Menjual-Harapan

  MENJUAL HARAPAN  — Praktik penegakan hukum di Indonesia kembali dihantam isu krusial terkait asas equality before the law (persamaan di hadapan hukum) . Ketimpangan perlakuan hukum antara Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) mengemuka menyusul skandal penerbangan lintas negara Australia–Merauke yang melibatkan seorang penerbang muda asal Karawang . Sorotan tajam tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka , usai menghadiri pembukaan Anugerah Jurnalistik KWP 2026 dan Pameran Foto Jurnalistik Warna-Warni Parlemen ke-16 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026) . Rieke mempertanyakan secara terbuka komitmen aparat penegak hukum dan kementerian terkait yang dinilainya tebang pilih dalam menangani perkara kejahatan lintas negara ( transnational crime ) . "Kenapa hukum kita menjadi tumpul terhadap WNA, tapi tajam bagi warganya sendiri," pangkas Rieke dengan nada tegas di hadapan awak media . Vidi , Pilo...

MENJUAL HARAPAN – Peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum krusial untuk merefleksikan kembali makna keadilan sosial yang sesungguhnya . Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet , menegaskan bahwa pengejawantahan Sila Kelima Pancasila —Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—tidak akan pernah terwujud tanpa adanya pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap pangan secara merata . Menurut Slamet, Indonesia saat ini masih dihadapkan pada ketimpangan akses pangan yang mencolok . Berdasarkan data nasional tahun 2025, prevalensi angka ketidakcukupan konsumsi pangan berada di angka 7,89 persen . Namun, angka rata-rata nasional ini justru menyembunyikan realitas pahit yang terjadi di wilayah Indonesia Timur, di mana kondisinya jauh lebih memprihatinkan . Anatomi Ketimpangan Pangan Regional Kesenjangan pemenuhan hak pangan dan rendahnya Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di beberapa provinsi di Indonesia Timur menjadi alarm keras bagi kebijakan logistik dan distribusi nasional . Angka ke...

  Anggota MPR R/DPR RI, H. Sulaeman L. Hamzah, Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MENJUAL HARAPAN – Anggota MPR/DPR-RI dari Dapil Provinsi Papua Selatan , H. Sulaeman L Hamzah , menegaskan bahwa akar permasalahan korupsi di Indonesia bukan terletak pada ketidakefektifan ideologi negara, melainkan pada kegagalan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam keseharian . Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi 4 Konsensus Kebangsaan ke-3 yang berlangsung di Kampung Wasur , Distrik Merauke , Provinsi Papua Selatan . Di hadapan 150 peserta yang terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, dan relawan, Sulaeman menyoroti bahwa korupsi telah membudaya dan bersifat sistematis sejak lama . Menurutnya, kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila adalah strategi paling tepat untuk memerangi praktik lancung tersebut . "Perilaku korupsi adalah bentuk penyimpangan sosial yang nyata bertentangan dengan butir-butir dalam Pancasila," tegas Sulaeman . Sulaeman menjelaskan ba...