Menjual-Harapan

  Presiden Prabowo Subianto pimpin rapat bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 27/7/2026 (Foto dok presidenri.go.id) MENJUAL HARAPAN — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (27/7/2026) . Pertemuan strategis ini difokuskan untuk memperkuat koordinasi antarotoritas guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, memperkokoh ketahanan ekonomi, serta mempertahankan kepercayaan pasar di tengah dinamika global . Rapat ini melibatkan pimpinan dari empat pilar utama penjaga stabilitas keuangan nasional, yaitu Kementerian Keuangan , Bank Indonesia ( BI ), Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) . Langkah Kepala Negara memimpin langsung pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menyelaraskan arah kebijakan antarlembaga . Usai pertemuan tersebut, Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indone...

Mendikdasmen Abdul Mu'ti (kanan) usai diterima Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta,pada Kamis, 11/6/2026 (Foto hasil tangkapan layar dari presidenri.go.id) MENJUAL HARAPAN – Di balik meja-meja sekolah yang kini semakin ramai, sebuah transformasi sedang berlangsung. Bukan sekadar tentang kurikulum atau angka-angka di atas kertas, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah merajut ulang fondasi pendidikan nasional melalui pendekatan yang menyentuh sisi fundamental kehidupan siswa: gizi dan teknologi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti , usai menghadap Presiden di Istana Merdeka, Kamis (11/6/2026), menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, melainkan pembentukan manusia seutuhnya. MBG: Lebih dari Sekadar Nutrisi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini diperbincangkan publik, kini menampakkan wajah barunya. Abdul Mu’ti menyebut program ini adalah pintu masuk menuju "7 Kebiasaan Indonesia Hebat". ...

  Foto hasil tangkapan layar dari  ugm.ac.id MENJUAL HARAPAN -  DI  tengah riuh rendah politik Indonesia yang tak pernah sepi dari perdebatan, wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, kembali mencuat dan memecah opini publik. Usulan tersebut, bukanlah yang pertama, namun kali ini terasa lebih intens karena melibatkan aktor-aktor politik lintas partai, organisasi masyarakat, dan lembaga negara. Di satu sisi, ada yang menganggap Soeharto sebagai tokoh pembangunan dan stabilitas nasional. Di sisi lain, banyak yang menolak keras, mengingat rekam jejak pelanggaran HAM dan praktik otoritarianisme selama 32 tahun masa Orde Baru. Secara historis, Soeharto adalah figur sentral dalam transisi kekuasaan pasca-G30S 1965. Ia memimpin Indonesia melewati masa-masa genting, membangun infrastruktur, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, sejarah juga mencatat represi politik, pembungkaman oposisi, dan pelanggaran HAM berat seper...