Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN  —Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membakar wilayah Sumatra dan Kalimantan dinilai telah mencapai taraf Kondisi Luar Biasa (KLB) . Krisis ekologis yang kini merebak ke krisis kesehatan publik dan gangguan sistem pendidikan nasional tersebut memicu desakan kuat dari Parlemen agar Pemerintah segera menggelar sinergi lintas kementerian/lembaga . Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa penanggulangan karhutla tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai operasi pemadaman api teknis di lapangan . Luasnya skala dampak menuntut mitigasi komprehensif yang mencakup penanganan medis, penyelamatan sektor pendidikan, hingga strategi pemulihan pascabencana ( post-disaster management ) . "Karhutla saat ini sudah KLB, dan kami sudah meminta kepada Pemerintah untuk melaksanakan koordinasi . (Koordinasi) bukan hanya bagaimana penanganan Karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya selesai," u...

MENJUAL HARAPAN — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, memberikan instruksi tegas kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk segera mengambil alih serta memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Pulau Kalimantan . Puan menilai, lonjakan titik panas ( hotspot ) yang kian mengkhawatirkan harus diperlakukan sebagai situasi darurat nasional yang membutuhkan intervensi cepat dan terukur . Eskalasi krisis Karhutla kali ini tercatat paling parah di Provinsi Kalimantan Tengah yang melampaui 767 titik panas , disusul Kalimantan Barat (560 titik), Kalimantan Selatan serta Kalimantan Timur (masing-masing 74 titik), dan Kalimantan Utara (3 titik) . Di sejumlah wilayah vital seperti Banjarbaru dan Kalimantan Selatan, pekatnya kabut asap bahkan telah memangkas jarak pandang ( visibility ) hingga tersisa 10 meter . Desakan Penetapan Zona Operasi Prioritas & Pengambilalihan Pusat Melihat terbatasnya kapasitas respons di tingkat lokal, ...

ilustrasi kebakaran hutan (Foto hasil tangkapan layar dari  cnnindonesia.com ) MENJUAL HARAPAN — Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Indonesia kembali memasuki babak krusial yang menguji komitmen penegakan hukum pemerintah . Ketegasan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginstruksikan tindakan hukum tanpa kompromi terhadap korporasi pembakar hutan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (22/8/2026), langsung mengundang dukungan kritis dari parlemen . Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyambut baik komitmen tegas Kepala Negara . Namun, legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut mengingatkan agar penegakan hukum tidak sekadar menjadi ajang seremonial politik atau berhenti pada penindakan eksekutor di lapangan . "Saya mendukung sikap tegas Presiden dalam penanganan karhutla. Namun, pernyataan Presiden harus ditindaklanjuti dengan langkah hukum yang nyata, terukur, transparan, dan sampai pada pihak yang paling bertanggung jawab. Jangan sampai penega...

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah, pada Sabtu, 22 Agustus 2026 di Posko Aju Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Tengah yang berada di kawasan Bandara Tjilik Riwut. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev   MENJUAL HARAPAN — Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Pulau Kalimantan memicu akselerasi manajemen krisis di tingkat kepemimpinan nasional . Setelah merampungkan inspeksi di Kalimantan Barat, Presiden RI Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan maraton menuju Provinsi Kalimantan Tengah pada Sabtu (22/8/2026) . Langkah ini dilakukan untuk memimpin langsung konsolidasi darurat di Posko Aju Penanganan Karhutla yang berlokasi di kawasan Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya . Kehadiran jajaran pimpinan tingkat tinggi—mulai dari para Menteri Kabinet, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Wakapolri, hingga jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Tengah—men...

  Petugas pemadam api di Kawasan Taman nasonal Bromo Tengger Semeru (Foto hasil tangkapan layar dari kompas.com )    MENJUAL HARAPAN — Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh serta fleksibilitas diskresi bagi pemerintah daerah dalam merespons ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) . Langkah ini diambil guna memastikan penanganan di lapangan tidak tersandera oleh birokrasi dan dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing . Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa koordinasi intensif telah dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk menyelaraskan strategi pemadaman . “Kemarin kami berkoordinasi dengan Menko PMK, Prof. Pratik, salah satunya juga mendiskusikan itu. Bilamana dirasa di lapangan perlu disesuaikan, ya kita tidak ada masalah disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing,” ujar Prasetyo Hadi di Istana Merdeka, Jakar...