Menjual-Harapan

MENJUAL HARAPAN — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mengecam keras kriminalisasi terhadap empat warga dalam sengketa lahan Situ Rompong, Kota Tangerang Selatan . BAM meminta pihak kepolisian segera mencabut status tersangka yang disematkan kepada warga, mengingat legalitas penguasaan lahan oleh pihak pengembang sendiri masih dipenuhi kejanggalan hukum . Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Wakil Ketua BAM DPR RI, Taufiq R. Abdullah, saat memimpin rapat dengar pendapat bersama jajaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan pihak-pihak terkait di Kantor Wali Kota Tangerang Selatan, Senin (14/9/2026) . Kritik Pembiaran Negara dan Legalitas SHGB yang Dipertanyakan Sengketa agraria di Situ Rompong berdampak langsung pada pemukiman yang dihuni sekitar 250 kepala keluarga . Taufiq menyoroti pembiaran berlarut-larut oleh otoritas negara yang membiarkan warga bermukim selama berdekade-dekade tanpa adanya kejelasan batas kawasan sejak dini . "Jangan sampai ada proses pembiaran dari neg...

MENJUAL HARAPAN — DPR RI melalui Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) menuntut kesetaraan hukum dalam penanganan sengketa lahan Situ Rompong, Kota Tangerang Selatan . Ketimpangan penegakan aturan pertanahan antara masyarakat pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) dan perusahaan pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menjadi sorotan utama dalam rapat kerja BAM DPR RI bersama para pihak terkait di Kantor Wali Kota Tangerang Selatan, Senin (14/9/2026) . Pertemuan tersebut digelar untuk menindaklanjuti pengaduan resmi dari Forum Komunikasi Penyelamatan Situ Rompong (FKPSR) yang memperjuangkan hak atas tanah mereka . Ironi Pemblokiran SHM Warga dan Kejanggalan Lelang Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, mengecam keras kebijakan pemblokiran SHM milik warga yang telah berlangsung selama lebih dari empat dekade . Pemblokiran tanpa kepastian hukum ini dinilai telah merenggut hak keperdataan masyarakat . "Pemblokiran 41 tahun ini kejam. Status tanah diblokir tidak bisa dijual, tidak bis...

MENJUAL HARAPAN — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mengecam keras maraknya praktik kekerasan dan intimidasi preman dalam penanganan konflik sengketa pertanahan di daerah. Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan , menegaskan bahwa segala bentuk aksi fisik dan penganiayaan merupakan tindak pidana murni yang terpisah dari sengketa hukum alas hak tanah. "Kita mengimbau semua pihak untuk menghindari kekerasan. Karena penanganan kekerasan itu tentu perkara lain. Perkara sengketa lahan adalah perkara khusus satu masalah, tapi kekerasan itu dalam masalah pidana, dalam masalah pelanggaran hak," kata politisi yang akrab disapa Kang Aher   sebagaimana dikutip dpr.go.id (27/8/2026). Pernyataan tegas mantan Gubernur Jawa Barat ini disampaikan usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang menerima aduan masyarakat Sukajaya, Kabupaten Bogor , di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Aher menggarisbawahi bahwa penegakan hukum pidana tidak memandang pihak mana ...

MENJUAL HARAPAN — Di tengah kompleksitas pembangunan daerah, Kota Salatiga berhasil membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak melulu soal angka dan infrastruktur fisik. Fondasi utama kemajuan justru tertanam kuat pada modal sosialnya: kerukunan dan toleransi antarwarga . Apresiasi tinggi ini disampaikan oleh Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Cellica Nurrachadiana , dalam kunjungan kerjanya di Salatiga, Minggu (21/6/2026) . Ia menggarisbawahi keberhasilan Salatiga yang sukses menduduki peringkat teratas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah . Angka IPM di Atas 86: Sebuah Pencapaian Langka Bukan rahasia lagi di kalangan pengamat kebijakan publik bahwa mendongkrak angka IPM adalah tantangan yang teramat berat. Parameter yang diukur sangat kompleks, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, fasilitas infrastruktur, hingga pendapatan per kapita . "Naik satu digit saja itu sangat sulit sekali karena parameternya...