Pemerintah Pusat Buka Ruang Diskursus Daerah dan Janjikan Logistik Bebas Hambatan untuk Karhutla

 

Petugas pemadam api di Kawasan Taman nasonal Bromo Tengger Semeru (Foto hasil tangkapan layar dari kompas.com) 

 MENJUAL HARAPAN — Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh serta fleksibilitas diskresi bagi pemerintah daerah dalam merespons ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini diambil guna memastikan penanganan di lapangan tidak tersandera oleh birokrasi dan dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa koordinasi intensif telah dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk menyelaraskan strategi pemadaman.

“Kemarin kami berkoordinasi dengan Menko PMK, Prof. Pratik, salah satunya juga mendiskusikan itu. Bilamana dirasa di lapangan perlu disesuaikan, ya kita tidak ada masalah disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing,” ujar Prasetyo Hadi di Istana Merdeka, Jakarta, sebagaimana ditulis presidenri.go.id (12/8/2026).

Menembus Hambatan Logistik dan Tantangan Iklim

Pria yang akrab disapa Menteri Pras ini menjamin bahwa seluruh skema bantuan—baik yang bersifat administratif maupun logistik—telah disiapkan tanpa hambatan berarti. Hal ini krusial mengingat kondisi iklim ekstrem yang memperkulit proses pemadaman di beberapa titik rapuh ekosistem.

Sebagai gambaran dinamika lapangan, ia menyoroti penanganan karhutla di kawasan Gunung Bromo yang sempat menyisakan dua titik api akibat cuaca kering yang dominan. Faktor fenomena iklim El Niño diakui menjadi tantangan berat yang menyulitkan tim gabungan di lapangan.

Soroti Kebiasaan Buka Lahan dan Human Error

Selain mengapresiasi kerja keras personel gabungan dan masyarakat lokal, isu sosial politik yang tak kalah penting adalah perilaku atau kebiasaan lokal (local genuine practice) dalam mengelola lahan. Pemerintah memandang perlunya koreksi perilaku guna menekan risiko human error yang memicu munculnya titik api baru.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menghentikan kebiasaan pembukaan lahan dengan cara membakar (slash-and-burn) serta lebih waspada terhadap tindakan kelalaian kecil.

“Misalnya buang puntung rokok jangan sembarangan, korek api jangan sembarangan, kemudian membuka lahan. Ini kan ada di beberapa tempat juga oleh karena kebiasaan dari kita untuk membuka lahan dengan cara membakar. Jadi kami imbau kita semua bekerja sama untuk mengurangi dan segera memastikan karhutla-karhutla ini bisa kita selesaikan,” tegas Mensesneg. (**_267)

Sumber Utama: presidenri.go.id "Pemerintah Pastikan Dukungan Penuh Penanganan Karhutla di Sejumlah Daerah" (diakses dan dikonsturksi ulang, 13/8/2026)

Baca juga:

Ansari Dorong Mitigasi Bencana Dimulai dari Permukiman