Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN — Ancaman fenomena iklim El Nino 2026, kembali menantang kesiapan tata kelola bencana dan ketahanan nasional Indonesia . Merespons potensi krisis tersebut, Komisi V DPR RI mendesak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) serta kementerian terkait untuk berbenah cepat dan tidak terjebak dalam pola penanganan reaktif . Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya , menegaskan bahwa BMKG memegang peranan vital sebagai baris terdepan ( first responder ) dalam penyediaan data iklim . Namun, validitas data tidak akan bermakna tanpa diimbangi mitigasi berbasis pemetaan risiko yang presisi di tingkat tapak . "BMKG harus melakukan mitigasi secara komprehensif dengan memetakan daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) . Informasi tersebut harus disampaikan secara cepat dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan," tegas Danang dalam keter...

JAKARTA, MENJUAL HARAPAN – Komisi II DPR RI memastikan tetap menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Menteri Dalam Negeri serta para kepala daerah se-Indonesia pada 30 Juli 2026, meski saat ini tengah memasuki masa reses. Agenda tersebut difokuskan pada reformulasi kebijakan fiskal daerah yang dinilai mendesak untuk segera ditangani. Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa salah satu isu utama yang akan dibahas adalah reformulasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) . Menurutnya, pembahasan akan dilakukan dengan pendekatan klasterisasi daerah berdasarkan tingkat kemandirian fiskal. “Daerah yang masuk kategori sangat urgen dan urgen dinilai memerlukan relaksasi kebijakan TKD,” ujar Rifqi dalam keterangan kepada Parlementaria, Rabu (29/7/2026). Selain TKD, Komisi II juga akan mengkaji kebijakan terkait upah pungut, pajak, dan retribusi daerah , serta instrumen lain yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). ...

MENJUAL HARAPAN – Keakuratan data statistik kembali menjadi sorotan tajam parlemen. Kebijakan publik yang melenceng—mulai dari penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) hingga Program Indonesia Pintar (PIP)—dinilai sebagai dampak langsung dari masih lemahnya kualitas pendataan di tingkat akar rumput . Masalah sistemis tersebut disuarakan secara kritis oleh Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung, saat menggelar Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (25/7/2026) . Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menyoroti kerja surveyor atau petugas lapangan BPS yang dinilai kerap abai terhadap metodologi dasar wawancara . Praktik pendataan asal-asalan, seperti menggali informasi dari pihak yang tidak memahami kondisi ekonomi riil keluarga yang bersangkutan, memicu bias data yang berbahaya . "Surveyor ini jangan sampai mendapatkan data yang kurang tepat. Jangan sampai data-data yang dihasilkan itu kurang tepa...

MENJUAL HARAPAN  – Ketimpangan kualitas pendidikan tinggi antara pusat dan daerah masih menjadi tantangan serius bagi pemerataan pembangunan SDM nasional . Jika tidak ditangani secara sistematis, ketimpangan ini tak hanya memicu brain drain dari daerah, tetapi juga memicu laju urbanisasi yang kian membebani kota-kota besar . Merespons persoalan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Muslimin Bando , menegaskan pentingnya memperkuat peran strategis Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) di kawasan daerah . Pernyataan ini disampaikannya seusai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kota Makassar , Sulawesi Selatan , Jumat (24/7/2026) . Menurut politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, LLDIKTI merupakan ujung tombak dalam melakukan pembinaan, pendampingan, hingga akselerasi peningkatan akreditasi perguruan tinggi swasta maupun daerah . "LLDIKTI ini jangan diabaikan, karena yang akan membantu atau mengakreditasi sekolah-sekolah di daerah itu, ter...

MENJUAL HARAPAN – Alokasi Dana Desa yang dikucurkan pemerintah pusat ke wilayah Bali kerap dihadapkan pada dilema klasik: bagaimana menjaga keluwesan kearifan lokal tanpa melanggar kekakuan tata kelola keuangan negara ? Tanpa pendampingan yang tepat, niat baik untuk memajukan desa adat justru berisiko menyeret para pengelola ke dalam jerat persoalan hukum . Isu krusial inilah yang digarisbawahi oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Denpasar, Bali, Kamis (23/7/2026) . Legislator Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut secara khusus mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengambil peran lebih aktif melalui pendampingan komprehensif—bukan sekadar audit pasca-kejadian—terutama bagi kelembagaan desa adat di Pulau Dewata . "Kita perlu memberikan penguatan kepada lembaga-lembaga adat agar dapat mengelola Dana Desa dengan baik tanpa dianggap melanggar hukum. Karena itu, pendamping...

MENJUAL HARAPAN  – Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Bali menuntut pendekatan khusus. Selain berfungsi sebagai pendorong roda perekonomian dan ketahanan pangan, alokasi anggaran dari pusat ini dinilai harus mampu membentengi keberadaan desa adat—pilar utama yang selama ini menjaga harmoni sosial, budaya, sekaligus menopang industri pariwisata Pulau Dewata . Isu strategis tersebut menjadi sorotan utama dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Kabupaten Badung, Bali, Rabu (24/7/2026) . Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa transfer anggaran langsung ke rekening desa membawa konsekuensi besar terkait efektivitas dan tata kelola . Kehadiran Dana Desa, menurutnya, tidak boleh sekadar menjadi angka statistik pembangunan fisik, melainkan harus menyentuh akar kesejahteraan masyarakat lokal . "Dana Desa tidak hanya menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan, tetapi juga harus mampu memperkuat peran desa adat yang menjadi bagian penti...

  "Persetujuan hibah kapal induk bukan sekadar transaksi pertahanan, melainkan ujian atas consensus politik nasional. Keputusan Senayan mencerminkan kompromi strategis antara dorongan modernisasi alutsista dan tuntutan akuntabilitas publik atas kesiapan operasional, keberlanjutan anggaran, serta transfer teknologi nyata." MENJUAL HARAPAN — Konstelasi politik anggaran dan pertahanan nasional mencatat titik balik penting . Komisi I DPR RI secara resmi menyetujui penerimaan hibah satu unit kapal induk Italian Ship Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italia kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia . Keputusan ini dicapai dalam Rapat Kerja (Raker) krusial bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Panglima TNI, dan seluruh Kepala Staf Angkatan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026) . Persetujuan atas aset bernilai taksiran 54.022.426,67 euro tersebut didasarkan pada Surat Menteri Pertahanan RI Nomor B/1845/M/VII/2026 terta...

  MENJUAL HARAPAN   — Kebijakan alokasi anggaran dalam pembangunan sektor olahraga nasional kembali menuai sorotan tajam dari parlemen. Komisi X DPR RI secara tegas mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga ( Kemenpora ) untuk merombak formula distribusi anggaran pembinaan dengan berbasis pada capaian prestasi konkret tiap-tiap cabang olahraga (cabor), alih-alih terjebak pada popularitas industri semata . Langkah ini menjadi salah satu poin krusial yang mengemuka pasca-Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga RI pada Selasa (14/7/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan . Agenda formal yang sejatinya membahas Laporan Keuangan APBN Tahun Anggaran 2025 tersebut bertransformasi menjadi panggung evaluasi kritis terhadap visi keberlanjutan prestasi olahraga nasional di masa depan . Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani , menggarisbawahi bahwa komitmen besar pemerintah dalam mendorong Tim Nasional Sepak Bola Indonesia agar mampu menembus putaran f...

MENJUAL HARAPAN – Di tengah bayang-bayang ancaman kejahatan digital yang kian agresif dan lintas batas, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan untuk mengambil langkah taktis . Komisi I DPR RI kini tengah memacu akselerasi pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) demi membentengi kedaulatan digital nasional . Keseriusan parlemen ini ditandai dengan telah dibentuknya Panitia Kerja (Panja) RUU KKS . Langkah ini diambil sebagai respons konkret atas transformasi digital yang melaju pesat, namun ironisnya, juga dibarengi oleh kompleksitas ancaman siber yang semakin mengkhawatirkan . Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang , menegaskan bahwa ruang siber kini telah menjelma menjadi palagan baru yang sangat menentukan ketahanan dan pertahanan sebuah negara . "Kejahatan siber bukan lagi urusan domestik, melainkan sudah menjadi kejahatan lintas negara ( transnational crime ) yang menjadi perhatian global . Banyak negara telah mendahului...

MENJUAL HARAPAN — Kematian lima peserta Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dalam waktu kurang dari dua pekan memicu gelombang kritik keras . Negara dinilai abai dan gagal dalam memberikan perlindungan maksimal bagi warga sipil yang dimobilisasi dalam program bentukan pemerintah tersebut . Merespons tragedi kemanusiaan ini, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Yulius Setiarto, mendesak Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk segera memberlakukan moratorium atau penghentian sementara seluruh kegiatan Latsarmil yang sedang berjalan . Disfungsi Skrining Kesehatan dan Kelalaian Sistemik Yulius menyoroti adanya disfungsi fatal pada tahap pra-latihan . Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan yang sejatinya telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2023, terbukti gagal mendeteksi kondisi medis peserta yang berisiko tinggi . Salah satu korban meninggal dunia bahkan diketahui memiliki penyakit b...