Menjual-Harapan

Ilustrasi tangkapan layar dari  https://geotimes.id/ MENJUAL HARAPAN   – Dinamika ekonomi nasional pekan ini diwarnai oleh tiga isu fundamental: pelantikan pimpinan baru Bank Indonesia, pembersihan besar-besaran di tubuh Bea Cukai, hingga "pemangkasan ekstrem" dana transfer ke daerah dalam APBN 2026. Thomas Djiwandono Resmi Jabat Deputi Gubernur BI, Fokus Harmonisasi Kebijakan Rapat Paripurna ke-12 DPR RI hari ini resmi mengesahkan Thomas Djiwandono  sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri. Dalam pernyataan perdananya, Thomas menegaskan komitmen untuk menjaga independensi bank sentral  sebagai pilar stabilitas moneter. Meski belum merinci target kuantitatif, Thomas menekankan urgensi penyelarasan kebijakan fiskal dan moneter . Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian global. Thomas dipandang sebagai jembatan strategis antara kebijakan moneter BI dan arah fiskal pemerint...

MENJUAL HARAPAN   – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, pada Selasa (27/1/2026). Agenda utama dalam pertemuan ini , adalah pengambilan keputusan resmi atas hasil uji kelayakan dan kepatutan ( fit and proper test ) Thomas Djiwandono, yang akrab disapa Tommy, sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, didampingi oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal. Berdasarkan laporan Sekretariat Jenderal, sidang dinyatakan mencapai kuorum dengan kehadiran 339 dari total 580 anggota DPR RI, di mana 220 anggota hadir secara fisik dan 119 lainnya menyatakan izin. Selain pengesahan Deputi Gubernur BI dari Komisi XI, terdapat beberapa agenda krusial lainnya yang dibahas dalam paripurna tersebut, antara lain: Ombudsman RI:  Laporan Komisi II mengenai hasil seleksi calon anggota Ombudsman RI untuk periode 2026-2031. Reformasi Po...

Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN -  PILKADA  langsung merupakan ekspresi konstitusional dari kedaulatan rakyat dalam arsitektur presidensial. Dalam sistem presidensialisme, eksekutif memperoleh mandat langsung, berdiri independen dari legislatif, dan bertanggung jawab secara vertikal kepada pemilih. Bilamana kepala daerah dipilih oleh DPRD, terjadi pergeseran prinsip: eksekutif lahir dari legislatif, legitimasi beralih dari rakyat ke elite, dan akuntabilitas bergeser dari publik ke parlemen lokal. Pergeseran tersebut, bukan sekadar teknis elektoral; ia menyentuh fondasi sistem, merombak ekologi kekuasaan, dan menimbulkan konsekuensi institusional yang dalam. Presidensialisme dibangun di atas pemisahan atau pembagian kekuasaan yang tegas. Mandat rakyat adalah sumber legitimasi eksekutif, sementara parlemen menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Pilkada oleh DPRD mencampur aduk sumber mandat: kepala daerah-sebagai eksekutif-dite...

  Foto dok. DPP PDI Perjuangan JAKARTA , MENJUAL HARAPAN   – Bertepatan dengan peringatan HUT ke-53, PDI Perjuangan resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I tahun 2026 di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara. Rakernas kali ini tampil beda dengan membawa format organisasi yang lebih gemuk dan substansial dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa forum tertinggi partai ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum krusial untuk melakukan evaluasi total melalui kritik dan otokritik. Hal ini dilakukan guna mempertajam arah perjuangan partai dalam menjawab berbagai persoalan bangsa yang kian kompleks. Fokus pada Persoalan Rakyat Langkah nyata dari penguatan struktur ini terlihat dari pembentukan **tujuh komisi kerja**, melonjak signifikan dari format sebelumnya yang biasanya hanya terdiri dari tiga komisi utama. “Penambahan komisi ini adalah bukti bahwa partai menaruh skala priori...

  Pilkada langsung merupakan instrumen krusial untuk menjaga akuntabilitas eksekutif dan kedaulatan rakyat. Penarikan mandat pilih dari rakyat ke DPRD dinilai sebagai bentuk "kartelisasi politik" yang berisiko menciptakan pemerintahan quasi-parlementer yang tidak stabil di tingkat lokal. Oleh Silahudin Pemerhati Sosial Politik, Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung   MENJUAL HARAPAN -  WACANA  pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) kepada DPRD tengah membayangi ruang publik . Di tengah dominasi koalisi mayoritas di parlemen, kekhawatiran akan terjadinya "kartelisasi politik" yang mencerabut hak konstitusional warga negara menjadi sangat nyata. Memilih pemimpin secara langsung bukan sekadar seremoni elektoral lima tahunan, melainkan jantung dari kedaulatan rakyat  (Pasal 1 UUD NRI 1945)  yang tidak boleh ditawar dengan alasan efisiensi biaya maupun stabilitas politik semu. Oleh karena itu, u paya menarik kembali mandat rakyat ke tangan s...

MENJUAL HARAPAN - TAHUN  2025 menutup fase awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan catatan penting di bidang sosial-ekonomi rakyat kecil. Stabilitas politik dan ekonomi makro tidak otomatis berarti kesejahteraan rakyat kecil meningkat. Justru, dinamika harga pangan, akses pekerjaan, dan daya beli menjadi indikator nyata yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Laporan Katadata (2025) menegaskan bahwa “tantangan berat mengejar pertumbuhan ekonomi berdampak langsung pada daya beli rakyat kecil.” Program makan bergizi gratis di sekolah menjadi salah satu kebijakan yang menyentuh kehidupan rakyat kecil. Hunneman (2025) menilai bahwa “program sosial ini menyentuh urat nadi rakyat,” karena langsung berhubungan dengan kebutuhan dasar anak-anak dari keluarga miskin. Namun, keberhasilan program ini bergantung pada distribusi yang adil dan kualitas gizi yang terjaga. Isu harga pangan tetap menjadi sorotan. Sepanjang 2025, fluktuasi harga beras dan kebutuhan pokok menekan daya beli m...

MENJUAL HARAPAN   — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 22 desa lenyap akibat banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Aceh menjadi provinsi dengan dampak terberat, disusul Sumatera Utara dan Sumatera Barat. “Data kami menunjukkan total ada 22 desa yang hilang. Di Aceh sebanyak 13 desa tersapu, di Sumatera Utara 8 desa, dan di Sumatra Barat 1 desa,” ujar Tito saat memberikan keterangan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12). Selain desa yang hilang, tercatat 1.580 kantor desa terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Angka tertinggi berada di Aceh dengan 1.455 kantor desa, kemudian Sumatra Utara 93, dan Sumatra Barat 32. Kondisi ini membuat pemerintahan desa tidak dapat berjalan normal. Pemerintah pusat memastikan langkah cepat penanganan. Tito menyebut Kemendagri telah menurunkan sembilan tim untuk membantu warga mengurus dokumen kependudukan yang hilang, seperti Kartu Keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran, hin...

Foto hasil tangkapan layar dari https://suarabaru.id MENJUAL HARAPAN   – Konferensi daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah pada Sabtu, 27 Desember 2025, menandai babak baru kepemimpinan partai banteng moncong putih di provinsi ini. Dolfie Othniel Frederic Palit, sosok yang lama berkiprah di Senayan, resmi ditunjuk sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Tengah untuk periode 2025–2030. Pergantian ini menutup masa kepemimpinan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, yang sebelumnya digantikan sementara oleh FX Hadi Rudyatmo pada Agustus 2025. Kini, tongkat estafet beralih ke tangan Dolfie, dengan mandat langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Tugas utamanya jelas: mengokohkan Jawa Tengah sebagai “kandang dan benteng banteng” dalam peta politik nasional. Jejak Karier Dolfie lahir di Kijang, Kepulauan Riau, dan menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung, meraih gelar Sarjana Teknik Fisika pada 1995. Selepas kuliah, ia sempat bekerja di Pusat Studi H...

Ole h Silahudin Dosen FISIP Universitas Nurtanio Bandung MENJUAL HARAPAN - BARU-baru ini, jagat langit Indonesia dihebohkan oleh fonomena ‘lapor ke petugas Damkar lebih aman, ketimbang ke polisi’. Tentu hal itu bukan tanpa alasan, namun memiliki pesan penting yang ditujukan kepada kepolisian Republik Indonesia.   Di tengah hiruk-pikuk reformasi institusi penegak hukum, sebuah fenomena mengguncang fondasi kepercayaan publik, yaitu: masyarakat lebih memilih melapor ke petugas pemadam kebakaran (Damkar) ketimbang ke kepolisian (Polri) saat menghadapi situasi darurat. Memang, fenomena ini bukan sekadar anomali sosial, melainkan indikator empirik dari krisis legitimasi yang dialami Polri. Ia menyingkap luka lama yang belum sembuh—tentang pelayanan yang lamban, birokrasi yang berbelit, dan rasa takut yang tak kunjung hilang. Bahkan, Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemasyarakan, Yusril Ihza Mahendra , menyoroti bahwa masyarakat merasa lebih aman berinteraksi deng...