Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label dpr

Sulaeman L Hamzah Gaungkan Moderasi Beragama di Papua Selatan

  MENNJUAL HARAPAN  - Merauke kembali menjadi pusat perhatian ketika ratusan warga Kelurahan Rimba Jaya berkumpul untuk mengikuti Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan  yang digelar oleh Anggota MPR/DPR RI, H. Sulaeman L Hamzah, pada 10 Februari 2026. Acara ini menghadirkan tokoh adat, tokoh masyarakat, relawan, simpatisan, hingga media lokal, dengan semangat memperkuat nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. D itegaskan bahwa sosialisasi ini bukan sekadar rutinitas, melainkan wadah dialog antara wakil rakyat dan masyarakat. Tujuannya jelas: memperdalam pemahaman kebangsaan sekaligus menyerap aspirasi warga terkait pelaksanaan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Peserta yang hadir tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif bertanya. Salah satu isu yang mencuat adalah maraknya kasus intoleransi di Indonesia, seperti penolakan pembangunan Gereja GKI Yasmin di Bogor. Pertanyaan ini menjadi refleksi bahwa meski Papua dikenal harmonis d...

MPR RI Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan di Kampung Urumb Merauke

Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan yang diselenggarakan di wilayah kampung local di Kp. Urumb Distrik Semangga Kab. Merauke – Papua Selatan (9/12/2025) MENJUAL HARAPAN  - Upaya   penguatan nilai-nilai kebangsaan terus dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI hingga ke wilayah kampung di Papua Selatan. Melalui kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, MPR RI berupaya memastikan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika tetap menjadi pedoman hidup masyarakat dalam menghadapi dinamika sosial yang kian kompleks. Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ke-10 tersebut digelar pada Selasa, 9 Desember 2025, di Kampung Urumb, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Kegiatan ini menghadirkan Anggota MPR RI dari Daerah Pemilihan Papua, H. Sulaeman L Hamzah, sebagai narasumber utama dalam dialog kebangsaan bersama masyarakat. H. Sulaeman L. Hamzah, anggota MPR RI saat memaparkan materi     S...

H. Sulaeman L Hamzah: Pancasila Harus Hadir dalam Kebijakan Pangan

    Sambutan Wakil Bupati Kab. Merauke, Provinsi Papua Selatan di acara kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan untuk tenaga penyuluh pertanian di Kab. Merauke (9/12/2025)   MENJULAN HARAPAN  - Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kembali digelar di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman ideologi dan nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 9 Desember 2025, bertempat di Aula Rumah Aspirasi H. Sulaeman L Hamzah, Jalan Noari, Kelurahan Karang Indah, Merauke. Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ke-9 tersebut menghadirkan Anggota MPR RI dari Daerah Pemilihan Papua, H. Sulaeman L Hamzah, sebagai narasumber utama. Kegiatan ini diikuti sekitar 150 peserta yang terdiri dari tenaga penyuluh pertanian, petani, serta perwakilan media lokal di Merauke. H. Sulaeman L. Hamzah memberikan sambutan dan pemaparan materi penerapan nilai-nilai Pancasila dihubungkan dengan swasembada pangan bidang pertan...

Anggota MPR H. Sulaeman L. Hamzah Ajak Pelajar Papua Pertahankan Semangat Gotong Royong di Era Digital

MERAUKE, PAPUA SELATAN , MENJUAL HARAPAN   – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) H. Sulaeman L. Hamzah , sukses menggelar Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan ke-8 di Aula SMA Kolase Pendidikan Guru (KPG) Khas Papua, Merauke, pada 09 Desember 2025. Acara ini bertujuan memasyarakatkan empat pilar bangsa: Pancasila , UUD 1945 , NKRI , dan Bhinneka Tunggal Ika . Sebagai narasumber, H. Sulaeman L. Hamzah, Anggota MPR/DPR-RI Dapil Provinsi Papua periode 2024-2029 , berdialog dengan 150 peserta yang terdiri dari siswa-siswi, tenaga pendidik SMA KPG Khas Papua, tokoh adat, masyarakat, dan media lokal. Kegiatan ini diselenggarakan oleh pengurus Rumah Aspirasi H. Sulaeman L. Hamzah bekerjasama dengan pihak sekolah. Dalam sesi tanya jawab, muncul pertanyaan yang sangat relevan dengan dinamika sosial saat ini, yaitu mengenai tantangan mempertahankan nilai gotong royong di tengah arus modernisasi dan era digital. Peserta menyoroti bagaimana kemajuan teknologi, indi...

Anggota MPR-RI H. Sulaeman L. Hamzah Ajak Pelajar Merauke Perkuat 4 Konsensus Kebangsaan

  MERAUKE, PAPUA SELATAN , MENJUAL HARAPAN   – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) H. Sulaeman L. Hamzah (A-431) sukses menggelar Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan ke-7 di Aula SMA Negeri 1 Merauke pada 08 Desember 2025. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai luhur bangsa, yakni Pancasila , UUD 1945 , NKRI , dan Bhinneka Tunggal Ika , di kalangan pelajar dan tenaga pendidik. Sosialisasi ini merupakan bagian dari tugas Anggota MPR untuk memasyarakatkan ketetapan MPR dan empat konsensus kebangsaan, serta mengkaji sistem ketatanegaraan dan menyerap aspirasi masyarakat. Acara yang diselenggarakan oleh Rumah Aspirasi H. Sulaeman L. Hamzah bekerja sama dengan SMA Negeri 1 Merauke ini dihadiri oleh 150 peserta, termasuk siswa-siswi, tenaga pendidik, tokoh adat, dan media lokal. Dalam sesi dialog, peserta melontarkan pertanyaan tajam mengenai isu-isu nasional dan lokal. Salah satu pertanyaan menyoroti masalah perilaku...

DPR Desak Presiden Prabowo Tarik Polisi Aktif dari Jabatan Sipil Pasca Putusan MK

MENJUAL HARAPAN — Komisi III DPR RI mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil. Desakan ini muncul menyusul putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa penempatan polisi aktif di jabatan sipil bertentangan dengan prinsip netralitas dan profesionalisme institusi kepolisian. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, menegaskan bahwa Presiden Prabowo harus segera menarik anggota Polri dari jabatan sipil yang tidak berkaitan langsung dengan tugas kepolisian. “Presiden Prabowo adalah pemimpin yang taat konstitusi. Kami harap beliau segera mengembalikan anggota Polri aktif ke institusi induknya,” ujar Benny sebagaimana dikutif Kompas.id (14/11/2025) Putusan MK tersebut menegaskan bahwa jabatan sipil hanya dapat diisi oleh anggota Polri yang telah pensiun atau mengundurkan diri dari dinas aktif. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023...

Digitalisasi Reses DPR: Transparansi atau Formalitas?

Silahudin Pemerhati Sosial Politik, Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN   - DALAM  upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggulirkan kebijakan baru yang mewajibkan setiap anggota melaporkan kegiatan reses melalui aplikasi pelaporan daring. Langkah ini digadang sebagai bagian dari transformasi kelembagaan menuju parlemen yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Akan tetapi, di balik semangat reformasi tersebut, muncul sejumlah pertanyaan mendasar tentang efektivitas, keadilan, dan dampaknya terhadap kualitas representasi politik. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa aplikasi pelaporan sedang disiapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR. Melalui sistem ini, setiap anggota wajib mengunggah dokumentasi kegiatan reses, termasuk bentuk kegiatan, lokasi, dan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat ((Kompas.id, 13/10/2025). Kewajiban ini telah diatur dalam Tata Tertib DPR dan akan diaw...

Ujian Sesungguhnya Dimulai, Catatan Kritis untuk Wakil Rakyat

Gedung DPR/MPR RI MENJUAL HARAPAN  -  Ketika sorak-sorai pemilu mereda dan para anggota DPR/DPRD resmi dilantik, sesungguhnya babak paling menentukan baru saja dimulai. Di titik ini, mandat rakyat bukan lagi sekadar angka elektoral, melainkan amanah yang menuntut integritas, keberanian moral, dan kapasitas intelektual. Seperti yang dikatakan oleh Hannah Arendt, “Politik bukanlah soal kekuasaan, melainkan soal tanggung jawab terhadap dunia bersama” (Arendt, 1958). P ertanyaan mendasarnya adalah: apakah para wakil rakyat siap menghadapi ujian sesungguhnya? Dalam lima tahun ke depan, anggota legislatif akan diuji bukan hanya oleh konstituen mereka, tetapi juga oleh sejarah. Laporan Indonesian Parliamentary Center (IPC) menunjukkan bahwa hanya separuh aspirasi masyarakat sipil yang diserap oleh DPR periode 2019–2024, sementara hampir seluruh aspirasi pengusaha diakomodasi   (Sumber: https://www.kompas.id/artikel/dpr-2019-2024-berakhir-apa-saja-catatan-kritis-dari-publik ) . I...

Spanduk dan Poster pada Aksi Demo Agustus 2025

Aksi demo Agustus 2025 (Foto hasil tangkapan layar dari  tirto.id ) MENJUAL HARAPAN - Demo besar-besar yang terjadi beberapa hari belakangan ini di Indonesia, tidak terhindarkan spanduk dan poster menjadi hiasan yang menyertainya. Dalam setiap demo, tentu spanduk dan poster tidak pernah terlupakan-alias selalu menyertainya. Spanduk dan poster menjadi pesan juru bicara senyap yang paling lantang. Keberadaannya, bukan hanya sekadar media penyampai pesan, melainkan manifestasi kolektif dari keresahan. Spanduk dengan tulisan tangan yang sederhana seringkali lebih kuat daripada poster cetakan karena mengandung keaslian dan kejujuran. Warna-warna yang dipilih juga sarat makna, merah seringkali melambangkan keberanian dan perlawanan, sementara hitam dapat merepresentasikan duka atau kemarahan atas ketidakadilan. Ketika ribuan spanduk serupa diangkat, mereka membentuk satu suara visual yang tak terbantahkan, menunjukkan bahwa isu yang diusung adalah masalah bersama. Refleksi Jiwa Mass...