pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menjadi sorotan utama dalam rapat kerja BAM DPR RI bersama para pihak terkait di Kantor Wali Kota Tangerang Selatan, Senin (14/9/2026) . Pertemuan tersebut digelar untuk menindaklanjuti pengaduan resmi dari Forum Komunikasi Penyelamatan Situ Rompong (FKPSR) yang memperjuangkan hak atas tanah mereka . Ironi Pemblokiran SHM Warga dan Kejanggalan Lelang Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, mengecam keras kebijakan pemblokiran SHM milik warga yang telah berlangsung selama lebih dari empat dekade . Pemblokiran tanpa kepastian hukum ini dinilai telah merenggut hak keperdataan masyarakat . "Pemblokiran 41 tahun ini kejam. Status tanah diblokir tidak bisa dijual, tidak bis...

MENJUAL HARAPAN JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melancarkan kritik tajam terhadap tata kelola layanan air bersih di daerah yang dinilai mengalami penyumbatan ( bottlenecking ) akibat dominasi serta privilese kekuasaan Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) . Dalam kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi (PAMS), parlemen mendesak pembentukan regulasi yang lebih fleksibel, responsif terhadap investasi, dan mampu memotong birokrasi yang membebani masyarakat . Dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Anggota Baleg DPR RI Wahyu Sanjaya menegaskan bahwa model pengelolaan sentralistik di tingkat daerah terbukti gagal mempercepat pemerataan akses air bersih bagi masyarakat luas . Kritik atas Dominasi PDAM: 'Bottleneck' Pembangunan & Hambatan Partisipasi Legislator dari Fraksi Partai Demokrat ini menunjuk kewenangan mutlak PDAM sebagai akar masalah lambatnya ekspansi industri dan...

ilustrasi kebakaran hutan (Foto hasil tangkapan layar dari  cnnindonesia.com ) MENJUAL HARAPAN — Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Indonesia kembali memasuki babak krusial yang menguji komitmen penegakan hukum pemerintah . Ketegasan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginstruksikan tindakan hukum tanpa kompromi terhadap korporasi pembakar hutan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (22/8/2026), langsung mengundang dukungan kritis dari parlemen . Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyambut baik komitmen tegas Kepala Negara . Namun, legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut mengingatkan agar penegakan hukum tidak sekadar menjadi ajang seremonial politik atau berhenti pada penindakan eksekutor di lapangan . "Saya mendukung sikap tegas Presiden dalam penanganan karhutla. Namun, pernyataan Presiden harus ditindaklanjuti dengan langkah hukum yang nyata, terukur, transparan, dan sampai pada pihak yang paling bertanggung jawab. Jangan sampai penega...

MENJUAL HARAPAN — Praktik pengangkatan tenaga honorer di lingkungan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang selama ini menjadi "lingkaran setan" permasalahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia akan segera ditindak tegas . Komisi II DPR RI melangkah lebih jauh dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024–2029 dengan memperjuangkan sanksi pidana dan denda bagi pejabat yang terbukti membandel . Langkah drastis tersebut bakal disisipkan melalui Revisi Undang-Undang ASN guna menutup celah hukum yang selama ini kerap dimanfaatkan para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah maupun pusat . Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa ketiadaan sanksi mengikat dalam aturan pelarangan honorer sebelumnya menjadi penyebab utama mengapa masalah ini terus berulang dan mewariskan beban tak kunjung usai bagi tata kelola kepegawaian nasional . "Karena itu, Komisi II DPR RI melalui Prolegnas 2024–2029 terkait revisi UU ASN aka...

MENJUAL HARAPAN — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Hamka B. Kady, mengambil inisiatif penyerangan dalam laga pembahasan RAPBN 2027 . Ia mendesak pemerintah pusat untuk meningkatkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) demi menjaga ritme pergerakan ekonomi di tingkat daerah yang mulai kehabisan napas akibat penurunan kapasitas fiskal . "Catatan kami untuk mendorong Pemerintah Pusat, utamanya nanti di dalam penyusunan RAPBN 2027, kita berharap ada tambahan-tambahan, ada peningkatan transfer ke daerah dibanding dengan tahun yang lalu," ujar Hamka di sela-sela agenda Sidang Tahunan di Senayan, Jakarta sebagaimana dikutip dpr.go.id (15/8/2026). Strategi Taktis Menjaga Tempo Pertumbuhan Politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai sinergi antara pusat dan daerah harus berada dalam satu komando permainan yang presisi . Langkah menaikkan amunisi TKD menjadi kunci utama agar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8 hingga 6 persen pada tahun 2027 dapat dituntaskan hin...