Menjual-Harapan

  MENJUAL HARAPAN  — Praktik penegakan hukum di Indonesia kembali dihantam isu krusial terkait asas equality before the law (persamaan di hadapan hukum) . Ketimpangan perlakuan hukum antara Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) mengemuka menyusul skandal penerbangan lintas negara Australia–Merauke yang melibatkan seorang penerbang muda asal Karawang . Sorotan tajam tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka , usai menghadiri pembukaan Anugerah Jurnalistik KWP 2026 dan Pameran Foto Jurnalistik Warna-Warni Parlemen ke-16 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026) . Rieke mempertanyakan secara terbuka komitmen aparat penegak hukum dan kementerian terkait yang dinilainya tebang pilih dalam menangani perkara kejahatan lintas negara ( transnational crime ) . "Kenapa hukum kita menjadi tumpul terhadap WNA, tapi tajam bagi warganya sendiri," pangkas Rieke dengan nada tegas di hadapan awak media . Vidi , Pilo...

MENJUAL HARAPAN — Ancaman fenomena iklim El Nino 2026, kembali menantang kesiapan tata kelola bencana dan ketahanan nasional Indonesia . Merespons potensi krisis tersebut, Komisi V DPR RI mendesak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) serta kementerian terkait untuk berbenah cepat dan tidak terjebak dalam pola penanganan reaktif . Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya , menegaskan bahwa BMKG memegang peranan vital sebagai baris terdepan ( first responder ) dalam penyediaan data iklim . Namun, validitas data tidak akan bermakna tanpa diimbangi mitigasi berbasis pemetaan risiko yang presisi di tingkat tapak . "BMKG harus melakukan mitigasi secara komprehensif dengan memetakan daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) . Informasi tersebut harus disampaikan secara cepat dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan," tegas Danang dalam keter...

JAKARTA, MENJUAL HARAPAN – Komisi II DPR RI memastikan tetap menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Menteri Dalam Negeri serta para kepala daerah se-Indonesia pada 30 Juli 2026, meski saat ini tengah memasuki masa reses. Agenda tersebut difokuskan pada reformulasi kebijakan fiskal daerah yang dinilai mendesak untuk segera ditangani. Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa salah satu isu utama yang akan dibahas adalah reformulasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) . Menurutnya, pembahasan akan dilakukan dengan pendekatan klasterisasi daerah berdasarkan tingkat kemandirian fiskal. “Daerah yang masuk kategori sangat urgen dan urgen dinilai memerlukan relaksasi kebijakan TKD,” ujar Rifqi dalam keterangan kepada Parlementaria, Rabu (29/7/2026). Selain TKD, Komisi II juga akan mengkaji kebijakan terkait upah pungut, pajak, dan retribusi daerah , serta instrumen lain yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). ...

MENJUAL HARAPAN – Keakuratan data statistik kembali menjadi sorotan tajam parlemen. Kebijakan publik yang melenceng—mulai dari penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) hingga Program Indonesia Pintar (PIP)—dinilai sebagai dampak langsung dari masih lemahnya kualitas pendataan di tingkat akar rumput . Masalah sistemis tersebut disuarakan secara kritis oleh Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung, saat menggelar Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (25/7/2026) . Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menyoroti kerja surveyor atau petugas lapangan BPS yang dinilai kerap abai terhadap metodologi dasar wawancara . Praktik pendataan asal-asalan, seperti menggali informasi dari pihak yang tidak memahami kondisi ekonomi riil keluarga yang bersangkutan, memicu bias data yang berbahaya . "Surveyor ini jangan sampai mendapatkan data yang kurang tepat. Jangan sampai data-data yang dihasilkan itu kurang tepa...

MENJUAL HARAPAN – Alokasi Dana Desa yang dikucurkan pemerintah pusat ke wilayah Bali kerap dihadapkan pada dilema klasik: bagaimana menjaga keluwesan kearifan lokal tanpa melanggar kekakuan tata kelola keuangan negara ? Tanpa pendampingan yang tepat, niat baik untuk memajukan desa adat justru berisiko menyeret para pengelola ke dalam jerat persoalan hukum . Isu krusial inilah yang digarisbawahi oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Denpasar, Bali, Kamis (23/7/2026) . Legislator Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut secara khusus mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengambil peran lebih aktif melalui pendampingan komprehensif—bukan sekadar audit pasca-kejadian—terutama bagi kelembagaan desa adat di Pulau Dewata . "Kita perlu memberikan penguatan kepada lembaga-lembaga adat agar dapat mengelola Dana Desa dengan baik tanpa dianggap melanggar hukum. Karena itu, pendamping...

MENJUAL HARAPAN  – Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Bali menuntut pendekatan khusus. Selain berfungsi sebagai pendorong roda perekonomian dan ketahanan pangan, alokasi anggaran dari pusat ini dinilai harus mampu membentengi keberadaan desa adat—pilar utama yang selama ini menjaga harmoni sosial, budaya, sekaligus menopang industri pariwisata Pulau Dewata . Isu strategis tersebut menjadi sorotan utama dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Kabupaten Badung, Bali, Rabu (24/7/2026) . Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa transfer anggaran langsung ke rekening desa membawa konsekuensi besar terkait efektivitas dan tata kelola . Kehadiran Dana Desa, menurutnya, tidak boleh sekadar menjadi angka statistik pembangunan fisik, melainkan harus menyentuh akar kesejahteraan masyarakat lokal . "Dana Desa tidak hanya menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan, tetapi juga harus mampu memperkuat peran desa adat yang menjadi bagian penti...

MENJUAL HARAPAN – Agenda transisi energi menuju pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai pengganti LPG 3 kilogram bersubsidi kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi XII DPR RI, Andi Muzakkir Aqil, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan masyarakat dalam setiap kebijakan energi baru. Dalam kunjungan kerja reses ke PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur, Surabaya, Rabu (22/7/2026), Andi menekankan perlunya regulasi yang matang sebelum program konversi dijalankan. “Kami masih menunggu bagaimana mekanisme penyalurannya, bagaimana tahapan peralihannya, dan yang paling penting bagaimana jaminan keamanannya bagi masyarakat,” ujarnya sebagaimana dikutip dpr.go.id (23/7/2026). Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konsumsi LPG nasional mencapai 8,5 juta ton per tahun, sementara produksi domestik hanya sekitar 1,8–1,9 juta ton. Akibatnya, 75–80 persen kebutuhan LPG masih bergantung pada impor, dengan devisa yang terkuras...

  Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 20 Juli 2026. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev MENJUAL HARAPAN JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengklaim bahwa Indonesia kini telah memiliki salah satu sistem perlindungan sosial ( welfare state ) paling tangguh di tingkat global. Klaim tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Dalam pengarahannya di hadapan para menteri, Kepala Negara menekankan bahwa fondasi sistem jaring pengaman sosial yang ada saat ini merupakan hasil dari kesinambungan kebijakan antar-pemerintahan yang dibangun sejak era kemerdekaan. “Saya tegaskan, ternyata kita punya sistem perlindungan sosial, negara kesejahteraan ( welfare state ), salah satu terkuat di dunia. Kalau kita lihat program satu per satu, sebagian dari program-program ini dilaksanakan oleh presiden-presiden da...

  Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digelar di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 20 Juli 2026. Foto: BPMI Setpres/Cahyo MENJUAL HARAPAN — Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa agenda pembangunan nasional Indonesia telah berada di jalur yang benar ( on the right track ) . Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026) . Presiden menyampaikan bahwa meskipun tantangan bangsa masih besar dan pekerjaan rumah pemerintah masih panjang, berbagai capaian fundamental di sektor pangan dan energi membuktikan kekuatan serta kemandirian strategi pembangunan nasional . Rekor Pangan dan Kemandirian Energi B50 Dalam arahannya, Presiden membeberkan indikator utama keberhasilan pembangunan yang mencatatkan rekor sepanjang sejarah Republik Indonesia : Swasembada Pangan: Indone...

MENJUAL HARAPAN – RUU Masyarakat Adat yang tengah digodok di Baleg DPR RI bukan sekadar produk hukum baru, melainkan sebuah ujian bagi negara dalam menegakkan prinsip keadilan sosial. Dua rapat dengar pendapat terakhir memperlihatkan arah yang jelas: regulasi ini harus mampu menjembatani kepentingan masyarakat adat dengan kebutuhan investasi. Di satu sisi, Benny K. Harman menekankan bahwa undang-undang ini mesti dibangun di atas tiga fondasi: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ia mengingatkan agar regulasi tidak terjebak pada pendekatan lama yang berorientasi keamanan, melainkan harus beralih pada pendekatan dialogis yang menghormati hak komunitas adat. Pandangan ini menegaskan bahwa perlindungan masyarakat adat bukanlah penghalang pembangunan, melainkan syarat bagi pembangunan yang berkelanjutan. Di sisi lain, Iman Sukri menyoroti pentingnya melibatkan pelaku usaha dalam proses legislasi. Kehadiran perusahaan perkebunan dan industri dalam RDPU menunjukkan kesadaran bahw...