Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label kalimantan tengah

ESKALASI KARHUTLA KALIMANTAN: DPR Desak Intervensi Cepat dan Peringatkan Risiko Protes Diplomasi Lintas Batas

MENJUAL HARAPAN — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, memberikan instruksi tegas kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk segera mengambil alih serta memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Pulau Kalimantan . Puan menilai, lonjakan titik panas ( hotspot ) yang kian mengkhawatirkan harus diperlakukan sebagai situasi darurat nasional yang membutuhkan intervensi cepat dan terukur . Eskalasi krisis Karhutla kali ini tercatat paling parah di Provinsi Kalimantan Tengah yang melampaui 767 titik panas , disusul Kalimantan Barat (560 titik), Kalimantan Selatan serta Kalimantan Timur (masing-masing 74 titik), dan Kalimantan Utara (3 titik) . Di sejumlah wilayah vital seperti Banjarbaru dan Kalimantan Selatan, pekatnya kabut asap bahkan telah memangkas jarak pandang ( visibility ) hingga tersisa 10 meter . Desakan Penetapan Zona Operasi Prioritas & Pengambilalihan Pusat Melihat terbatasnya kapasitas respons di tingkat lokal, ...

Menguji Ketegasan Negara: Jerat Pidana Korporasi dan Ujian Supremasi Hukum Kasus Karhutla

ilustrasi kebakaran hutan (Foto hasil tangkapan layar dari  cnnindonesia.com ) MENJUAL HARAPAN — Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Indonesia kembali memasuki babak krusial yang menguji komitmen penegakan hukum pemerintah . Ketegasan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginstruksikan tindakan hukum tanpa kompromi terhadap korporasi pembakar hutan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (22/8/2026), langsung mengundang dukungan kritis dari parlemen . Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyambut baik komitmen tegas Kepala Negara . Namun, legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut mengingatkan agar penegakan hukum tidak sekadar menjadi ajang seremonial politik atau berhenti pada penindakan eksekutor di lapangan . "Saya mendukung sikap tegas Presiden dalam penanganan karhutla. Namun, pernyataan Presiden harus ditindaklanjuti dengan langkah hukum yang nyata, terukur, transparan, dan sampai pada pihak yang paling bertanggung jawab. Jangan sampai penega...

Uji Respon Krisis Istana: Maraton Safari Karhutla Presiden Prabowo dan Birokrasi Komando Langsung

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah, pada Sabtu, 22 Agustus 2026 di Posko Aju Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Tengah yang berada di kawasan Bandara Tjilik Riwut. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev   MENJUAL HARAPAN — Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Pulau Kalimantan memicu akselerasi manajemen krisis di tingkat kepemimpinan nasional . Setelah merampungkan inspeksi di Kalimantan Barat, Presiden RI Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan maraton menuju Provinsi Kalimantan Tengah pada Sabtu (22/8/2026) . Langkah ini dilakukan untuk memimpin langsung konsolidasi darurat di Posko Aju Penanganan Karhutla yang berlokasi di kawasan Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya . Kehadiran jajaran pimpinan tingkat tinggi—mulai dari para Menteri Kabinet, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Wakapolri, hingga jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Tengah—men...