MPR RI Gaungkan Keadilan Sosial Lewat Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan di Merauke

 

MERAUKE, MENJUAL HARAPAN — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI kembali menggelar Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan di Merauke, Papua Selatan, sebagai bagian dari upaya memperkuat nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara. Kegiatan yang berlangsung pada tahun 2025 ini menyoroti pentingnya pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, dengan fokus khusus pada sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, kepala kampung, petani, hingga nelayan. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa MPR berkomitmen menyasar lapisan masyarakat akar rumput yang selama ini kurang terlibat dalam diskursus kebangsaan.

Dalam forum tersebut, para peserta diajak berdialog langsung mengenai tantangan keadilan sosial di Papua Selatan. Infrastruktur yang terbatas, akses pendidikan dan kesehatan yang belum merata, serta ketimpangan ekonomi menjadi sorotan utama. “Keadilan sosial bukan hanya soal pemerataan ekonomi, tapi juga soal akses dan perlakuan yang setara,” ujar anggota MPR/DPRD H.Sulaeman L Hamzah dalam kegiatan tersebut (1/9/2025).

Laporan kegiatan mencatat bahwa digitalisasi menjadi tantangan baru dalam mewujudkan keadilan sosial. Di satu sisi, teknologi membuka peluang partisipasi publik yang lebih luas. Namun di sisi lain, kesenjangan akses digital dan penyebaran hoaks menjadi ancaman terhadap konsensus kebangsaan.

MPR menekankan bahwa keadilan sosial harus diwujudkan melalui reformasi sistemik di berbagai sektor. Dalam diskusi, peserta menyampaikan aspirasi terkait perlunya perbaikan layanan publik, penguatan lembaga hukum, serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui UMKM dan koperasi.

Legislator Fraksi Nasdem DPR RI, Sulaeman L. Hamzah menyatakan bahwa iilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi juga diangkat sebagai modal sosial yang harus dijaga.

Lanjutnya, pendidikan karakter sejak dini dianggap sebagai kunci membentuk generasi yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan.

Kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari strategi MPR untuk memperkuat ikatan sosial-politik antara wakil rakyat dan konstituennya. “Di tengah tantangan global dan lokal, konsensus kebangsaan harus terus diperkuat sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.” pungkas Sulaeman. (H_267)