Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN – Agenda transisi energi menuju pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai pengganti LPG 3 kilogram bersubsidi kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi XII DPR RI, Andi Muzakkir Aqil, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan masyarakat dalam setiap kebijakan energi baru. Dalam kunjungan kerja reses ke PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur, Surabaya, Rabu (22/7/2026), Andi menekankan perlunya regulasi yang matang sebelum program konversi dijalankan. “Kami masih menunggu bagaimana mekanisme penyalurannya, bagaimana tahapan peralihannya, dan yang paling penting bagaimana jaminan keamanannya bagi masyarakat,” ujarnya sebagaimana dikutip dpr.go.id (23/7/2026). Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konsumsi LPG nasional mencapai 8,5 juta ton per tahun, sementara produksi domestik hanya sekitar 1,8–1,9 juta ton. Akibatnya, 75–80 persen kebutuhan LPG masih bergantung pada impor, dengan devisa yang terkuras...

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama PT Freeport Indonesia dan PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara pada Selasa, 14 Juli 2026, bukan sekadar rapat evaluasi teknis operasional. Rapat ini merefleksikan bagaimana fungsi pengawasan parlemen bekerja di tengah pusaran industri ekstraktif skala nasional yang bernilai strategis bagi sirkulasi ekonomi dan hajat hidup orang banyak.   MENJUAL HARAPAN  — Komisi XII DPR RI menggelar evaluasi mendalam terhadap dua korporasi tambang raksasa yang beroperasi di Indonesia, yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) .  Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa (14/7/2026) tersebut menyoroti tiga aspek fundamental yang saling berkelindan dalam tata kelola pemerintahan dan industri: jaminan keselamatan kerja dan keandalan fasilitas, kemandirian risiko bisnis korporasi tanpa membebani negara, serta pemenuhan keadilan sosial bagi masyarakat di sekita...

MENJUAL HARAPAN – Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian mempertanyakan sejauh mana PT PLN (Persero) memastikan kepatuhan perusahaan tambang batubara terhadap kewajiban pasokan untuk kebutuhan dalam negeri. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di Ruang Rapat Komisi XII DPR, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi XII Bambang Patijaya itu digelar di tengah kekhawatiran sejumlah anggota terkait kecukupan pasokan batubara berkalori menengah . Pasokan ini dinilai sangat krusial untuk menjamin keandalan sistem kelistrikan di wilayah Jamali, sebagaimana diklaim PLN dalam paparannya. Ramson mengingatkan bahwa kewajiban pasokan domestik telah diatur pemerintah sejak 2018 melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) , yang mewajibkan perusahaan tambang menyalurkan minimal 25 persen dari produksinya untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk pembangkit listrik. Saat ini ket...

MENJUAL HARAPAN — Ruang Rapat Komisi XII DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, mendadak senyap ketika sebuah eufemisme baru dilemparkan ke udara. Di hadapan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo , frasa " menyala bergilir " hadir bukan sebagai lelucon, melainkan sebagai tamparan realitas atas klaim-klaim keberhasilan yang dinilai terlalu berpusat pada Pulau Jawa. Kamis, 2 Juli 2026, menjadi panggung konfrontasi antara angka-angka di atas kertas dengan jeritan harian masyarakat di daerah. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, PLN memaparkan laporan yang di atas kertas tampak impresif. Tiga agenda krusial dibahas: progres program listrik desa, ketahanan dan keandalan pasokan listrik nasional, serta realisasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Dalam paparannya, Dirut PLN menegaskan bahwa sejak 21 Juni 2026, sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali) berada dalam kondisi aman. Intervensi...