Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah: Baleg DPR RI Desak Revisi UU NTT-NTB Buka Ruang Pembiayaan Alternatif
Anggota Baleg DPR RI, Andi Yuliani Paris (foto dok emedia.dpr.go.id) MENJUAL HARAPAN — Dinamika fiskal nasional saat ini menuntut adanya perombakan paradigma dalam pembiayaan pembangunan di tingkat daerah. Ketergantungan fiskal yang terlampau tinggi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai sudah tidak lagi relevan dengan eskalasi kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik yang kian meningkat. Menanggapi tantangan tersebut, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Andi Yuliani Paris, mendorong agar proses revisi Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) secara progresif mengakomodasi skema alternatif pembiayaan pembangunan daerah . Politisi Fraksi PAN ini menegaskan bahwa pemerintah daerah (pemda) memerlukan ruang gerak yang jauh lebih luas untuk mengeksplorasi sumber pendanaan mandiri di luar APBN serta mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) . Urgensi Inovasi Pendanaan di Tengah Dinamika Fiskal Dalam pandangan Andi, keterb...