Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengambil langkah politik spektakuler demi meyakinkan publik terkait komitmen pembentukan hukum di tanah air. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kini ditargetkan tuntas dan sah dalam Rapat Paripurna paling lambat pada 15 Desember 2026. Tak tanggung-tanggung, pimpinan parlemen mempertaruhkan kursi jabatannya jika target tersebut meleset. Sikap tegas ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima audiensi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) atau Relawan Pati di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, Dasco didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. "Limit waktu paling lambat untuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset itu akan diketok di Paripurna pada tanggal 15 Desember 2026," ujar Dasco. Komitmen tersebut bukan sekadar...

MENJUAL HARAPAN — Di tengah dinamisnya konstelasi geopolitik dan status Bali sebagai episentrum pertemuan internasional, infrastruktur pertahanan di Pulau Dewata dinilai sudah usang dan tertinggal. Sorotan tajam datang dari Komisi I DPR RI yang mendesak perombakan total terhadap status Pangkalan Udara (Lanud) I Gusti Ngurah Rai, Badung, Provinsi Bali, agar segera dinaikkan standarnya dari Tipe B menjadi Tipe A. Langkah taktis ini dinilai sudah sangat mendesak, bukan hanya demi memperkuat perimeter pertahanan udara nasional, melainkan juga untuk menjaga marwah dan citra diplomasi Indonesia di panggung internasional. Dilema Strategis: Beranda Internasional yang Minim Dukungan Anggaran Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, mengungkapkan keheranannya atas status Lanud Ngurah Rai yang tidak mengalami perubahan sejak tahun 2012. Mandeknya peningkatan status selama 14 tahun ini dinilai kontradiktif dengan beban kerja dan nilai strategis pangkalan tersebut yang saban tahun melayani pe...